Puan Soroti Penyadapan Presiden dan Ujian Integritas Pemilu

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dinamika politik yang dinilainya menguji integritas penyelenggaraan pemilu serta potensi penyalahgunaan kekuasaan negara yang mengancam hak warga negara hingga pimpinan nasional.

Hal itu Puan sampaikan saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita dihadapkan pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” kata Puan di hadapan anggota dewan.

Puan menegaskan DPR berkomitmen menjaga prinsip pemilu yang jujur dan adil serta memastikan penggunaan kewenangan negara berjalan berdasarkan hukum dan kepentingan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengapresiasi kesigapan kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. DPR, kata dia, mendukung pengusutan perkara tersebut secara transparan dan profesional.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.

Kasus dugaan penyadapan yang disinggung Puan saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Selain Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga turut menjadi target.

Keempatnya diduga melakukan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) sepanjang 2025–2026. Tiga tersangka telah ditahan, sedangkan Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adapun mengenai integritas pemilu, polemik persyaratan pendidikan Gibran yang dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden menjadi perbincangan publik sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan kepemilikan ijazah atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SLTA.

Pernyataan tersebut dikeluarkan MK pada 6 Oktober 2026 dalam pertimbangan putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terkait keabsahan pencalonan Gibran.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) juga mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah.

Polemik tersebut turut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki dokumen kelulusan sekolah menengah dari luar negeri, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Persoalan ini sempat diajukan di MK dalam gugatan yang sama. Namun, tidak terselesaikan karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum. Perkara ini tengah bersambung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DPR Siapkan Pengawasan 12 Isu dan Lanjutkan Pembahasan Empat RUU

Penanganan kasus penyadapan Presiden RI pun secara resmi ditempatkan DPR sebagai poin prioritas dari 12 isu strategis yang menjadi perhatian fungsi pengawasan selama masa persidangan ini.

Selain penyadapan, 11 isu lainnya mencakup penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, hingga percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

DPR juga akan mengawasi ketepatan sasaran bantuan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerataan revitalisasi sekolah, tata kelola pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional.

Di bidang legislasi, DPR bersama pemerintah berkomitmen melanjutkan pembahasan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR, yakni RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Puan juga menegaskan perhatian DPR terhadap ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama tekanan yang dipengaruhi dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan pasar modal.

Di akhir pidato, Puan secara resmi mengumumkan dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang akan berlangsung hingga 17 Desember 2026.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dimulai sejak hari ini, tanggal 10 November 2026 sampai dengan tanggal 17 Desember 2026,” tutup Puan.