tirto.id - PDI Perjuangan meminta Ketua DPR RI Puan Maharani tidak dikaitkan dengan polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan persoalan ijazah itu merupakan urusan para pihak yang mengajukan gugatan.
“Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan apalagi PDI Perjuangan,” ujar Deddy kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Deddy menilai upaya mengaitkan Puan dan PDIP dengan persoalan tersebut merupakan upaya untuk memojokkan partainya. Dia meminta proses hukum di MK tidak dicemari narasi politik yang dapat menggeser substansi perkara.
“Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional," ujarnya.
Dia mencurigai hal ini sebagai adanya upaya untuk menarik simpati publik. Padahal, katanya, masalah substansial dan sederhana dari sisi hukum.
"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," tutup Deddy.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































