Menuju konten utama

Pemulihan Hutan Pasca-Karhutla Bisa Makan Waktu 100 Tahun

Memulihkan hutan yang terbakar tanpa mencegah kebakaran berulang sama saja menanam abu.

Pemulihan Hutan Pasca-Karhutla Bisa Makan Waktu 100 Tahun
Api membakar lahan di Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (11/8/2026). Petugas dari Manggala Agni Sumatera XVI-Lahat masih berupaya melakukan pemadaman di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/bar
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemulihan ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun, tergantung pada tingkat kerusakan dan jenis ekosistemnya. Hal ini disampaikan sejumlah ilmuwan di tengah meluasnya karhutla di berbagai wilayah Indonesia, Rabu (12/8/2026).

"Ada kawasan hutan yang butuh waktu hingga 100 tahun untuk recovery. Sementara untuk mengembalikan biomassa seperti semula butuh waktu sekitar 40 sampai 50 tahun," kata Prof. Bambang Hero Saharjo, guru besar kehutanan dan ahli forensik karhutla dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kepada Tirto.

Pernyataan itu mengemuka saat karhutla telah menghanguskan lebih dari 107.000 hektare hutan dan lahan di Indonesia hingga awal Agustus 2026, berdasarkan data Kementerian Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Kalimantan Barat mencatatkan area terbakar terluas, disusul Riau dan Kalimantan Tengah.

Kebakaran juga melalap kawasan konservasi, termasuk hampir 900 hektare lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Data Sebaran Karhutla dan Ancaman El Nino

Kebakaran lahan Jalintim Palembang-Prabumulih

Foto udara sejumlah pengendara melintas di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang-Prabumulih saat kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Sabtu (8/8/2026). Petugas gabungan dari Manggala Agni Sumatera XIV-Banyuasin, Sumatera XVI-Lahat, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Kabupaten Ogan Ilir (OI), TNI, dan Polri masih berupaya memadamkan kebakaran lahan di Jalintim Palembang-Prabumulih. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/kye

Data Kemenko Polkam mencatat luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas sejak Januari hingga 9 Agustus 2026 mencapai 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah terparah dengan 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatra Selatan 664,87 hektare, Jambi 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Khusus di Bumi Lancang Kuning, Pemerintah Provinsi Riau mencatat akumulasi luas karhutla mencapai 15.608,37 hektare per 9 Agustus. Kabupaten Bengkalis menjadi area terparah dengan 8.272,90 hektare, disusul Pelalawan 4.629,39 hektare, dan Indragiri Hilir 854,26 hektare.

Untuk meredam api di wilayah prioritas, pemerintah pusat mengerahkan 43 helikopter serta hingga 15 pesawat fixed-wing dalam operasi udara, di samping pengerahan satgas darat. Pemerintah memperingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal Oktober 2026, yang berpotensi mempercepat sebaran api.

Lonjakan Titik Panas dan Asap Lintas Batas

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Rabu (12/8/2026) menunjukkan lonjakan titik panas (hotspot). Di Kalimantan Barat, jumlah titik panas naik dari 98 menjadi 136 titik dibanding hari sebelumnya. Kalimantan Tengah meningkat dari 29 menjadi 78 titik, dan Kalimantan Selatan dari 10 menjadi 31 titik. BMKG juga mendeteksi indikasi asap lintas batas (transboundary haze) yang bertiup dari Kalimantan Barat menuju Sarawak.

Kabut asap ini bahkan telah mencapai Kuala Lumpur pada Selasa (11/8/2026), mengurangi jarak pandang di sekitar Menara Merdeka dan kawasan bisnis. Otoritas meteorologi Malaysia pun mengimbau warga membatasi aktivitas luar ruangan akibat penurunan kualitas udara akibat asap kiriman tersebut.

Langkah penanganan terus digencarkan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa koordinasi data BMKG menjadi kunci utama dalam menentukan waktu dan lokasi optimal pelaksanaan OMC.

"Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama karena terjadi peningkatan titik panas dan sebaran asap," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tirto, Rabu (12/8/2026).

OMC di Kalimantan Tengah dijadwalkan berlangsung pada 11–15 Agustus, Kalimantan Barat pada 13–17 Agustus, sedangkan di Riau telah berjalan sejak 30 Juli hingga 22 Agustus. Kemenhut juga kembali mengingatkan masyarakat maupun korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak tegas secara hukum.

