Saat El Nino Menggerus Daya PLTA dan Menguji Ketahanan Listrik

tirto.id - Penurunan debit air akibat fenomena El Nino mulai menekan produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sejumlah wilayah Indonesia. Tekanan paling nyata terjadi pada sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), ketika daya mampu agregat pembangkit hidro anjlok sekitar 600 megawatt (MW).

PT PLN (Persero) mencatat daya mampu pembangkit hidro di sistem Sulbagsel yang sebelumnya berada di kisaran 850 MW, kini hanya sekitar 250 MW. Artinya, daya mampu pembangkit hidro menyusut sekitar 70 persen.

Penurunan tersebut terjadi pada sejumlah pembangkit, di antaranya PLTA Poso, Bakaru, dan Malea, serta sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, mengatakan penurunan daya mampu hidro menjadi salah satu tantangan utama PLN dalam menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik di Sistem Sulbagsel.

“Penurunan daya mampu pembangkit hidro menjadi salah satu tantangan yang kami hadapi dalam menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik di Sistem Sulbagsel. Kondisi hidrologi yang dipengaruhi fenomena El Nino berdampak pada produksi sejumlah pembangkit hidro, sehingga daya mampu pasok mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ujar Edyansyah dalam keterangannya kepada Tirto, Kamis (17/9/2026).

Tekanan terhadap sistem juga terjadi ketika PLTU Jeneponto berkapasitas 2x100 MW mengalami kendala teknis yang mengurangi pasokan listrik.

Kondisi tersebut membuat PLN harus menjalankan sejumlah langkah secara bersamaan, mulai dari mengoptimalkan pembangkit yang masih tersedia, mempercepat pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan, hingga mendorong tambahan pasokan dari pembangkit lainnya.

“Kami terus melakukan langkah-langkah percepatan secara paralel. Setiap tambahan megawatt sangat berarti untuk memperkuat sistem. Karena itu, seluruh potensi pembangkit yang tersedia terus kami optimalkan, sementara proses pemulihan dan perbaikan pembangkit juga terus dikawal,” kata Edyansyah.

Tekanan terhadap pembangkit hidro tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Nanang Basnawi, mengungkapkan penurunan produksi juga telah terlihat pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

PLTM Logawa misalnya, yang mengalami penurunan debit air. Produksi listrik pembangkit tersebut pada Juli-Agustus 2026 tercatat 655,33 MWh, turun dari 2.191,14 MWh pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dus, produksi PLTM Logawa turun sekitar 70,1 persen.

Sementara itu, produksi PLTM Cijampang pada Juli-Agustus 2026 tercatat nol MWh, dibandingkan 221,39 MWh pada periode yang sama 2025. Produksinya dengan demikian turun 100 persen.

“Sulawesi termasuk bagian yang paling terdampak, tetapi juga sebagian Jawa,” kata Nanang, kepada Tirto, Kamis (17/9/2026).

Sementara itu, secara nasional kapasitas terpasang PLTA mencapai sekitar 7,6 gigawatt (GW), atau sekitar 7 persen dari total bauran pembangkit. Porsinya relatif kecil secara nasional. Namun, peran PLTA menjadi sangat penting di sejumlah sistem kelistrikan regional yang memiliki ketergantungan lebih tinggi terhadap pembangkit hidro.

“Secara nasional, kapasitas terpasang PLTA kita sekitar 7,6 GW atau sekitar 7 persen dari total bauran pembangkit — jadi porsinya memang tidak besar secara nasional, tetapi perannya sangat krusial di beberapa sistem kelistrikan regional yang justru bergantung besar pada hidro, terutama di Sulawesi bagian selatan,” terang Nanang.

Terpisah, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga mengakui penurunan daya PLTA di Sulawesi Selatan akibat berkurangnya ketersediaan air selama El Nino.

“Di Sulawesi Selatan, itu kan ada beberapa pembangkit yang memang kita pakai PLTA. Akibat El Nino ini kan daya kekuatan air itu berkurang, maka kita sudah mencari solusi adalah mengganti sementara dengan pembangkit yang lain,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/9/2026).

