Trump Izinkan Iran Hadiri Sidang PBB, tapi Larang Belanja Mewah

tirto.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan mengizinkan delegasi Iran menghadiri Sidang Majelis Umum PBB (UN General Assembly/UNGA) di New York yang akan diselenggarakan pada pekan depan. Namun, izin tersebut disertai sejumlah pembatasan.

Delegasi Iran akan dikenai pembatasan perjalanan dan dilarang membeli barang mewah maupun barang tertentu lainnya selama berada di New York.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (17/9/2026) menyampaikan jika izin ini diberikan kepada delegasi inti pemerintah Iran dengan alasan AS harus memenuhi kewajibannya sebagai negara tuan rumah PBB.

“Sesuai dengan kewajiban negara tuan rumah kami, delegasi inti dari rezim Iran akan dapat menghadiri Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB. Delegasi tersebut akan berada di bawah pembatasan perjalanan dan akan menghadapi larangan pembelian barang mewah dan barang lainnya sesuai kebijakan kami,” ujar kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip NBC News, Jumat (18/9/2026).

Delegasi Iran yang mendapatkan izin datang ke AS tahun ini juga akan berjumlah lebih sedikit dibandingkan delegasi Iran tahun sebelumnya. Seorang sumber AS yang mengetahui keputusan tersebut mengatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi termasuk pejabat yang akan mendapatkan visa AS.

Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Rabu, sedangkan Trump dijadwalkan berbicara sehari sebelumnya, yakni Selasa, ketika debat umum Majelis Umum PBB dimulai.

Pembatasan terhadap delegasi Iran sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2025, pemerintahan Trump memperketat aturan tersebut. Pejabat Iran dibatasi pergerakannya pada wilayah yang dianggap benar-benar diperlukan untuk perjalanan menuju dan dari kawasan Markas Besar PBB dalam rangka menjalankan urusan resmi.

“Kami tidak akan membiarkan para elite rezim Iran memanfaatkan Sidang Umum PBB (UNGA) untuk berbelanja barang mewah yang dibiayai oleh penderitaan rakyat Iran, sementara rezim tersebut mengalirkan kekayaan Iran untuk mendukung proksi-proksi terorisnya,” tulis juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott di akun X @statedeptspox.

Kunjungan delegasi Iran ke AS kali ini tentu menjadi pusat perhatian mengingat kedua negara masih terlibat konflik alot di Timur Tengah. Meski sempat melakukan gencatan senjata, saat ini belum ditemukan titik terang yang mengarah ke pengakhiran konflik secara permanen.

Trump Larang Delegasi Palestina ke New York Hadiri Sidang PBB

Berbeda dengan Iran yang diizinkan untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pekan depan, AS justru menolak delegasi Palestina untuk datang.

Pemerintahan Trump kembali tidak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Majelis Umum PBB. Menurut sumber yang mengetahui keputusan tersebut, kebijakan itu merupakan kelanjutan dari sanksi yang membuat pejabat Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tidak dapat memperoleh visa yang diperlukan untuk menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin dunia tersebut.

Pihak Palestina, seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis(17/9/2026), tetap akan diwakili dalam pertemuan tingkat tinggi UNGA pekan depan oleh para diplomat mereka yang telah terakreditasi di PBB.

Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa keputusan terhadap Palestina berkaitan dengan tuduhan bahwa Otoritas Palestina (PA) dan PLO berusaha melewati proses negosiasi dengan mencari pengakuan sepihak terhadap negara Palestina.

AS menyatakan larangan itu diberlakukan karena menurut pemerintah AS, PA dan PLO gagal melakukan reformasi yang sebelumnya telah menjadi komitmen mereka kepada Amerika Serikat, serta masih melakukan kegiatan yang dinilai dapat menghambat peluang tercapainya perdamaian.

Otoritas Palestina menolak kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan bahwa hukuman dan pembatasan terhadap pejabat Palestina tidak akan membantu upaya mencapai perdamaian ataupun mengatasi kekerasan.

“Langkah yang tidak berdasar (itu bertentangan dengan upaya untuk memulihkan kepercayaan serta) menciptakan iklim politik yang diperlukan guna mewujudkan solusi dua negara serta mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," ungkap mereka.