tirto.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut keputusan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak memerlukan persetujuan Presiden. Menurutnya, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, DPR yang akan menyikapi dan menilai persoalan tersebut.
“Tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui. Tidak ada aturan yang seperti itu,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Doli menegaskan tidak ada ketentuan konstitusi yang mengharuskan Presiden memberikan persetujuan atas pengunduran diri wakil presiden.
“Kalau memang betul mengundurkan diri, justru institusi seperti DPR yang akan menyikapi. Sekali lagi, jangan di-spin. Ini seandainya. Nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden,” ujar Doli.
Terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan MPR untuk menggelar Sidang Istimewa paling lambat dalam kurun 60 hari. Sidang tersebut bertujuan memilih wapres baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“At the end nanti ya kalau untuk mencari penggantinya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,” ujarnya.
Namun sebaliknya, Doli menyebut DPR maupun MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri wakil presiden.
Meski begitu, Doli mengaku belum dapat memastikan posisi Gibran saat ini. Ia mengatakan baru mendengar kabar tersebut dan belum melihat surat pengunduran dirinya.
“Kita kan enggak tahu sekarang posisinya seperti apa. Yang beritanya tadi disampaikan, kemudian dijelaskan oleh Istana bahwa tidak ditolak. Saya juga baru dapat beritanya sekarang. Kita belum lihat suratnya, benar ada atau tidak,” tuturnya.
Soal mekanisme rinci penyampaian pengunduran diri Gibran, ia menyebut masih perlu dipelajari.
“Kalau detailnya, nanti kita pelajari lah,” singkatnya.
Doli Akui Anggota Golkar Ajukan HMP, Isyaratkan Ikut Teken
Meskipun Gibran mengajukan pengunduran diri, Doli menyebut proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan. Menurutnya, kabar yang disampaikan Istana tidak berkaitan langsung dengan dorongan penggunaan hak tersebut.
“Sebenarnya tidak ada kaitan langsung. Memang ada beberapa kawan atau pihak dari masyarakat yang menganjurkan, sebaiknya dengan situasi seperti ini Pak Gibran mundur saja. Tapi itu kembali ke yang bersangkutan, kepada Pak Gibran, pilihannya mau seperti apa,” kata Doli.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan administratif pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 terkait dokumen pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), yang turut disorot melalui pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Terkait hal tersebut, Doli menilai DPR tidak bisa tinggal diam menyikapi kedua putusan tersebut.
“Kalau nanti DPR tidak menyikapi, rakyat juga bisa mempertanyakan eksistensi dan keberadaan DPR. Orang sudah mengatakan ini bolanya di DPR, lalu kita tidak melakukan apa-apa, nanti justru kita yang diminta pertanggungjawaban oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Doli membenarkan sudah ada anggota Fraksi Golkar yang mengajukan usulan HMP. Namun, ia menolak menyebut jumlah maupun nama pengusul karena hak tersebut melekat pada anggota DPR, bukan fraksi.
“Saya tidak bisa mengklaim, karena ini bukan hak yang digunakan oleh fraksi. Yang menggunakan hak ini adalah anggota, dan itu dijamin secara konstitusional,” ujarnya.
Ia menambahkan, belum ada kesepakatan antarfraksi mengenai siapa saja yang akan mengajukan usulan tersebut. Doli mempersilakan seluruh anggota DPR yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
“Kita lihat satu hari ini sampai besok, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya dalam menyikapi tindak lanjut putusan MK dan MA ini,” kata Doli.
Doli sendiri mengisyaratkan bahwa dirinya ikut serta dalam menekan usulan HMP.
“InsyaAllah,” ujarnya singkat menjawab pertanyaan apakah dirinya ikut serta.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id
































