Trump Larang CNN, MS NOW, dan Politico Liputan di Gedung Putih

tirto.id - Sejumlah wartawan dari media terkemuka seperti CNN, MS NOW, dan Politico dilarang masuk ke area Gedung Putih pada Sabtu (19/9/2026) lalu. Langkah ini menyusul keputusan Presiden AS, Donald Trump, yang mencabut izin akses liputan bagi ketiga media tersebut.

Aksi penolakan di pintu masuk tersebut dirasakan langsung oleh jurnalis MS NOW, Akayla Gardner. Saat hendak menjalankan tugas jurnalistiknya, seorang petugas keamanan menyetopnya dan meminta identitas resminya.

"Saya bertanya mengapa saya tidak bisa masuk," kata Gardner dikutip dari NPR, Minggu (20/9/2026).

"Dia menjawab hal itu di luar kewenangannya."

Gardner mengungkapkan bahwa petugas Secret Service memintanya untuk menyerahkan kartu pers miliknya lantaran statusnya telah dinonaktifkan.

Pengalaman serupa dialami oleh jurnalis senior CNN, Betsy Klein, yang telah bertugas meliput di Gedung Putih sejak era kepemimpinan Presiden AS, Barack Obama. Tanda pengenal miliknya turut disita tanpa penjelasan mendalam dari aparat keamanan.

"Saya bertanya kepadanya apakah ia bisa memberikan penjelasan mengapa tanda pengenal itu dinonaktifkan. Dia bilang tidak memiliki informasi lebih lanjut," ujar Klein, yang kemudian diarahkan ke kantor pers Gedung Putih.

Frustrasi Atas Pemberitaan Negatif

Kebijakan pembatasan ini berawal dari unggahan Trump di platform Truth Social pada Jumat (18/9/2026) lalu. Trump menuding ketiga media tersebut secara terus-menerus memproduksi berita bohong dan terkesan menyudutkan pemerintahannya.

Saat dikonfirmasi oleh reporter Bloomberg News dalam sesi konferensi pers mengenai dugaan tindakan intimidasi terhadap awak media, Trump menepis tuduhan tersebut secara terbuka.

"Tidak, tidak, tidak, tidak. Saya tidak suka media yang tidak jujur, seperti Anda. Menurut saya Anda buruk sekali," kata Trump.

Trump mengklaim bahwa keputusannya tidak dipicu oleh satu artikel spesifik, melainkan akumulasi dari rasa jengkel selama dua tahun terakhir atas narasi berita yang dinilainya sengaja disusun untuk memperlemah kubu Partai Republik.

"Mereka sengaja menulis berita negatif, dan mereka melakukan itu karena ingin mencoba menjatuhkan Partai Republik dan pemerintahan Republik," lanjut Trump.

Langkah Perlawanan Media dan Isu Konstitusi

Kebijakan ini memicu perlawanan keras dari organisasi media dan asosiasi pers. Pihak MS NOW dan CNN menegaskan bahwa aksi pembatasan ini tidak akan menyurutkan langkah mereka dalam mengawal independensi jurnalisme serta mengawasi jalannya pemerintahan.

"Gedung Putih adalah milik rakyat Amerika dan keputusan yang dibuat di dalamnya didanai oleh uang pajak kami," kata MS NOW dalam pernyataan resminya.

"MS NOW berencana mengambil setiap dan semua langkah yang diperlukan untuk membela hak-hak Amandemen Pertama kami serta peran krusial jurnalisme independen dalam demokrasi kita."

Sikap senada dilontarkan oleh CNN melalui unggahan di platform X, dengan menegaskan hak konstitusional mereka untuk melaporkan berita tanpa ada tekanan dari penguasa.

"Kami tidak akan berpaling dari tugas kami untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan badan publik lainnya, dan kami akan terus melaporkan tindakan serta proses pemerintahan ini tanpa rasa takut atau keberpihakan."

Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih, Jacqui Heinrich, mendesak agar pihak istana segera memulihkan hak liputan para koresponden. Ia mengingatkan bahwa tindakan mencabut izin pers secara sewenang-wenang bertentangan dengan prinsip Amandemen Pertama Konstitusi AS.

“Rakyat Amerika, melalui pers yang bebas dan independen, harus dapat mengawasi mereka yang dipilih memangku kekuasaan, terlepas dari apakah pejabat pemerintah menyukainya atau tidak," kata Heinrich.

"Itulah mengapa pengadilan telah berulang kali memutuskan bahwa begitu Gedung Putih memberikan akses kepada jurnalis, akses tersebut tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang atau hanya berdasarkan konten pemberitaan mereka.”

Ketegangan antara pimpinan eksekutif dan pers ini mengemuka di tengah sorotan publik terhadap lanskap politik AS menjelang pemilu sela (midterm election).

Ini bukan kali pertama Trump berseteru dengan insan pers; pada masa jabatan sebelumnya serta tahun lalu, ia juga sempat melarang keterlibatan wartawan CNN dan Associated Press (AP) dalam sejumlah agenda resmi, yang pada akhirnya berujung kekalahan pemerintah di meja hijau usai digugat oleh pihak media.