Sementara di Pulau Jawa, Komandan Sektor Penanganan Karhutla TNBTS, Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, mengonfirmasi kebakaran di kawasan Gunung Bromo telah meluas hingga 899,35 hektare per Selasa (11/8/2026), sebagaimana dilansir kantor berita ANTARA. Pemadaman terpadu terus dilakukan lintas sektor melibatkan kementerian, TNI, Polri, serta empat pemerintah daerah: Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang.

Di Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) juga terdampak karhutla dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 5,8 hektare per Rabu (12/8). Kepala Balai Besar TNGGP, Sadtata Noor Adirahmanta, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa pemadaman di kawasan Kawah Wadon terkendala oleh tebalnya tumpukan serasah, medan yang curam, serta jauhnya akses ke sumber air.

Faktor Penentu Kecepatan Pemulihan Ekosistem

Guru besar Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia, Prof. Luthfiralda Sjahfirdi, memperkirakan hutan tropis yang mengalami kerusakan parah butuh waktu setengah hingga satu abad untuk pulih.

"Hutan tropis yang terbakar parah dapat membutuhkan 50 sampai 100 tahun untuk kembali mendekati kondisi semula, dan akan jauh lebih lama jika kebakaran terjadi berulang pada ekosistem yang kompleks," jelasnya kepada Tirto.

Luthfiralda merinci lima faktor utama yang menentukan kecepatan pemulihan:

  1. Regenerasi vegetasi alami;
  2. Tingkat kesuburan tanah;
  3. Kecepatan pemulihan populasi satwa liar;
  4. Konektivitas ekosistem yang terfragmentasi; dan
  5. Ada tidaknya intervensi manusia.
Ia menambahkan bahwa kebakaran sebenarnya bisa menjadi tombol reset alami bagi hutan tua, meskipun proses kebangkitan kehidupannya tetap memerlukan waktu yang sangat lama.

Pandangan senada disampaikan Prof. Jatna Supriatna, ahli zoologi dan biologi konservasi Universitas Indonesia. Menurutnya, durasi pemulihan sangat bergantung pada tingkat kerusakan, jenis ekosistem, kondisi tanah, dan ketersediaan sumber benih.

"Pada ekosistem yang masih relatif tangguh, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat dalam beberapa tahun," katanya kepada Tirto. "Namun untuk hutan yang rusak berat, apalagi yang terbakar berulang kali, pemulihannya bisa memakan waktu sangat panjang, bahkan hingga puluhan tahun."

Bukti dari Lapangan: Kasus Ciremai hingga Merapi

KEBAKARAN GUNUNG CIREMAI

Petugas gabungan terkepung kobaran api dan kepulan asap saat melakukan pemadaman kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Rabu (3/10/2018). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj/18.

Peneliti ahli utama konservasi keanekaragaman hayati di Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, menekankan bahwa kecepatan pemulihan sangat bergantung pada jarak lokasi terbakar dengan sumber benih alami.

"Proses pemulihan pasca-kebakaran tidak bisa disamaratakan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci," ujarnya kepada Tirto.

Berdasarkan risetnya di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat, Hendra menemukan regenerasi bisa berlangsung relatif cepat apabila hutan sumber biji berada dekat dengan lokasi terbakar.

“Riset kami di Gunung Ciremai menunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun setelah lahan perambahan ditinggalkan, puluhan spesies anakan pohon asli seperti Quercus sundaica dan Castanopsis argentea sudah mulai tumbuh karena adanya hutan sumber kolonisasi di sekitarnya," kata Hendra.

Temuan ini tertuang dalam riset yang terbit pada 2015 di prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia berjudul: “Suksesi Sekunder Hutan Terganggu Bekas Perambahan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat”.

Hendra juga meneliti pemulihan ekosistem Gunung Merapi pascaerupsi besar 2010. Proses kolonisasi di area terdampak erupsi tergolong cepat karena terbantu musim hujan, sehingga pada Juli 2011 kawasan tersebut sudah tampak menghijau kembali. Namun, ia memberi catatan kritis bahwa vegetasi cepat tumbuh tersebut justru didominasi tumbuhan asing invasif.

"Di Gunung Ciremai, kami menemukan spesies eksotis seperti kaliandra, dan di Gunung Merapi Acacia decurrens justru menjadi invasif dan mendominasi area yang terdegradasi," paparnya.

Secara umum, struktur hutan seperti kerapatan pohon dan tutupan kanopi bisa kembali dalam waktu sekitar 10 tahun, tetapi pemulihan komposisi spesies aslinya memakan waktu jauh lebih panjang.

Hendra memang telah mendokumentasikan riset pemulihan di Indonesia dalam serangkaian publikasi BRIN sejak 2011, termasuk riset restorasi ekosistem Gunung Merapi (2013) serta kajian invasi spesies eksotis kawasan terdegradasi Taman Nasional Gunung Merapi (2015).