Menurut Bahlil, tekanan pasokan juga terjadi di Kalimantan karena terdapat pembangkit yang sedang menjalani perbaikan.

“Di Kalimantan juga ada terjadi kekurangan karena ada perbaikan power plant. Daerah-daerah lain, sebentar, kita akan rapatkan sama PLN untuk kita mitigasi sejak awal,” ujarnya.

Sayangnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan mengenai kemungkinan berlangsungnya El Nino hingga 2027. Jika kondisi tersebut terjadi, muka air waduk berpotensi terus mengalami penurunan.

“Artinya apabila ini benar terjadi, maka waduk juga akan terus mengalami penurunan tinggi permukaan air,” kata Nanang.

Hal itu diamini Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Menurutnya, berkurangnya debit air karena El Nino yang lantas membuat daya PLTA anjlok, pada dasarnya bukan lagi sekadar risiko teoretis.

“Ini bukan lagi sekadar teori, ini memang sesuatu yang real, yang sedang terjadi sekarang,” kata Fabby, kepada Tirto, Kamis (17/9/2026).

Fabby menyebut kejadian serupa pernah terjadi pada 2023 ketika sistem kelistrikan Sulawesi Selatan mengalami tekanan akibat penurunan debit air dan berkurangnya daya tersedia dari pembangkit hidro.

Berdasarkan catatan IESR, pada El Niño 2023, pemadaman juga terjadi di Sulawesi Tengah dan sekitarnya akibat menurunnya pasokan dari PLTA Poso. Pada saat itu, daya pasok PLTA Poso dilaporkan turun dari sekitar 500 MW menjadi hanya sekitar 160 MW.

Kemudian, jauh sebelum itu, tepatnya saat El Nino terjadi pada 2015, sekitar 80 persen PLTA di Indonesia mengalami defisit air sehingga produksi listriknya menurun.

“Jadi, bukan hal yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan, sudah pernah punya pengalaman di 2023, tapi apa yang dilakukan PLN? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi itu?” sambungnya.

Tekanan terhadap pasokan listrik akibat penurunan debit air tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk Jawa, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, tingkat tekanannya berbeda karena komposisi pembangkit dan ketergantungan terhadap PLTA di setiap sistem tidak sama.

“Jadi memang El Nino ini berdampak ke Jawa, NTT, NTB juga. Tapi yang paling signifikan itu memang di Sulawesi Selatan,” kata Fabby.

Menurut dia, Sulawesi Selatan lebih rentan karena porsi pembangkit hidro dalam sistem kelistrikannya cukup besar. Fabby memperkirakan PLTA menyumbang sekitar 30-40 persen dari kapasitas terpasang di wilayah tersebut. Ketika debit air turun, penurunan daya yang tersedia langsung memberikan tekanan besar terhadap sistem.

Kondisi itu berbeda dengan Jawa yang memiliki sistem pembangkitan lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada PLTA. Sejumlah PLTA di Jawa juga lebih banyak digunakan untuk memenuhi beban puncak, terutama pada sore hingga malam hari.

“Kalau di Jawa, PLTA itu tidak terlalu dominan. Banyak PLTA yang digunakan untuk peak load, sekitar jam 5 sore sampai 10 malam. Jadi kalau produksi hidro turun, masih ada gas yang bisa menggantikan,” kata Fabby.

Meski demikian, penggunaan pembangkit pengganti bukan tanpa konsekuensi. Ketika produksi PLTA turun dan pembangkit lain harus dioperasikan untuk menutup kekurangan pasokan, biaya mengoperasikan pembangkit pengganti juga berpotensi meningkat.

“Kalau hidro turun, ya harus digantikan oleh pembangkit lain. Dan itu tentu ada konsekuensi terhadap biaya pembangkitan PLN,” ujarnya.

Terpisah, pengamat energi dari Energi Shift Institute, Putra Adhiguna, mengatakan pembangkit hidro memiliki kontribusi penting dalam sistem kelistrikan Indonesia. Namun, produksi PLTA bersifat musiman dan sangat dipengaruhi kondisi hidrologi.

Kapasitas faktor PLTA dapat berada pada kisaran 40-70 persen, bergantung pada karakteristik pembangkit dan kondisi sumber air.

Karena itu, penurunan produksi hidro dapat memberikan tekanan terhadap sistem yang memiliki ketergantungan tinggi pada PLTA. Besarnya dampak juga akan bergantung pada reserve margin, ketersediaan pembangkit pengganti, serta kesiapan jaringan transmisi.

“Dampak penurunan sebesar 10–20 persen bisa cukup signifikan karena beberapa daerah sangat bergantung pada PLTA. Penurunan produksi listrik dari pembangkit hidro juga bisa lebih besar, tergantung pada tingkat keparahan kondisinya,” ujar Putra, kepada Tirto, Kamis (17/9/2026).

Sebagai mitigasi agar pemadaman tidak semakin sering terjadi di Sulawesi Selatan, dalam jangka pendek, salah satu pilihan pemerintah adalah mengganti penurunan produksi hidro dengan pembangkit lain. Bahlil mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah tersebut untuk Sulawesi Selatan.

"Di Kalimantan juga ada terjadi kekurangan karena ada perbaikan power plant. Daerah-daerah lain, sebentar, kita akan rapatkan sama PLN untuk kita mitigasi sejak awal,” ucap Bahlil.

Terpisah, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan penurunan produksi PLTA membuat pemerintah melihat sumber energi lain yang produksinya tidak bergantung pada ketersediaan air.

Eniya mengatakan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dapat dimaksimalkan di wilayah yang mengalami kekeringan. Menurut dia, karakter angin pada periode tertentu justru dapat menjadi pelengkap ketika debit air sedang rendah.

Pemerintah memiliki PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto di Sulawesi Selatan.

“Dua-duanya [PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto] saya visit kemarin. Semua 24 jam full capacity. Nah, itu berarti, kesimpulan sementara kita adalah pada saat panas, sungai itu surut, air itu surut, PLTA ini harus dikombinasi dengan angin,” kata Eniya, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Eniya, pola angin di Indonesia mendukung pemanfaatan PLTB terutama pada periode Juni hingga pertengahan Oktober.

“Padahal sangat bagus sekali kalau kita panen angin di saat airnya surut,” lanjutnya.

Kementerian ESDM, kata Eniya, juga telah membidik sejumlah wilayah untuk pengembangan PLTB, antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, serta kawasan Indonesia timur. Namun, ia menyayangkan tidak adanya investor yang masuk untuk pengembangan proyek PLTB dalam empat tahun terakhir.

Sementara itu, Nanang mengatakan PLN sebenarnya memiliki sejumlah opsi, termasuk mengaktifkan kembali pembangkit berbasis fosil yang sementara tidak dimanfaatkan. Namun, ia juga menyebut pembangunan PLTS sebagai salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk menambah pasokan.

“PLN tentunya punya berbagai opsi untuk memitigasi permasalahan penurunan tinggi muka permukaan waduk. Bisa jadi menghidupkan kembali pembangkit-pembangkit berbasis fosil yang untuk sementara tidak dimanfaatkan. Tapi opsi yang mungkin dapat dengan cepat dilakukan adalah pemasangan PLTS di berbagai lokasi bendung PLTA,” ujarnya.

PLN, di sisi lain, telah menyiapkan solusi jangka panjang untuk sistem Sulbagsel melalui pengembangan sekitar 5,2 GWp PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 8,2 GWh.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan PLTS akan menambah sumber pasokan yang tidak bergantung pada air, sedangkan BESS berfungsi sebagai penyangga ketika produksi hidro turun.

“PLTS akan menambah pasokan dari sumber yang tidak bergantung pada air, sementara BESS menjadi penyangga ketika produksi hidro turun. Kombinasi ini akan membuat sistem Sulbagsel lebih beragam, fleksibel, dan resilien,” kata Darmawan, dalam keterangan resmi.

Di tingkat operasional, PLN mengatakan pemantauan sistem Sulbagsel dilakukan secara real time. Pola operasi pembangkit disesuaikan dengan kondisi pasokan dan kebutuhan listrik.

