Puan Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga dari Karhutla

tirto.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puan menilai karhutla yang terjadi di berbagai daerah itu berlangsung berkepanjangan dan masih belum teratasi.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," kata Puan dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/10/2026).

Puan menyebut karhutla memengaruhi kemampuan warga menjalani kehidupannya. Kata dia, pemerintah perlu memberikan kepastian terkait keadaan mereka.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan," tutur Puan.

Puan mendorong pemerintah menggunakan kebijakan perlindungan yang tersedia untuk menjangkau keluarga dengan tekanan paling berat. Termasuk, memastikan keberlanjutan dukungan selama proses penanganan karhutla.

"Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan," lanjutnya.

DPR RI melalui komisi terkait disebutnya akan mengawal pelaksanaan penanganan karhutla dan memastikan kesinambungan perlindungan agar perubahan memberikan kepastian bagi warga.

"Dengan prioritas yang jelas dan dukungan yang mengikuti keadaan masyarakat, warga terdampak dapat melewati masa sulit serta membangun kembali kehidupannya dengan lebih percaya diri," kata politikus PDIP itu.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan penanggulangan karthutla dari negara-negara sahabat.

Karthutla yang terjadi disebutnya merupakan bencana ekologis yang kemudian berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas hingga ke kawasan ASEAN.

"Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karthutla. Kita patut bersyukur banyak daerah terdampak yang perlahan mulai pulih," ujar Sultan melalui keterangan resminya dikutip Rabu (14/10/2026).

Sultan meyakini pemerintah terbuka dengan niat baik atau tawaran negara tetangga yang ingin membantu menanggulangi karhutla, meski tidak menetapkan status bencana nasional. Dia kemudian mencontohkan bantuan Jepang.

"Pemerintah dengan sumber daya yang ada masih cukup mampu menangani peristiwa karthutla. Namun, jika dibutuhkan, bantuan dari Negara-negara sahabat, terutama ASEAN, akan diterima oleh pemerintah," tuturnya.