Masuk tirto.id
tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai penggunaan hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pilihan yang rasional.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengutip pandangan para guru besar, masyarakat sipil, sampai dialog lintas fraksi.
“Banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul,” ujar Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Hasto menjelaskan, langkah hak menyatakan pendapat itu rasional untuk ditempuh mengingat polemik yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 terkait dengan syarat usia serta perubahan pasal terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
“Dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu,” tegas Hasto.
Hasto menekankan PDIP selalu mendengar berbagai aspirasi terkait dengan desakan hak menyatakan pendapat lewat DPR tersebut. “Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutupnya.
Sejumlah kelompok menyampaikan aspirasi untuk memakzulkan Gibran dari kursi Wakil Presiden RI setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan untuk mendaftar calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Meski demikian, salinan lengkap putusan yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim belum tersedia untuk publik. Putusan MA tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dalam perkara pengujian pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri setara SMA. Terkini, DPR mengaku sudah menerima aspirasi tersebut.
Namun, DPR belum mengadakan rapat pimpinan atau rapat badan musyawarah yang melibatkan fraksi. Terlebih, DPR masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA). Mereka akan membahas dalam rapat. “Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Senin (9/11/2026).
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
