Karhutla Capai 107 Ribu Hektar, Pemadaman Digencarkan via Darat

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Djamari Chaniago, mengatakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare hingga hari ini, Senin (10/8/2026).

Djamari mengatakan angka tersebut berpotensi terus bertambah akibat fenomena El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal Oktober mendatang.

"Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia mulai yang terbakar hutan terhitung 107k hektare lebih sampai hari ini, dan semoga ke depan kita bisa mempertahankan itu semua," kata Djamari dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolkam, Senin (10/8/2026).

Djamari menjelaskan El Nino kuat mempercepat proses kekeringan sehingga lahan dan hutan menjadi lebih mudah terbakar, terutama di enam provinsi yang saat ini berstatus siaga darurat, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Untuk menangani situasi tersebut, pemerintah telah mengerahkan kekuatan udara dan darat dalam jumlah besar.

"Dalam melakukan operasi udara yang misalkan satgas udara kami mengerahkan 43 helikopter sampai hari ini dipakai fixed wing 10-15 sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Senada dengan keterangan Menkopolkam, Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menjelaskan perkembangan penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sempat menjadi sorotan. Menurutnya, jumlah titik api di kawasan tersebut sudah menyusut signifikan.

"Kemarin 34 titik, sekarang ada 2 titik. Ada di B30 perbatasan Probolinggo, Malang," kata Suharyanto.

Ia menyebut kawasan wisata Bromo masih akan ditutup sementara waktu hingga petugas benar-benar memastikan kondisi aman.

"Kondisi paling tidak seminggu begitu. Nanti baru dievaluasi. Kalau tidak mungkin ada kebakaran lagi ya, mungkin bisa dibuka lagi," ujarnya.

Suharyanto juga mengingatkan pola karhutla akibat El Nino pernah mencapai puncaknya pada 2023, ketika tiga gunung di Jawa Timur—Bromo, Arjuno, dan Lawu—terbakar bersamaan.

Ia berharap kondisi serupa tidak terulang pada 2026 ini, meski karhutla kali ini turut melanda kawasan Gede Pangrango dan Rinjani. Dirinya menegaskan bahwa luas lahan yang terbakar terus bergerak dinamis setiap harinya.

"Perhari ini bukan 50 ribu, 176 hektare. Sekarang 52 hektare. Nah coba datanya berkembang terus," tegasnya.

BNPB Minta Kepala Daerah Cabut Perda Pembukaan Hutan dengan Pembakaran

Salah satu sorotan utama dalam penanganan karhutla tahun ini adalah keberadaan peraturan daerah (perda) di dua provinsi yang masih mengizinkan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kepentingan perkebunan tradisional. Suharyanto mengonfirmasi bahwa BNPB telah meminta agar perda tersebut dicabut.

"Jadi Perda itu tadi sudah disampaikan, yang membakar itu dua, Kalbar dengan Kalteng. Dari BNPB minta dicabut," tegas Suharyanto.

Ia menjelaskan, permintaan pencabutan itu bukan tanpa alasan. Meski Undang-Undang Lingkungan Hidup pada dasarnya memberi ruang bagi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, izin tersebut dibatasi maksimal seluas satu hektare dan hanya berlaku untuk lahan mineral, bukan lahan gambut yang jauh lebih rawan dan sulit dipadamkan bila sudah terbakar.

"Tapi luasnya satu hektare. Karena kalau lahan biasa, lahan mineral, satu hektare nggak ada masalah. Tetapi karena lahan gambut, itu pun ada persyaratan yang ketat untuk membuka lahan secara membakar itu. Tetapi di lapangannya kan susah. Akhirnya ini sekarang moratorium," jelasnya.

Menurut Suharyanto, pemerintah daerah pada prinsipnya merespons positif permintaan BNPB, meski pencabutan perda tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui pembahasan dengan DPRD.

"Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu Perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan dengan DPRD," katanya.

Sebagai langkah cepat, Kementerian Lingkungan Hidup disebut akan menerbitkan surat edaran agar perda-perda tersebut untuk sementara tidak berlaku selama masa darurat karhutla.

"Tanya ke menteri lingkungan hidup. Mungkin sampai dengan El Nino ini," ujar Suharyanto saat ditanya batas waktu berlakunya moratorium tersebut.

BNPB Sebut Gencarkan Pemadaman Api Karhutla via Darat

Selain memperkuat aspek regulasi, BNPB juga menggencarkan operasi pemadaman lewat jalur darat, mengingat operasi udara sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan untuk modifikasi cuaca.

Suharyanto menjelaskan operasi teknologi modifikasi cuaca (OMC) sejatinya sudah dilakukan di enam provinsi prioritas dan sejumlah provinsi lain, namun peluang bertemunya awan hujan pada akhir Agustus ini cenderung berkurang.

"OMC semuanya sudah dilakukan di 6 provinsi prioritas dan provinsi-provinsi lain. Masalahnya sampai dengan akhir Agustus itu pertemuan awan hujannya berkurang," katanya.

Ia menegaskan pesawat modifikasi cuaca tetap disiagakan di daerah dan akan segera diterbangkan begitu awan hujan terdeteksi. Namun ia mengingatkan, tanpa awan hujan, upaya water bombing dari udara pun tidak dapat dilakukan secara maksimal.

"Tidak bisa keluar hujannya kalau awannya tidak ada. Dan ketika memang cuaca sangat panas tidak ada awan hujan ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu," ujar Suharyanto.

Ia memaparkan hitungan teknis mengapa water bombing dari udara memiliki keterbatasan signifikan, terutama untuk memadamkan lahan gambut yang membara di bawah permukaan.

"Operasi udara heli waterbombing itu hanya mengangkut air 4 ton. Nah kalau tiga water bombing bekerja sama-sama, berarti air yang dijatuhkan kepada api hanya dua belas ton. 12 ton itu kalau lahan gambut paling bisa memadamkan 10 meter persegi," jelasnya.

Menurutnya, karakteristik lahan gambut membuat api tidak serta-merta padam meski sudah disiram dari udara, sehingga pasukan darat wajib melanjutkan penyemprotan secara manual.

"Dan itu tidak padam total, karena kan masih menyala, harus terus disemprot oleh pasukan darat. Nah kecuali kalau seperti di Bromo, di NTT, lahannya mineral, begitu disiram sekali langsung mati. Itu bedanya," katanya.

Ia menambahkan, BNPB tetap menyiagakan tiga helikopter cadangan yang bisa bergerak fleksibel ke luar enam provinsi prioritas apabila muncul titik api baru, seperti yang terjadi di kawasan Bromo.

"Seperti Bromo kan kita kerahkan 3 heli dan langsung bisa mengatasi dari 34 tinggal 2 titik," ujarnya.