Karhutla 2026: Manusia Menyulut Api, El Nino Memperparah

tirto.id - Enam hari sudah Romi hidup dalam kepungan asap. Warga Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, itu mengaku harus menghirup asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjalar hingga ke sekitar rumahnya.

Lokasi kebakaran memang berada cukup jauh dari permukiman. Namun, dampaknya tetap terasa. Debu dan serpihan hasil pembakaran menumpuk di atap rumah warga, mengotori kendaraan, hingga pakaian yang dijemur di luar rumah.

Pada pagi dan sore hari, jarak pandang di jalan utama permukiman juga menurun hingga kurang dari dua kilometer akibat kabut asap. Romi tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Ia hanya melihat api bergerak cepat dan kebakaran berlangsung selama sekitar enam hari.

Menurutnya, kebakaran serupa juga berulang setiap tahun di wilayah yang masih berada di sekitaran perkebunan sawit tersebut. Romi sebenarnya kerap merekam kondisi karhutla menggunakan drone dan mengunggahnya ke media sosial. Namun, ia mengaku pernah ditegur petugas dari salah satu perusahaan sawit di Kubu Raya ketika mengambil gambar kebakaran pada tahun lalu.

Karena pengalaman itu, Romi memilih tidak mencantumkan lokasi secara detail dalam unggahan mengenai kebakaran yang kembali terjadi di tempat yang sama tahun ini.

“Dan kemarin di postingan detailnya saya gak posting, soalnya kebakarannya dekat dari perusahaan PT sawit. Dulu saya pernah ambil video, dilarang, mungkin ada kena denda atau gimana. Jadi saya sengaja gak jelasin letak detailnya di mana,” kata Romi kepada Tirto, Rabu (12/8/2026). Romi meminta Tirto untuk tidak mencantumkan identitas aslinya.

Karhutla memang bukan persoalan baru bagi Kubu Raya. Pada Juli 2026, kebakaran terjadi di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dengan luas area terdampak sekitar lima hektare. Beberapa bulan sebelumnya, kebakaran juga dilaporkan terjadi di sekitar Gang RBK Raya Serdan, Kecamatan Sungai Kakap, dengan luas lahan terbakar sekitar 7,2 hektare.

Asap karhutla juga menyelimuti Kota Palembang pada awal Agustus, meski dengan intensitas tipis. Maryanto (42), warga Plaju, Palembang, mengaku mencium bau asap sejak Selasa (4/8/2026) malam. Kondisi tersebut mengingatkannya pada musim kemarau 2015.

Saat berangkat kerja pada Rabu pagi, Maryanto kembali melihat asap tipis menyelimuti lingkungan sekitar rumahnya.

"Semalam, bau-bau asap sudah terasa, pagi tadi ada asap tipis-tipis juga," kata Maryanto kepada Tirto.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, sepanjang 1 Januari hingga 3 Agustus 2026 tercatat 781 kejadian karhutla yang menghanguskan 664,87 hektare lahan di sejumlah kabupaten dan kota.

Karhutla 2026 Meningkat Tajam

Kisah Romi dan Maryanto hanyalah dua dari banyak dampak kejadian karhutla yang berlangsung ketika sejumlah wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Skalanya bahkan jauh lebih besar jika dilihat secara nasional. Mulai dari Aceh Barat hingga Papua Barat Daya, kasus karhutla meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir.

Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Kalimantan Barat, wilayah tempat Kubu Raya berada, menjadi provinsi dengan area terbakar terbesar, yakni 28.680,47 hektare.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatannya juga cukup signifikan. Luas areal karhutla Januari-Juni 2026 bertambah 58.631,66 hektare atau 120 persen dibandingkan 2019; meningkat 56.383,94 hektare atau 110 persen dibandingkan 2023; serta bertambah 84.387,70 hektare atau 366 persen dibandingkan 2025.

Masifnya angka karhutla di tahun 2026 juga terlihat dari lonjakan titik panas di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data SiPongi, hingga 18 Agustus 2026 tercatat 2.811 titik panas di Indonesia. Jumlah ini lebih dari lima kali lipat dibandingkan 502 titik panas sepanjang Agustus 2025.

Tren serupa terlihat dalam analisis spasial Area Indikatif Terbakar (AIT) yang dilakukan MADANI Berkelanjutan. Sepanjang Januari-Juli 2026, area yang terindikasi terbakar tanpa pengulangan mencapai 219.513 hektare, atau setara lebih dari tiga kali luas daratan Jakarta.