Peran Manusia dan Ancaman Spesies Invasif

Para ilmuwan sepakat, campur tangan manusia memegang peranan kunci dalam mempercepat pemulihan, terutama pada area yang mengalami kerusakan berat.

Hendra menyebut langkah paling mendasar adalah menghentikan seluruh gangguan lanjutan di area terdampak. "Di Gunung Ciremai, setelah perambahan dihentikan, alam mulai memulihkan dirinya sendiri," jelasnya.

Ia menegaskan restorasi aktif harus memprioritaskan pohon asli setempat, bukan tanaman asing yang berisiko menjadi invasif.

Sementara itu, Prof. Bambang Hero Saharjo menambahkan, kecepatan regenerasi turut ditentukan oleh seed stock, yaitu cadangan benih yang tersimpan di dalam tanah maupun pada pohon yang selamat di sekitar lokasi kebakaran. Ia menekankan bahwa area bekas kebakaran harus steril dari aktivitas eksploitasi selama masa pemulihan berlangsung.

Dari sisi pencegahan, Prof. Jatna Supriatna menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki peta kerentanan karhutla. Peta ini mengidentifikasi kawasan gambut yang dikeringkan, area pembukaan lahan baru, serta lokasi yang berulang kali terbakar sebagai titik paling rawan.

Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan wajib melibatkan korporasi, LSM, dan masyarakat lokal.

Pandangan para ilmuwan ini diperkuat oleh serangkaian studi ilmiah dalam satu dekade terakhir. Jatna menjadi salah satu penulis riset yang melacak data ekologi selama 16 tahun di lahan gambut Kalimantan Tengah bersama Mark E. Harrison dan sejumlah peneliti lain.

Studi yang terbit di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pada 2024 berjudul: “Impacts of Fire and Prospects for Recovery in a Tropical Peat Forest Ecosystem”, menemukan bahwa hutan bekas kebakaran memiliki kerapatan pohon yang lebih rendah, kondisi lingkungan yang lebih terbuka dan panas, serta didominasi vegetasi non-hutan yang memicu penurunan keanekaragaman hayati. Meski regenerasi alami menunjukkan tanda-tanda awal dalam rentang 12 tahun, para peneliti menegaskan proses pemulihan tersebut sangat rapuh dan akan langsung sirna jika terjadi kebakaran berulang.

Beberapa bagian hutan terbakar secara berkala menciptakan mosaik

Peta lokasi studi, menggambarkan lokasi survei di dalam Taman Nasional Sebangau dan di Kalimantan (A), serta pada skala spasial yang relevan (B–D). Area studi ini berpusat di sekitar 2°19′00' S dan 113°54′29' E serta terdiri dari hutan gambut ombrogenous yang rendah (5 hingga 25 masl). Beberapa bagian hutan terbakar secara berkala, menciptakan mosaik hutan yang sebagian besar tidak terbakar dengan area yang terbakar pada waktu yang berbeda. Harrison, M.E., et al. (2024). Foto: Harrison, M.E. dalam 'Impacts of Fire and Prospects for Recovery in a Tropical Peat Forest Ecosystem' jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Pola serupa terlihat dalam riset berskala global. Studi yang dipimpin Hongtao Xu dengan menganalisis data produktivitas vegetasi citra satelit periode 2004–2021 dan terbit di jurnal Nature Geoscience (2024) berjudul “Global Patterns and Drivers of Post-Fire Vegetation Productivity Recovery” ini menemukan, sekitar 87 persen vegetasi terbakar di dunia kembali ke tingkat produktivitas semula dalam waktu dua tahun.

Namun, para peneliti menggarisbawahi perbedaan mendasar antara "produktivitas hijau" (kemampuan fotosintesis yang cepat kembali lewat tumbuhan pionir atau semak) dengan "pemulihan ekologis sejati". Hutan berdaun jarum (coniferous forest) dan sabana mencatatkan durasi pemulihan struktur yang paling lambat. Riset ini mempertegas bahwa tanda hijau kembali dalam waktu singkat dari pantauan satelit bukan berarti fungsi, keanekaragaman hayati, dan kerapatan kanopi hutan telah pulih seperti semula.

Dilema Karbon Gambut dan Solusi Berbasis Alam

Studi di jurnal Ecological Engineering and Environmental Technology (2024) berjudul “Investigation of Post-Fire Peatland Natural Recovery, South Kalimantan, Indonesia” menunjukkan dampak karhutla di ekosistem gambut. Hasil penelitian menemukan lima hingga tujuh tahun pasca-kebakaran 2015, kandungan karbon di area bekas kebakaran di Kalimantan Selatan meningkat 22 persen, dibanding area alami tanpa kebakaran yang hanya naik 9,9 persen pada periode yang sama. Kondisi ini disebabkan adanya penumpukan sisa-sisa bahan organik terarang (biochar/black carbon) pasca-kebakaran.

