Krisis Air Bukan Cuma Soal Kemarau dan El Nino

tirto.id - Berlokasi tak jauh dari Jakarta tidak membuat Kampung Koceak, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, terbebas dari kekeringan dan krisis air bersih. Tini, warga Kampung Koceak, kini harus mengandalkan air dari toren bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air di rumahnya sudah tidak lagi mengalir.

Setiap sore hingga malam, Tini mengangkut air untuk memastikan kebutuhan rumah tangga pada keesokan harinya tetap terpenuhi. Ia menjadi salah satu dari ratusan warga Kampung Koceak yang menghadapi persoalan serupa ketika musim kemarau berlangsung.

Kampung yang berada tidak jauh dari aliran Sungai Cisadane dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang itu memang tengah mengalami kekeringan dan krisis air. Di tengah keterbatasan air, warga kampung yang hanya berjarak puluhan kilometer dari Jakarta itu mengandalkan toren-toren bersama yang telah disiapkan pemerintah sejak kekeringan parah melanda wilayah itu pada 2023.

Saat Tirto mengunjungi Kampung Koceak pada Rabu (12/8/2026), Ketua RW setempat, Nasrullah, mengatakan kekeringan bukan persoalan baru bagi warga. Menurut dia, kondisi paling parah sebelumnya terjadi pada 2023. Saat itu, pemerintah memasang toren berukuran besar di sejumlah titik di setiap RT untuk menampung pasokan air yang dikirim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan sejumlah pihak lainnya.

Memasuki Mei 2026, kekeringan kembali dirasakan warga. Awalnya, kata Nasrullah, hanya sejumlah keluarga yang kehilangan sumber air. Namun, kondisi tersebut terus meluas. Hingga pertengahan Agustus, sekitar 60 rumah disebut sudah tidak lagi memiliki sumber air.

Toren yang dipasang sejak 2023 kini kembali digunakan. Selain BPBD, pasokan air juga datang dari relawan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Palang Merah Indonesia (PMI), dan sejumlah pihak lainnya. Warga yang rumahnya berada lebih jauh dari toren bersama terpaksa mencari sumber air alternatif. Sebagian menumpang kepada tetangga yang sumber airnya masih tersedia.

“Karena memang kemarau ini musiman sehingga mereka juga nggak kaget,” kata Nasrullah.

Persoalan serupa terjadi di RT 05. Ketua RT setempat, Opuy, mengatakan kekeringan awalnya dialami 13 keluarga. Namun, jumlahnya terus bertambah hingga mendekati 30 kepala keluarga.

Warga kini mengandalkan pasokan air dari BPBD sebanyak 10.000 liter yang dikirim setiap dua hari. Jika toren kosong sebelum jadwal pengiriman berikutnya, Opuy dapat menghubungi pihak kelurahan untuk meminta tambahan pasokan.

Menurut Opuy, rumah yang paling terdampak adalah mereka yang masih menggunakan sumur gali. Sementara itu, warga yang telah menggunakan sumur bor relatif masih mendapatkan air, meski debitnya tidak deras.

“Kalau di saya kan perkampungan, masih mayoritasnya perkampungan. Kalau zaman dulu kan sumurnya sumur gali ya. Berhubung ke sini zamannya udah modern pada pakai bor, ya yang kena dampak sementara ini ya sumur gali,” ujar Opuy kepada Tirto, Selasa (11/8/2026).

Bahkan, sumur gali yang masih mengeluarkan air hanya mampu menghasilkan sekitar satu ember dalam sehari. Jumlah tersebut, kata Opuy, hanya cukup untuk kebutuhan buang air kecil. Untuk kebutuhan lainnya, warga mengandalkan air kiriman pemerintah maupun bantuan relawan.

“Alhamdulillah mereka gak beli. Terkadang si saya juga makin ke sini ada dari relawan, ada dari mahasiswa masuk air juga,” tuturnya.

Kekeringan Meluas ke Berbagai Daerah

Krisis air bersih yang dialami warga Kampung Koceak bukan kasus tunggal. Di berbagai daerah, datangnya musim kemarau turut memaksa warga mengubah cara mereka memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sekitar 900 kilometer dari Kampung Koceak, warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi persoalan serupa pada awal Juli.

