Demi Prabowonomics, PKB Usul Revisi 108 UU terkait Ekonomi

tirto.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar puncak peringatan hari lahir (Harlah) yang ke-28 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Tirto di lokasi, ramai-ramai kader PKB mengenakan kaus putih bertuliskan “Prabowonomics” di tengahnya. Sementara itu, di bagian belakang kaus tertulis 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' terlihat pula logo PKB.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan “Prabowonomics” merupakan singkatan dari tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”.

Katanya, dalam 20 tahun terakhir, Indonesia diombang-ambing oleh keadaan yang ada di luar jangkauan dan didikte oleh pasar. Akibatnya, para pelaku usaha tidak memperoleh dukungan kebijakan yang memadai.

Namun, sejak Prabowo menjadi presiden, Indonesia menekankan kemandirian dan tidak mau didikte pasar.

"Sejak Pak Presiden ini kita tidak mau didikte oleh pasar, kita mau pakai jalan sendiri. Apa itu? konstitusi, apa itu? pola pikir ekonomi yang diyakini Pak Prabowo, kita tulis Prabowonomics, apa itu? kemandirian, tidak bergantung pada manapun," kata Muhaimin.

Dia mengatakan PKB terinspirasi oleh komitmen Presiden Prabowo yang berulang kali mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai tindak lanjut, PKB mengusulkan revisi terhadap 108 undang-undang, di antaranya Omnibus Law, Undang-Undang Kehutanan, Minerba, Keuangan Negara, hingga Agraria. Revisi itu, kata Cak Imin, diperlukan agar cita-cita kedaulatan ekonomi dapat diwujudkan dan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri.

Selain pembenahan regulasi, PKB juga mendorong perubahan politik anggaran negara. Cak Imin mengatakan APBN harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar membesar secara nominal tanpa hasil yang jelas.

“Politik anggaran tidak boleh berputar-putar 3.000 triliun tidak jelas hasilnya. Beberapa tahun yang lalu 1.500 triliun, 1.800 triliun, 2.000 triliun, 2.500 triliun sampai sekarang 3.000 triliun APBN kita harus punya politik anggaran yang jelas,” katanya.

Cak Imin juga menjelaskan dukungan PKB terhadap kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam. Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar manfaat pengelolaan kekayaan alam lebih banyak dinikmati di dalam negeri dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

“Prabowonomics. Ini bukan akal-akalan, bukan bukan asal-asalan gitu bukan, kita serius, kita pengin ada arah baru yang bener, kita pengin jadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Cak Imin.

Ijtima’ Ulama Indonesia Serahkan Rekomendasi ke Pemerintahan Prabowo

Dalam acara Harlah PKB kali ini, forum Ijtima’ Ulama Indonesia menyerahkan hasil rekomendasi utama terkait arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

Rekomendasi itu diserahkan oleh Pimpinan Ponpes Asy-Syifaa, KH Muhyiddin Al-Manafi, kepada Prabowo dan langsung diterima.

Dalam rekomendasi yang dibacakan, para ulama menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat kedaulatan bangsa hingga kemandirian ekonomi.

Menurut mereka, arah pembangunan tersebut sejalan dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global, Indonesia memerlukan negara yang kuat, efektif dan berpihak pada kepentingan nasional,” kata dia.

Meski demikian, Ijtima Ulama mengingatkan bahwa penguatan negara harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Para ulama menegaskan bahwa kekuatan negara merupakan instrumen untuk menyejahterakan rakyat, bukan tujuan itu sendiri.

Forum tersebut juga mendorong seluruh penyelenggara negara menjunjung prinsip meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi publik dan kritik yang konstruktif, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, Ijtima Ulama juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat Nahdlatul Ulama (NU).

Para ulama menyatakan akan terlibat dalam pembenahan organisasi agar NU semakin solid, mandiri, berwibawa, dan produktif dalam memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara.