Masuk tirto.id
tirto.id - Suasana Istana Wakil Presiden (Wapres), di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan Tirto pada Selasa (10/11/2026) sore, suasana tampak berjalan normal seperti biasanya. Hanya beberapa orang terlihat berseragam hijau dan krem di area depan.
Petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga hanya terlihat berjaga di sejumlah titik.
Namun di pintu belakang, Jalan Kebon Sirih, sejumlah orang tampak mendatangi Istana Wakil Presiden dengan membawa poster berisi tuntutan agar Gibran mengundurkan diri.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menyatakan usulan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” ucap Prasetyo kepada awak media di Istana
Sebelum pengunduran diri tersebut, informasi yang dihimpun Tirto, Gibran dikabarkan terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra sekitar pukul 10.00 WIB.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu terjadi bersamaan dengan bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.
Persoalan ini mencuat setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