Selama sekitar dua bulan, ratusan kepala keluarga di dusun tersebut harus menempuh jarak hingga hampir satu kilometer untuk mendapatkan air bersih. Sumur-sumur gali yang selama ini menjadi sumber utama air warga mengering ketika musim kemarau datang.

Ketua RT 003 RW 013 Dusun Bunder, Insiana (43), mengatakan kondisi tersebut berulang setiap musim kemarau. Namun, tahun ini kekeringan kembali memaksa warga mencari sumber air di luar lingkungan tempat tinggal mereka.

“Setiap memasuki musim kemarau, polanya selalu sama, air langsung hilang dan sumur-sumur kering. Akhirnya, kami terpaksa numpang mengambil air di sekitar kawasan TPA untuk memasak. Kalau untuk mandi, warga juga terpaksa ke sana,” ujarnya.

Kekeringan juga berdampak pada kehidupan petani. Di Gedebage, Kota Bandung, misalnya, Jajat dan Saepudin tak lagi bisa mengandalkan lahan pertanian mereka setelah kekurangan air menyebabkan tanaman gagal panen.

“Dua sasih langkung, ayeuna nganggur. Nya gagal. (Dua bulan lebih, sekarang menganggur. Iya gagal panen),” keluh Jajat kepada kontributor Tirto saat ditemui di lahan garapannya, Senin (27/7/2026).

Petani berusia 50 tahun itu mengatakan sekitar satu hektare lahan yang digarapnya mengalami gagal panen. Tanaman tomat, kacang-kacangan, dan jagung yang ditanam sejak awal tahun kini telah mati. Tanah di lahan tersebut tampak kering, sementara sebagian tanaman tak lagi dapat diselamatkan.

Menurut Jajat, kondisi tahun ini berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya ketika petani masih terbantu oleh musim kemarau basah. Tahun ini, hujan disebut tidak lagi turun seperti biasanya. Kekeringan bahkan mulai dirasakan sejak sekitar April atau Mei.

Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, persoalan serupa mengancam lahan pertanian. Ratusan hektare sawah di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara, terancam gagal panen akibat kekurangan pasokan air. Berdasarkan pantauan di lapangan pada awal Juli, sejumlah lahan sawah telah mengering. Permukaan tanah bahkan retak akibat tidak mendapatkan cukup air.

Doglong, petani asal Desa Rancadaka, mengatakan kondisi tersebut mengancam pertumbuhan tanaman padi yang sebagian masih berusia muda.

“Saat ini kondisi tanaman padi sudah layu dan menguning akibat cuaca panas dan tanah sawah sudah kering bahkan kondisinya retak-retak tak terairi air,” kata Doglong, Rabu (8/7/2026).

Kekeringan dari Barat hingga Timur Indonesia

Kasus di Kampung Koceak, Jember, Bandung, dan Subang menunjukkan bahwa kekeringan tidak hanya berdampak pada satu wilayah atau satu kelompok masyarakat. Di sejumlah daerah, berkurangnya ketersediaan air mulai mengganggu kebutuhan dasar rumah tangga hingga aktivitas pertanian.

Kekeringan melanda berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur. Di Aceh Besar, pemerintah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering (Kekeringan) yang berdampak pada 170 kepala keluarga atau 512 jiwa akibat krisis air bersih. Di Kabupaten Jembrana, Bali, kekeringan berdampak pada sekitar 596 kepala keluarga. Sementara di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, kekeringan berdampak pada 296 kepala keluarga atau 916 jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lonjakan bencana kekeringan tahun ini. Sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026, tercatat 87 bencana kekeringan, naik lebih dari 200 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatat 27 kasus.

Sebanyak 76 kabupaten yang tersebar di 21 provinsi, dari Aceh hingga Papua Pegunungan, tercatat mengalami bencana kekeringan. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yakni 31 kejadian yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan dampak terbesar. Kekeringan tercatat terjadi tiga kali dan berdampak pada sekitar 28.281 kepala keluarga atau 93.914 jiwa yang tersebar di 28 kecamatan dan 82 desa.

Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia terjadi di tengah fenomena El Nino 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena tersebut diprediksi dapat bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027 dengan peluang mencapai kategori kuat.

Bersamaan dengan itu, terdapat potensi fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut diklaim meningkatkan risiko kekeringan, termasuk karhutla.

Saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino dengan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian timur atau Nino 3.4 yang disebut telah berada di atas 2 derajat Celsius. Kondisi tersebut dapat memicu kemarau yang lebih kering dan panjang serta meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah.

BMKG mencatat bahwa pada Dasarian I 2026, curah hujan di Indonesia didominasi kategori rendah yang mencakup hingga 90,79 persen wilayah. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan musim, ketika sebanyak 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.

Pemerintah pun telah menempatkan karhutla dan kekeringan sebagai isu yang perlu diantisipasi secara serius. Pada akhir Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas antisipasi dampak El Nino dan potensi karhutla akibat cuaca ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan rapat terbatas itu membahas antisipasi cuaca ekstrem, khususnya El Nino yang berhimpitan dengan musim kemarau. Ia menyebut dua isu utama yang perlu diantisipasi, yakni kekurangan air serta ancaman karhutla.

"Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita," kata AHY ketika tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejauh Mana El Nino Memengaruhi Ketersediaan Air?

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa, menyebut El Nino 2026 kembali menguji ketahanan sumber daya air Indonesia. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang, terutama di wilayah selatan khatulistiwa.

Namun, menurut Ignasius, kekeringan tidak semata-mata berarti berkurangnya hujan. Kondisi tersebut merupakan rangkaian persoalan yang dimulai dari menurunnya debit sungai dan volume waduk, turunnya muka air tanah, hingga gagal panen dan kesulitan masyarakat memperoleh air bersih.

Ignasius menjelaskan El Nino memengaruhi ketersediaan air melalui berkurangnya pembentukan awan hujan akibat perubahan suhu muka laut (Sea Surface Temperature/SST) di Pasifik Tengah serta menguatnya sirkulasi Walker. Dampaknya terasa pada air permukaan maupun air tanah.

Pada air permukaan, debit sungai dapat turun 30-70 persen. Sejumlah waduk strategis, seperti Jatiluhur, Wonogiri, dan Gajah Mungkur, bahkan disebut berada di bawah 40 persen kapasitas pada Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pasokan air untuk kebutuhan irigasi dan layanan air minum.

Sementara dari sisi air tanah, mata air di kawasan pegunungan dapat surut lebih cepat. Sumur gali di wilayah pesisir dan dataran rendah juga berisiko mengalami penurunan muka air tanah. Di daerah yang sangat bergantung pada sumur, kondisi tersebut dapat mempercepat terjadinya krisis air bersih.

Ignasius mengatakan dampaknya dapat meluas ke sektor pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Di 12 provinsi rawan, potensi kehilangan produksi padi disebut mencapai 1,2 juta ton, sementara sekitar 8,5 juta jiwa berpotensi mengalami kesulitan air bersih.

“Besar pengaruhnya, di 12 provinsi rawan, potensi kehilangan produksi padi bisa mencapai 1,2 juta ton dan 8,5 juta jiwa berpotensi mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (21/8/2026).

Meski demikian, Ignasius yang juga menjabat sebagai Director, International Centre for Tropical Ecohydrology and Sustainable Ecosystems (ICTES), menegaskan dampak kekeringan tidak selalu sama di setiap wilayah. Daerah dengan kondisi iklim dan curah hujan yang relatif sama bisa mengalami tingkat kekeringan berbeda karena memiliki tingkat kerentanan yang berbeda pula.

Menurut dia, setidaknya ada tiga faktor yang membuat suatu wilayah lebih rentan terhadap kekeringan, yakni kondisi geologi dan hidrologi, ketergantungan terhadap sumber air tertentu, serta akses terhadap infrastruktur air.

Dari sisi geologi, misalnya, wilayah karst seperti Gunungkidul memiliki kemampuan menyimpan air yang berbeda dibandingkan kawasan vulkanik di lereng Merbabu yang memiliki akuifer dalam.

Ketergantungan terhadap sumber air juga menentukan. Wilayah yang hanya mengandalkan satu sungai akan lebih rentan ketika sungai tersebut mengering. Sebaliknya, daerah yang memiliki sumber air beragam, seperti waduk, air tanah, dan mata air, memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi kemarau.

Hal serupa berlaku pada akses terhadap infrastruktur. Desa yang terhubung dengan jaringan PDAM masih memungkinkan memperoleh pasokan dari sumber air yang lebih jauh. Sementara desa yang hanya mengandalkan sumur akan lebih cepat mengalami krisis ketika sumber air lokal mengering.

“Jarak ke infrastruktur: desa yang terhubung jaringan PDAM masih bisa disuplai dari sumber jauh. Desa yang hanya mengandalkan sumur akan kering lebih dulu,” ujarnya.

Di luar faktor iklim, Ignasius menilai tata kelola air justru menjadi salah satu penentu utama apakah kekeringan berkembang menjadi krisis. Alokasi air yang tidak merata, kebocoran jaringan PDAM, hingga tidak adanya pengaturan giliran irigasi dapat memperparah dampak kekeringan.

Kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan tutupan lahan juga turut menentukan. DAS yang mengalami kerusakan membuat air hujan lebih banyak mengalir sebagai limpasan permukaan. Akibatnya, air dapat memicu banjir ketika musim hujan, tetapi hanya sedikit yang tersimpan sebagai cadangan untuk menghadapi kemarau.

“Curah hujan memicu, tapi tiga faktor di atas yang menentukan apakah jadi bencana atau tidak,” kata Ignasius.

Selain tata kelola dan kondisi DAS, ketersediaan infrastruktur turut menentukan ketahanan suatu wilayah. Minimnya embung, sumur resapan, maupun jaringan pipa membuat air hujan yang melimpah saat musim penghujan tidak dapat disimpan dan disalurkan secara optimal ketika kemarau.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Peneliti BRIN, M. Fakhrudin. Ia mengatakan El Nino mengurangi intensitas hujan dan memengaruhi siklus hidrologi. Fenomena tersebut juga dapat meningkatkan penguapan sehingga cadangan air di sumbernya semakin berkurang.

Fakhrudin menambahkan, berkurangnya infiltrasi air hujan yang seharusnya menjadi cadangan saat musim kemarau juga dipengaruhi perubahan fungsi lahan. Kawasan yang sebelumnya merupakan lahan bervegetasi, misalnya, berubah menjadi permukiman sehingga kemampuan tanah menyerap air ikut berkurang. Minimnya infiltrasi juga dapat terjadi di wilayah dengan topografi tinggi yang membuat kesempatan air untuk meresap menjadi lebih terbatas.

“Ya jadi kan El Nino itu kan fenomena alam ya, fenomena alam yang memang kalau dari siklus hidrologi itu itu kan terjadi pengurangan ya pengurangan hujan gitu ya, pengurangan hujan. Nah, dalam siklus hidrologi itu kan begitu hujan sebagai sumbernya kan, air hujan itu kan sumbernya. Kalau itu berkurang, otomatis proses-proses berikutnya akan berubah,” kata Fakhrudin kepada Tirto, Kamis (20/8/2026).

Senada dengan itu, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Musdalifah Jamal, menilai kekeringan berkepanjangan tidak hanya dipengaruhi faktor iklim, tetapi juga buruknya tata kelola dan tata ruang lingkungan. WALHI, kata dia, melihat ekosistem penting seperti kawasan karst, gambut, dan daerah aliran sungai masih ditempatkan sebagai objek eksploitasi.

Eksploitasi tersebut, menurut Musdalifah, turut memperparah krisis air. Ekosistem gambut dan karst yang berada dalam kondisi baik sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air. Namun, eksploitasi atas nama pembangunan dapat merusak fungsi ekosistem tersebut dan pada akhirnya meningkatkan risiko krisis air.

Musdalifah mengatakan catatan WALHI menunjukkan wilayah yang mengalami kekeringan parah antara lain Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kekeringan dan krisis air bersih juga kerap terjadi di kawasan perkotaan.

“Konteks kekeringan ini sebenarnya itu tidak terjadi hanya karena faktor cuaca,” kata Musdalifah kepada Tirto, Rabu (12/8/2026).

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

El Nino Hanya Pemicu, Bukan Faktor Utama

Kemarau yang lebih panjang akibat El Nino tidak serta-merta memicu krisis air bersih. Namun, ketika curah hujan terus berada di bawah normal dalam waktu lama, terjadi rangkaian proses hidrologi yang membuat pasokan air semakin terancam.

Ignasius dari BRIN, menjelaskan kondisi tersebut bermula dari defisit neraca air. Fenomena El Nino menekan pembentukan awan konvektif sehingga curah hujan dapat turun 20–70 persen dari kondisi normal. Di sisi lain, kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, hingga industri tetap, bahkan meningkat akibat tingginya evapotranspirasi.

“El Nino menekan pembentukan awan konvektif. Akibatnya curah hujan turun 20–70 persen dari normal. Sementara kebutuhan air untuk domestik, pertanian, dan industri tetap/naik karena evapotranspirasi tinggi. Ini menciptakan water deficit,” jelas Ignasius kepada Tirto, Kamis (30/7/2026).

Defisit air yang berlangsung berkepanjangan kemudian mengurangi kapasitas sumber air baku. Debit sungai turun drastis, bahkan sungai-sungai kecil di sejumlah wilayah dapat mengering.

Mata air dan embung juga lebih cepat mengalami resesi karena tidak lagi mendapat pasokan air hujan. Pada saat yang sama, muka air tanah ikut turun akibat pengambilan air yang semakin dalam, terutama di wilayah yang bergantung pada sumur.

Bukan hanya kuantitas air yang berkurang, kualitas air juga ikut menurun. Ketika debit sungai mengecil, kemampuan badan air mengencerkan berbagai pencemar turut berkurang sehingga konsentrasi polutan meningkat. Kondisi tersebut dapat diperparah oleh munculnya algae bloom dan bau pada badan air.

Algae bloom merupakan ledakan populasi alga atau fitoplankton di perairan yang tumbuh secara cepat dan tidak terkendali. Fenomena tersebut dapat menyebabkan perubahan warna air sekaligus menurunkan kadar oksigen.

“Saat debit kecil, daya tampung sungai berkurang. Konsentrasi polutan domestik dan pertanian jadi lebih tinggi. Algae bloom dan bau juga meningkat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kesulitan memproduksi air baku yang memenuhi baku mutu,” ujar Ignasius.

Menurut dia, kondisi inilah yang membuat kekeringan akhirnya berkembang menjadi krisis air bersih. Persoalannya bukan semata-mata karena jumlah air semakin sedikit, melainkan juga karena air yang tersedia tidak lagi cukup atau memenuhi standar untuk digunakan masyarakat.

“Secara umum, krisis bukan hanya ‘tidak ada air’, tapi ‘tidak ada air yang layak dan cukup’,” tegasnya.

Menurut Ignasius, El Nino bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kekeringan di Indonesia. Ia memperkirakan sekitar 40 persen persoalan kekeringan dipengaruhi faktor iklim, sementara 60 persen lainnya berkaitan dengan bagaimana sumber daya air dikelola.

"Wilayah yang "aman" bukan karena hujannya lebih banyak, tetapi karena DAS-nya lebih sehat, infrastrukturnya lebih siap, dan tata kelolanya lebih adil. Jika frekuensi El Niño kuat meningkat, maka kita tidak bisa lagi bereaksi saat sumur sudah kering. Ketahanan air harus dibangun saat hujan masih turun," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia masih terjebak dalam paradigma flood to drought, yakni kondisi ketika suatu wilayah berulang kali mengalami banjir pada musim hujan, tetapi justru mengalami kekurangan air saat musim kemarau.

Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar air hujan langsung mengalir sebagai limpasan menuju sungai dan laut, alih-alih disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi musim kering.

“Kita ahli dalam penanganan banjir, tapi lemah dalam water harvesting saat hujan. Air hujan saat musim penghujan dibuang ke laut, bukan disimpan di embung, danau, waduk, atau diinfiltrasikan,” jelas Ignasius.

Water harvesting atau pemanenan air hujan merupakan upaya menangkap dan menyimpan air hujan agar dapat dimanfaatkan kembali ketika musim kemarau. Menurut Ignasius, praktik tersebut masih belum optimal di Indonesia.

Hal itu antara lain terlihat dari masih terbatasnya infrastruktur konservasi air, seperti embung desa, sumur resapan, dan sistem penampungan air hujan (rainwater harvesting/RWH), terutama di kawasan perkotaan.

Persoalan tersebut diperparah oleh kerusakan daerah aliran sungai (DAS), yakni kawasan yang menampung dan mengalirkan air hujan menuju sungai. Menurut Ignasius, kondisi DAS yang memburuk akibat erosi serta alih fungsi kawasan resapan menjadi permukiman dan kawasan industri membuat lebih banyak air hujan berubah menjadi limpasan permukaan. Kondisi ini dapat memicu banjir ketika musim hujan.

Sebaliknya, hanya sedikit air yang meresap ke dalam tanah. Akibatnya, cadangan atau tabungan air tanah yang seharusnya dapat menopang kebutuhan saat musim kemarau terus berkurang.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh eksploitasi air tanah, terutama di kawasan perkotaan dan industri. Ketika musim kemarau tiba, pengambilan air tanah justru meningkat untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Akibatnya, cadangan air semakin cepat menurun.

Dengan demikian, persoalan kekeringan tidak cukup dilihat sebagai dampak dari satu fenomena iklim. Perubahan tata guna lahan, kondisi DAS, kemampuan wilayah menyimpan air, hingga tingkat eksploitasi air tanah turut menentukan seberapa rentan suatu daerah menghadapi kemarau.

“‘Kondisi DAS + Perubahan Tata Guna Lahan’ adalah determinan utama kerentanan jangka panjang. Eksploitasi air tanah adalah penguat. El Nino hanya pemicu,” jelas Ignasius.

Upaya Pemerintah Menghadapi Kekeringan

Pemerintah dan sejumlah instansi lintas sektor melakukan berbagai langkah untuk menghadapi kekeringan dan krisis air, mulai dari pembangunan sumur bor hingga optimalisasi bendungan, bendung, embung, dan waduk.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, membangun 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114 ribu meter kubik per detik. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk bendungan, jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah (JIAT), dan sumur bor untuk memperkuat ketahanan air nasional.

Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan 15 bendungan baru. Dengan tambahan tersebut, Indonesia akan memiliki sekitar 240 bendungan.

“Tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian masih mengandalkan pola tanam tadah hujan yang rentan terhadap perubahan musim, termasuk ancaman kekeringan saat El Nino maupun banjir akibat curah hujan tinggi,” kata Kurnia dikutip Antara, Rabu (29/7/2026).

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan sumur bor masih dapat diandalkan untuk mengatasi kekeringan karena neraca air tanah Indonesia secara umum masih surplus. Namun, pengeboran tidak bisa dilakukan sembarangan karena tidak semua wilayah memiliki potensi air tanah yang memadai.

Sebagian wilayah merupakan Bukan Cekungan Air Tanah (Non-CAT) yang memiliki potensi air tanah kecil hingga langka. Karena itu, wilayah Non-CAT perlu melalui kajian hidrogeologi untuk menentukan kelayakan pengeboran. Pengambilan air tanah juga harus disesuaikan dengan potensinya agar tidak memicu eksploitasi berlebihan yang berdampak pada lingkungan.

Menurut Lana, penanganan kekeringan perlu dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengandalkan sumur bor serta teknologi seperti desalinasi air laut atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan pemanenan air dari udara atau Atmospheric Water Harvesting (AWH), sesuai karakteristik wilayah.

Dalam jangka menengah, pembangunan waduk, bendung, dan embung di daerah rawan kekeringan diperlukan untuk menampung air saat musim hujan dan menggunakannya ketika kemarau.

Sementara dalam jangka panjang, fungsi daerah imbuhan air tanah perlu dipulihkan melalui resapan buatan untuk mengoptimalkan pengisian akuifer dan menjaga baseflow sungai. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan jaringan suplai air dari wilayah surplus menuju daerah yang rentan kekeringan.

Berbeda dengan pandangan pemerintah, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, Musdalifah Jamal, menilai distribusi air bersih selama kekeringan hanya merupakan respons sementara. Menurut dia, pemerintah belum menyentuh akar persoalan, termasuk eksploitasi ekosistem penting yang dapat memperparah krisis air.

Musdalifah menilai pemerintah perlu mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap ekosistem penting. Menurut dia, kebijakan pembangunan dan investasi yang mengabaikan fungsi ekologis dapat memperbesar risiko kekeringan.

“Sementara berbagai izin yang dianggap oleh pemerintah sebagai program yang bisa menurunkan emisi, menjawab kekeringan, justru berkontribusi pada kekeringan itu sendiri. Jadi memang ada paradigma yang perlu diubah bahwa ekosistem penting itu punya fungsi ekologis yang kita tidak boleh merusak atau terlebih mengeksploitasinya atas nama kepentingan investasi,” kata Musdalifah.