Meskipun kandungan karbon terukur meningkat, sifat fisik dan kemampuan retensi air tanah gambut tersebut memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk kembali stabil agar mampu mendukung vegetasi hutan klimaks.

Sementara itu, riset yang dipimpin Z.D. Tan dari National University of Singapore di jurnal Environmental Research Letters (2022) berjudul “Peatland Restoration as an Affordable Nature-Based Climate Solution with Fire Reduction and Conservation Co-Benefits in Indonesia” mengungkapkan, restorasi gambut pada unit perencanaan seluas satu kilometer persegi sanggup menekan risiko kebakaran antara 6 hingga 37 persen, sekaligus mengurangi risiko kepunahan spesies burung khas gambut.

Empat Pilar Indikator Pemulihan Ekosistem

Para ahli menegaskan indikator pemulihan ekosistem mencakup empat pilar utama:

  1. Vegetasi: Regenerasi pohon asli tanpa dominasi spesies invasif serta pulihnya struktur kanopi.
  2. Tanah: Meningkatnya kesuburan dan stabilitas tanah makro maupun mikro.
  3. Hidrologi: Kembalinya daya serap air tanah secara optimal.
  4. Keanekaragaman Hayati: Kembalinya satwa-satwa kunci endemik.
"Pemulihan tidak selalu berarti kembali 100 persen ke kondisi awal. Terkadang ekosistem membentuk keseimbangan baru dengan komposisi spesies yang berbeda," tuturnya.

Adapun Hendra menambahkan, kembalinya satwa kunci menjadi sinyal penting pulihnya rantai makanan. "Kehadiran anakan pohon dari hutan klimaks adalah indikator kuat pemulihan. Hadirnya satwa kunci seperti Elang Jawa, Macan Tutul, dan Lutung Jawa juga menjadi penanda bahwa rantai makanan dan habitatnya telah terbentuk kembali," paparnya.

Sementara Jatna menyepakati, indikator pemulihan sejati meliputi regenerasi tumbuhan alami, peningkatan tutupan kanopi, perbaikan struktur dan kelembapan tanah, kembalinya fauna, serta stabilnya kualitas air. "Pemulihan sejati bukan sekadar membuat pemandangan kembali hijau, melainkan mengembalikan fungsi ekosistem agar berjalan normal," tegasnya.

Menambahkan, Bambang Hero Saharjo menggarisbawahi pentingnya jenis vegetasi yang tumbuh kembali. Tanaman yang tumbuh haruslah spesies asli setempat, bukan tanaman pionir cepat tumbuh yang didatangkan dari luar kawasan.

Rekomendasi Mencegah Kebakaran Hutan Berulang

Sebaran titik panas di Kalimantan Barat

Personel BPBD Provinsi Kalimantan Barat berjalan di lokasi lahan gambut yang terbakar di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (2/8/2026). BMKG Kalimantan Barat mencatat hasil pantauan sensor VIIRS dan MODIS pada satelit polar per 1 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 762 titik panas kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 12 kabupaten di provinsi setempat yaitu antara lain Ketapang, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kubu Raya. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/sgd

Mencegah berulangnya bencana karhutla, Hendra merekomendasikan sejumlah langkah:

  1. Pengelolaan bahan bakar api di zona penyangga;
  2. Peningkatan patroli dan sistem peringatan dini bersama Masyarakat Peduli Api;
  3. Pengendalian spesies invasif yang mudah terbakar seperti Acacia decurrens;
  4. Sekaligus penyusunan rencana pemulihan jangka panjang yang terpadu di kawasan taman nasional.
"Dalam mencegah kebakaran berulang, langkah pencegahan jauh lebih krusial dibanding upaya pemadaman," tegas Hendra.

Para ilmuwan sepakat, memulihkan hutan tanpa mencegah kebakaran berulang sama saja dengan menanam abu. Peringatan ini menembus pekatnya kabut asap yang masih mengepul di berbagai penjuru wilayah Indonesia saat ini. Saat api terakhir padam kelak, ujian sejati baru akan dimulai: apakah manusia bersedia memberi alam waktu untuk pulih, atau justru membiarkannya lebur kembali menjadi arang.

Baca juga artikel terkait DAMPAK KARHUTLA atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - News Plus
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah