Jakarta Awas Kekeringan, Seberapa Kuat Cadangan Air di Ibu Kota?

tirto.id - Musim kemarau panjang mulai memperlihatkan dampaknya di sejumlah wilayah Jakarta. Sejumlah sumur warga dilaporkan mengalami penurunan debit air, bahkan sebagian daerah mulai kekeringan.

Kondisi ini menjadi penanda bahwa tekanan terhadap sumber daya air mulai terasa di tingkat rumah tangga. Namun, situasi berbeda terlihat pada sumber air baku untuk layanan perpipaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan pasokan air baku untuk memenuhi kebutuhan pelanggan PAM Jaya masih dalam kondisi aman di tengah ancaman kekeringan hidrologis akibat fenomena El Nino, yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun atau awal tahun depan.

"Masih sesuai suplai kami," kata Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (17/9/2026).

Berdasarkan data Pemprov Jakarta, Waduk Jatiluhur menjadi pemasok sekitar 80 persen kebutuhan air baku Jakarta. Berdasarkan peninjauan Direksi PAM Jaya bersama Perum Jasa Tirta II (PJT II) pada akhir Agustus 2026, tinggi muka air Waduk Jatiluhur berada di kisaran 96,3 meter di atas permukaan laut (mdpl). Posisi tersebut masih berada jauh di atas batas bawah operasi waduk, yakni 87,5 mdpl.

Dengan selisih sekitar 11 meter dari batas bawah operasi, pemerintah menilai pasokan air baku untuk Jakarta masih memiliki ruang cadangan. Perhitungan PJT II juga menunjukkan kebutuhan air baku, irigasi, dan industri diperkirakan masih dapat terpenuhi hingga akhir 2026, dengan neraca air yang diproyeksikan surplus sekitar 976 juta meter kubik.

Senior Manager Corporate Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza, juga meyakinkan bahwa ketersediaan air baku yang bersumber dari Waduk Jatiluhur saat ini masih dalam batas aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta.

Untuk mengantisipasi potensi penurunan elevasi air baku dalam jangka panjang, kata dia, PAM Jaya juga terus berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"Kalau untuk suplai PAM, kami bisa sampaikan insyaAllah tidak ada gangguan, kecuali memang ada gangguan teknis seperti pipa bocor. Tapi kalau dari isu suplai, insyaAllah tidak ada. Pasokan sangat dalam posisi yang aman untuk debit air kami," ujar Gatra saat dihubungi Tirto.

Gatra memastikan langkah antisipasi dilakukan melalui pemantauan level muka air baku secara berkala serta persiapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), jika tinggi permukaan air di waduk atau aliran sungai mencapai batas kritis tertentu.

Terkait keluhan krisis air bersih dan kekeringan yang dialami warga di sejumlah wilayah, seperti Penjaringan dan sekitarnya, ujar Gatra, hal itu bukan disebabkan oleh krisis pasokan air baku, tetapi kendala teknis operasional.

Sektor distribusi di wilayah tersebut disuplai oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hutan Kota yang dikelola oleh pihak ketiga, yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA / PT PUK). Sementara itu, PAM Jaya hanya bertindak sebagai offtaker atau penampung hasil pengolahan air.

"Itu sebetulnya bukan krisis kekeringan, tapi murni dari sisi teknis. Khususnya di wilayah Penjaringan, disuplai oleh IPA Hutan Kota yang dikelola oleh PT PUK. PAM Jaya hanya bertindak sebagai offtaker-nya. Saat ini sedang terjadi kendala teknis di sana," ujar Gatra.

Selain penanganan kendala teknis, ungkap Gatra, PAM Jaya juga menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui BPBD DKI Jakarta terkait krisis air di pemukiman non-pelanggan.

Bagi daerah yang belum terjangkau jaringan pipa resmi, PAM Jaya menyiarkan bantuan pasokan darurat dengan mendistribusikan armada mobil tangki air bersih, sembari mendorong perluasan jaringan perpipaan ke wilayah-wilayah tersebut.

Aman di Hulu, Tertekan di Hilir

Tak bisa dipungkiri bahwa kekeringan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan air di waduk. Di sejumlah titik Jakarta, sumber air yang digunakan masyarakat secara langsung mulai mengalami tekanan.

Staf Khusus Gubernur Jakarta, Cicho Hakim, mengatakan bahwa laporan mengenai sumur dan air tanah yang mulai mengering telah diterima Pemprov DKI. Beberapa wilayah yang dilaporkan mengalami kondisi tersebut antara lain Meruya, Pondok Labu, dan Cilandak.

BPBD Jakarta mencatat 13 laporan permintaan bantuan air yang berasal dari sembilan kelurahan. Seluruh laporan tersebut, kata Cicho, telah ditindaklanjuti dengan penyaluran air menggunakan 29 mobil tangki dari 10 instansi.

“Yang mulai terasa di lapangan justru sumur dan air tanah di beberapa titik,” ujar Cicho kepada Tirto.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketahanan sistem air perpipaan dengan kondisi sumber air lokal. Waduk sebagai sumber air baku utama masih berada dalam kondisi yang dinilai mencukupi.

Sementara, masyarakat yang bergantung pada sumur dangkal lebih cepat merasakan dampak berkurangnya curah hujan.

Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius Sutapa, menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan erat dengan berkurangnya curah hujan dalam periode yang panjang.

Dia memaparkan, kondisi tahun ini cenderung anomali karena fenomena El Niño berlangsung lebih panjang. Penurunan curah hujan kemudian berpengaruh terhadap kondisi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dia menjelaskan, sebagian besar aliran sungai mendapatkan suplai utama dari hujan. Bahkan mata air juga dipengaruhi oleh kondisi curah hujan karena air hujan yang masuk ke tanah menjadi bagian dari proses pengisian kembali sumber air.

“Jadi kalau curah hujannya berkurang, ya itu pasti berpengaruh terhadap keberadaan kondisi jumlah air yang ada di DAS dan sekitarnya,” ujar Sutapa kepada Tirto.

Dampaknya kemudian menjalar ke sumber air lain, termasuk sumur dangkal. Sehingga, jika tidak ada hujan, sementara air terus digunakan, maka memang akan terjadi kekeringan.

Kekeringan Hidrologis Tak Hanya karena Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang menyatakan bahwa hujan yang sudah tidak turun selama dua bulan terakhir di Jakarta menjadi salah satu penyebab kekeringan. Hal itu dinilai wajar karena akan kembali pulih ketika musim hujan datang.

"Di Jakarta sudah lebih dari dua bulan tidak hujan, sehingga terjadi kekeringan yang masif. Biasanya relief baru terjadi setelah masuk musim hujan," ungkap Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, kepada Tirto.

Namun, kondisinya tidak sesederhana itu menurut Ahli Hidrologis dari IPB University, Hidayat Pawitan. Kekeringan hidrologis terjadi sebagai lanjutan dari kekeringan meteorologis akibat curah hujan yang menurun atau hilang saat El Nino.

"Kondisi yang berlanjut seperti itu akan diikuti oleh kekeringan sosial-ekon yang menyangkut kehidupan masyarakat," tutur Hidayat.

Kekeringan hidrologis memang berbeda dari sekadar tidak turunnya hujan selama beberapa hari. Kondisi tersebut berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air pada sungai, waduk, dan sumber air lainnya akibat periode kekurangan air yang lebih panjang.

Situasi tersebut menjadi relevan bagi Jakarta karena kebutuhan air kota tidak hanya ditopang oleh satu sumber. Ketika sumber air lokal seperti sumur mengalami penurunan debit, tekanan terhadap jaringan perpipaan dan distribusi air dapat meningkat.

Ignasius sebagai peneliti BRIN mengatakan, dampak kekeringan juga dapat menjalar ke lingkungan. Embung, danau, dan sungai di berbagai wilayah dapat mengalami penyusutan. Kondisi lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi lebih rentan terhadap kebakaran.

“Di sungai-sungai gitu ya. Tapi juga berpengaruh terhadap kondisi lahan. Lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya itu. Ya kalau kondisi kering kan rentan, rentan kebakaran,” ujar Ignatius Sutapa.

Dengan demikian, kecukupan air baku Jakarta perlu dilihat dalam dua perspektif. Pertama, apakah sumber air utama yang menopang sistem perpipaan masih mencukupi. Kedua, bagaimana kondisi sumber air lokal yang digunakan masyarakat dan lingkungan.

Pada perspektif pertama, pemerintah masih menyatakan aman. Kendati demikian, pada perspektif kedua, tanda tekanan sudah mulai terlihat.

Mungkinkah Teratasi dengan Modifikasi Cuaca?

Kondisi kekeringan ini berlangsung ketika Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia masih berada dalam pengaruh El Nino. BMKG pada Juli 2026 memperkirakan El Niño bertahan hingga setidaknya awal kuartal pertama 2027. BMKG juga memproyeksikan musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dan lebih panjang dibanding kondisi normal.

Pada pertengahan September, BMKG masih mencatat atmosfer kering mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. El Nino berada pada kategori sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Kondisi ini membuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak selalu dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan hidrologis. Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko, mengatakan bahwa OMC sangat bergantung pada keberadaan awan yang dapat disemai.

“Kalau yang dimaksud adalah kekeringan hidrologis, saat ini masih cukup sulit dibantu dengan OMC karena potensi awan yang masih minim. Jika jadi hujan pun paling hanya mampu membasahi permukaan,” kata Tri kepada Tirto.

BMKG, kata dia, sebenarnya telah memberikan prediksi hujan sejak jauh hari sebelum kekeringan terjadi. Informasi tersebut digunakan untuk melihat potensi kondisi hidrologis suatu wilayah sekaligus menentukan langkah mitigasi.

Saat ini, ujar Tri, BMKG terus memperbarui informasi prediksi hujan mulai dari skala bulanan, dasarian, harian hingga informasi yang lebih pendek apabila terjadi perubahan signifikan. OMC pun akan dilakukan jika prediksi BMKG mendapati potensi awan.

Untuk Jakarta, peluang intervensi melalui OMC diperkirakan mulai lebih memungkinkan ketika memasuki November. Namun, kemampuan OMC tetap bergantung pada kondisi atmosfer.

“Untuk Jakarta nanti masuk bulan November sudah bisa dibantu dipercepat dengan OMC untuk mengatasi kekeringan hidrologis,” kata Tri.

Menjaga Pasokan hingga Musim Hujan

Di tengah kondisi tersebut, Pemprov DKI menyiapkan langkah darurat untuk wilayah yang sumber air lokalnya mulai terganggu. Permintaan air Jakarta untuk air bersih penduduk sendiri relatif kecil/terbatas dengan kriteria kebutuhan air dasar 100 lt/kapita/hari, sementara batas kriteria Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kebutuhan air adalah 60 lt/kap/hari.

Hidayat sebagai ahli Hidrologis mengungkap, Jakarta dengan jaringan 13 sungai utama sebenarnya relatif aman dari kekeringan karena dukungan cadangan air buminya. Kunci untuk Jakarta adalah pengelolaan sumber daya air yang baik dengan mencermati kondisi penawaran dan permintaan air.

Suplai air Jakarta saat kekeringan hidrologis seharusnya bisa dipenuhi dari cadangan air bumi yang relatif besar atau melimpah. Walaupun memang untuk kawasan urban seperti Jakarta, pasokan air harus diperoleh melalui impor dari wilayah pendukung, untuk daerah 13 aliran sungai yang dimiliki.

"Jadi karakteristik alami 13 sungai yang lewat Jakarta cukup aman mengatasi kondisi kekeringan musiman, karena El Nino saat ini, walau lebih bagus kalau tata kelola lahan perlu perbaikan untuk menghindari bencana erosi longsor dan banjir saat musim hujan mendatang dengan intensitas hujan >100 mm/24jam. Jadi kesimpulannya, saat kekeringan ini bisa manfaatkan pasokan dari cadangan air bumi," tutur Hidayat.

Di sisi lain, Cicho mewakili Pemprov Jakarta memastikan, upaya pendistribusian air menggunakan mobil tangki tetap berjalan. Masyarakat pun diimbau menghemat penggunaan air serta beralih ke jaringan PAM Jaya bagi warga di wilayah yang sudah mendapatkan layanan perpipaan.

“Intinya, pasokan dari hulu masih aman, tapi kami tetap siaga di titik-titik yang sumurnya mulai kering,” ujar Cicho.