Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak masuk akal.
"Menurut saya, sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Deddy mempertanyakan relevansi PTUN untuk membuktikan keaslian ijazah maupun surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut dia, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena keduanya berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
"PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy.
Deddy juga mengungkit perkara sebelumnya terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sempat bergulir di PTUN. Dia menyebut perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.
"Lagi pula, beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekali pun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ujarnya.
Deddy menilai kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun kementerian terkait.
"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
"Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran. Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo dalam keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Lebih jauh, Gibran juga mengaku tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya berkembang menjadi persoalan politik yang berkepanjangan.
Dia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang tengah berlangsung.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