Selain mengoptimalkan pembangkit yang tersedia dan mempercepat perbaikan PLTU Jeneponto, PLN juga menyiapkan tambahan pasokan hingga 627 MW.

PLN turut berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan potensi ketersediaan air bagi pembangkit hidro. Namun, kondisi atmosfer yang sangat kering membuat ketersediaan awan yang dapat disemai juga terbatas.

Hanya saja, Edyansyah memastikan, PLN terus mengevaluasi kondisi sistem untuk mempercepat pemulihan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik.

“Kami memahami kondisi ini berdampak kepada masyarakat. Karena itu, PLN terus berupaya mempercepat pemulihan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Kami akan terus mengevaluasi perkembangan sistem dari waktu ke waktu agar keseimbangan suplai dan kebutuhan listrik dapat segera kembali,” ujarnya.

Namun, Fabby menilai persoalan El Nino semestinya tidak berhenti pada respons darurat ketika produksi PLTA sudah turun. Sebagai solusi jangka panjang, risiko iklim perlu dimasukkan ke dalam perencanaan ketenagalistrikan sejak awal.

Menurut Fabby, risiko perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan energi dan ketenagalistrikan, termasuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Climate change risk itu harus masuk dalam perencanaan kita, baik itu RUEN, RUKN, maupun RUPTL. Jadi ketika kita merencanakan pembangkit, transmisi, distribusi, semuanya harus kita lihat dari perspektif risiko perubahan iklim,” kata Fabby.

Menurut dia, perhitungan kecukupan pembangkit atau reserve margin juga tidak cukup hanya didasarkan pada kapasitas pembangkit yang tersedia dalam kondisi normal. Perhitungan tersebut perlu memasukkan kemungkinan penurunan produksi pembangkit akibat kondisi cuaca ekstrem.

“Sekarang kan reserve margin kita misalnya 30 persen. Kalau peak load-nya 100 MW, berarti kita harus punya 130 MW. Tapi pertanyaannya, 130 MW itu dihitung dalam kondisi normal atau sudah memperhitungkan kalau PLTA kita tiba-tiba turun karena kekeringan?” ujarnya.

Fabby menilai pertanyaan tersebut menjadi penting, terutama bagi sistem kelistrikan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap PLTA. Sebab, kapasitas yang secara teknis terpasang belum tentu seluruhnya dapat diandalkan ketika terjadi kekeringan ekstrem.

“Kalau sistemnya punya PLTA yang besar, kita harus hitung berapa kemungkinan PLTA itu turun ketika terjadi perubahan temperatur atau curah hujan. Dari situ baru kita bisa menentukan reserve margin yang sebenarnya kita butuhkan,” kata Fabby.

Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan cadangan pembangkit tidak hanya dihitung berdasarkan kondisi operasi normal, tetapi juga berdasarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim.

Selain itu, Putra juga menilai risiko iklim perlu menjadi bagian dari perencanaan kapasitas pembangkit jangka panjang. Diversifikasi sumber energi, penguatan jaringan interkoneksi, perlindungan daerah tangkapan air, serta pembangunan sistem penyimpanan energi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sistem.

Pada saat yang sama, penguatan sistem juga perlu dilakukan dengan memperbesar diversifikasi sumber energi dan memastikan jaringan mampu mengalirkan listrik dari wilayah yang memiliki surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Kemudian, penguatan jaringan transmisi dan interkoneksi antarsistem juga diperlukan. Dengan jaringan yang lebih kuat, listrik dari wilayah yang memiliki kelebihan pasokan dapat dialirkan ke wilayah yang mengalami kekurangan ketika produksi hidro menurun.

“Strengthening the grid and interconnections is important. Kalau satu wilayah mengalami penurunan hydro output, sistem harus punya fleksibilitas untuk mendapatkan pasokan dari wilayah lain,” kata Putra.

Putra juga menyoroti pentingnya menjaga daerah tangkapan air yang menjadi sumber pembangkit hidro. Dus, sumber air yang menopang operasi PLTA juga dapat dijaga.