Jejak Mutasi Besar Kemenkeu hingga Purbaya Dicopot dari Menkeu

tirto.id - Gelombang perombakan besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mulanya dirancang untuk menyegarkan organisasi, justru menjadi badai yang menggoyahkan posisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Manuver berani mantan Menteri Keuangan tersebut dalam memutasi ratusan pejabat internal secara mendadak belakangan diduga memicu resistensi internal hingga berujung pada keputusan mengejutkan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya dari kursi bendahara negara.

Padahal, Purbaya baru saja merayakan satu tahun kepemimpinannya di Kemenkeu bersama awak media beberapa hari sebelumnya.

Keputusannya untuk mengocok ulang jajaran strategis, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menjadi katalis utama yang mempercepat pencopotannya dan digantikan oleh Suahasil Nazara.

Perombakan Ratusan Pejabat

Semua bermula pada Kamis (10/9/2026). Saat itu, Purbaya melantik ratusan pejabat baru yang mencakup sekitar 50 pegawai eselon II dan 350 pegawai eselon III. Perombakan tersebut menyasar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu, termasuk direksi Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam pidato pelantikannya, Purbaya menekankan bahwa perombakan skala besar ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi terus bergerak dinamis. Ia mengingatkan bahwa APBN harus bekerja lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, penerimaan negara harus diperkuat tanpa membebani masyarakat, serta sistem perpajakan harus segera dibenahi.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi atau perubahan tempat bekerja. Ini merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kementerian Keuangan terus bergerak, beradaptasi, dan bekerja semakin baik," ujar Purbaya saat itu di Kementerian Keuangan.

Ia juga menambahkan pertimbangan filosofis di balik keputusan rutin organisasi tersebut. Baginya, organisasi harus bergerak dinamis. Rotasi dan mutasi tak pelak merupakan hal biasa

"Sepanjang tahun ini kita telah melakukan berbagai kali rotasi, mutasi, promosi, dan pengisian jabatan di berbagai unit Kementerian Keuangan. Ini adalah sesuatu yang normal. Organisasi yang sehat tidak boleh statis," ucapnya.

Tak hanya itu, Purbaya menekankan pentingnya integritas, kepemimpinan yang tangguh, serta kehati-hatian dalam bertindak. Ia memberikan arahan tegas mengenai prinsip akuntabilitas berjenjang yang diterapkannya di Kemenkeu.

"Di sini sudah ada kebiasaan: kalau ada anak buah yang terlibat hal aneh-aneh, atasannya pasti ikut saya geser. Jadi, Bapak dan Ibu bertanggung jawab penuh atas kinerja bawahan masing-masing," katanya

Purbaya juga menuntut jajarannya memiliki sense of urgency yang tinggi dan berani mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak ideal. Menurutnya, berdiam diri tanpa tindakan justru membawa risiko yang tak kalah besar bagi perekonomian negara. "Diam pun ada risikonya. Jika harus mengambil keputusan, ambil dengan mengkalkulasi risiko yang ada," tegasnya.

'Nama-nama Ajaib' dan Penolakan Internal

Namun, keputusan kilat Purbaya justru memicu gejolak hebat di level pimpinan direktorat jenderal. Suara penolakan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, setelah Purabaya dicopot dari jabatannya. Ia mengungkapkan bahwa daftar nama pegawai yang dirombak di lingkungan DJP memuat kejanggalan.

Bimo menerangkan bahwa pihak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memang mengajukan usulan rotasi pegawai, tetapi hasil akhir daftar pelantikan justru memuat figur-figur yang tidak pernah melewati tahapan seleksi maupun peninjauan performa internal Kemenkeu.

Langkah penyisipan tanpa jalur resmi ini dinilai merusak tatanan pembinaan karier serta mencederai moral para pegawai yang telah bersusah payah mengikuti aturan main organisasi.

Keberadaan daftar tersebut dinilai memberikan sinyal buruk bagi tata kelola aparatur di lingkungan Kemenkeu. Oleh karena itu, Bimo memastikan bahwa pegawai yang terbukti masuk tanpa kualifikasi yang sah diusulkan untuk dianulir penugasannya.

"Yang enggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap (balik ke posisi awal," tutur Bimo.

Sikap serupa datang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama, memilih bersikap hati-hati sambil menantikan arahan resmi dari pimpinan tertinggi Kemenkeu mengenai kepastian status ratusan pegawainya yang terdampak rotasi tersebut.

"Kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kantor Pusat Kementerian Keuangan terkait dengan personil yang pindah, baik itu dari khususnya untuk Bea Cukai. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan," kata Djaka singkat saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, Selasa (15/9/2026).

Sikap Menkeu Baru dan Evaluasi Total

Situasi panas di internal Kemenkeu ini direspons cepat oleh Suahasil Nazara usai dirinya ditunjuk menggantikan Purbaya. Menkeu baru yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 tersebut menyatakan tengah melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh atas seluruh proses perombakan yang diwariskan Purbaya.

Suahasil menekankan bahwa pengangkatan serta pemindahan jabatan struktural merupakan mekanisme berjenjang yang mensyaratkan koordinasi lintas unit secara harmonis dan sesuai aturan tata kelola.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menyebutkan bahwa dirinya masih menghimpun rekomendasi resmi dari seluruh direktur jenderal sebelum mengambil keputusan final atas status pegawai pasca-perombakan besar-besaran tersebut.

"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," papar Suahasil.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya penataan struktur organisasi yang kokoh guna membangun sinergitas kerja di tubuh Kemenkeu.

Mengenai aspek legalitas dan teknis pelantikan terdahulu yang diselenggarakan secara hybrid, Suahasil menyebut segalanya masih dalam pengkajian.

"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," ucap Suahasil.

Pengakuan Purbaya: Perhitungan 50-50 dan Hak Prerogatif

Pasca-pencopotannya, Purbaya Yudhi Sadewa melempar fakta menarik mengenai masalah internal yang diduga turut menjadi penyebab ia ditumbangkan dari posisinya. Ia mengonfirmasi secara terbuka bahwa keputusan perombakan massal pejabat Kemenkeu memang menjadi salah satu pemantik utama.

"Sebagian ada [kaitannya dengan perombakan]. [Tapi] itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja," ungkap Purbaya pasca-acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Meski begitu, Purbaya menepis anggapan bahwa pemecatan tersebut berakar dari ketidaksepahaman arah kebijakan fiskal. Ia mengeklaim seluruh langkah strategis yang ia ambil selama satu tahun memimpin Kemenkeu selalu berjalan selaras dengan garis instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menjelang pencopotannya, Purbaya juga mengaku sempat menangkap sinyal-sinyal perubahan meski tidak mengetahui keputusan tersebut secara pasti hingga hari penetapan. Ia membeberkan sempat melakukan pertemuan dan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo pada hari Jumat sebelum pengumuman, walaupun topik perbincangan kala itu berfokus pada isu lain.

Dari interaksi tersebut, insting Purbaya memberi tahu bahwa posisinya sedang berada di ujung tanduk dengan peluang yang sama besarnya.

"Feeling-nya gak ada. Cuman ada hitungan saya, ada sesuatu yang mungkin 50-50 kansnya tapi mesti diambil. Tapi setelah itu kan hak prerogatif presiden," terang Purbaya.

Meski demikian, Ekonom Wijayanto Samirin menilai pergantian Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni sejumlah kebijakan yang dinilai blunder, cara komunikasi Purbaya yang kerap terbuka mengkritik pihak lain, serta proses rotasi pimpinan Kemenkeu yang dinilai tidak mengikuti prosedur.

Dalam konteks itu, Wijayanto melihat perombakan besar-besaran pejabat eselon II dan III di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sebagai satu-satunya penyebab, melainkan pemantik dari persoalan yang lebih luas.

"Rotasi masif pejabat eselon 2 dan 3 Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, hanya peletup saja," kata Wijayanto.

Meski demikian, ia menilai sejumlah agenda Purbaya perlu diteruskan Suahasil, terutama upaya membersihkan Bea Cukai serta pemberantasan produk ilegal dan penyelundupan. Menurut Wijayanto, kedua agenda tersebut merupakan bagian dari catatan positif Purbaya yang tetap perlu dilanjutkan dengan pendekatan berbeda.

"Isu DJBC dan DJP hanya dua dari banyak isu lainnya. Saya yakin Pak Sua akan melanjutkan itu dengan cara yang berbeda," ujarnya.

Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty melihat keputusan penggantian Purbaya turut disebabkan adanya faktor eksternal yang berkaitan dengan hubungan Kementerian Keuangan dengan pemangku kepentingan lain. Namun, ia menegaskan faktor tersebut masih sebatas dugaan karena keputusan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden.

"Yang pasti kan ini overall politics ya. Kalau ada ketidaksesuaian atau apa gitu antara harapan dengan ekspektasi pemimpin ataupun pihak-pihak stakeholder yang terkait dengan Kementerian Keuangan," kata Telisa.

Menurut dia, dinamika tersebut semakin terlihat karena gaya komunikasi Purbaya yang dinilainya berbeda dari kebiasaan pejabat sebelumnya. Meski demikian, Telisa menilai karakter tersebut juga memiliki sisi positif karena membuat komunikasi pemerintah dengan publik dan media lebih terbuka.

"Jadi penggantian ini bukan berarti tidak punya legacy. Saya lihat beliau juga menerapkan prinsip positif yang transparansi, dengan blak-blakan. Terus juga cukup media darling, artinya media mudah untuk mengakses beliau. Itu juga satu hal yang positif," ujarnya.

Telisa menambahkan pergantian menteri tidak serta-merta menunjukkan persoalan kompetensi. Menurut dia, setiap menteri memiliki kontribusi dan warisan kebijakan masing-masing, sementara Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan sosok yang akan memimpin Kementerian Keuangan.