Luas AIT bahkan melonjak tajam pada Juli, dari sekitar 15.474 hektare pada Juni menjadi 124.040 hektare. Dari total AIT tersebut, sekitar 129.900 hektare atau 59,21 persen berada di kawasan hutan.

Berdasarkan pantauan langsung kontributor Tirto, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah di tahun 2026 ini. Pada Maret 2026, misalnya, karhutla terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau, tepatnya di Kecamatan Rupat. Berdasarkan pantauan di lokasi, lahan yang terbakar meliputi kebun kelapa sawit dan sebagian hutan pohon mahang di atas tanah gambut kering dengan luas mencapai puluhan hektare.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Kebakaran pun belum berhenti. Memasuki Agustus, karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Di kawasan Bromo, misalnya, area seluas 921,42 hektare dilaporkan terbakar dan masih dalam proses penanganan. Luasan tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan di lapangan. Sementara itu, di Sumatera Selatan, sepanjang 1 Januari hingga 3 Agustus 2026 tercatat 781 kejadian karhutla yang menghanguskan 664,87 hektare lahan.

Saat ini, terdapat 10 daerah di Sumatera Selatan yang berstatus zona merah karhutla. Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir mencatat kejadian terbanyak, masing-masing 102 kasus. Selanjutnya Ogan Ilir mencatat 95 kejadian, Banyuasin 91 kejadian, PALI 79 kejadian, Muara Enim 62 kejadian, Palembang 38 kejadian, Musi Rawas Utara 37 kejadian, OKU Timur 34 kejadian, dan OKU 33 kejadian.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Lantas, apa yang menyebabkan karhutla pada 2026 meningkat tajam?

El Nino Jadi Dalang?

Karhutla kerap menjadi momok setiap kali musim kemarau datang. Tahun ini, risikonya diperkirakan semakin besar karena Indonesia menghadapi fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan El Nino 2026 telah aktif dan berada pada kategori kuat. Fenomena tersebut diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemantauan BMKG, El Niño saat ini berada pada intensitas sangat kuat, dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,19. Kondisi tersebut berpotensi menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Risiko kekeringan dapat semakin besar karena Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi memasuki fase positif pada September-November 2026.

Kondisi kering tersebut mulai tercermin pada catatan curah hujan. BMKG mencatat Juli 2026 sebagai Juli terkering sejak 1991, yang dipengaruhi El Niño kuat dan kondisi IOD positif yang turut menekan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Antoni bahkan mengingatkan bahwa ancaman El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan fenomena serupa pada 2015. Saat itu, El Nino memperparah kondisi kekeringan dan turut mendorong terjadinya salah satu episode karhutla terburuk dalam sejarah Indonesia.

Karhutla 2015 menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektare hutan dan lahan serta menghasilkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan jutaan warga. Studi Field dkk. (2016) menunjukkan bahwa musim kebakaran 2015 merupakan salah satu episode kebakaran dan polusi asap terparah yang terdeteksi satelit NASA sejak awal 2000-an.

Sementara itu, penelitian Huijnen dkk. (2016) memperkirakan kebakaran pada September–Oktober 2015 menghasilkan emisi rata-rata 11,3 teragram karbon dioksida per hari. Total emisi karbon pada periode tersebut juga tercatat sebagai yang terbesar di kawasan Asia Tenggara maritim sejak fenomena El Nino 1997.

Risiko dampak El Nino terhadap karhutla bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto diketahui mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala badan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 28 Juli 2026 untuk membahas hal tersebut.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat tersebut menyebut risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

BMKG mengidentifikasi lima provinsi yang menjadi prioritas untuk intensifikasi pemantauan dan pengawasan, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

"Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar," ujar Faisal, Selasa, (28/7/2026).

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, mengatakan kondisi El Nino pada 2026 menjadi salah satu faktor yang membuat karhutla lebih mudah terjadi sekaligus lebih sulit ditangani.

Menurut Thomas, berkurangnya curah hujan dan panjangnya periode tanpa hujan membuat temperatur lebih mudah meningkat. Pada lahan gambut, kondisi tersebut juga diikuti dengan turunnya muka air sehingga ketersediaan sumber air untuk pemadaman menjadi terbatas.

Meski demikian, Thomas menilai karhutla tidak terlepas dari faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Menurutnya, terdapat aktivitas manusia yang tidak produktif terhadap hutan dan lahan, termasuk pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

Karena itu, Thomas melihat luasnya karhutla pada semester pertama 2026 sebagai hasil kombinasi antara faktor manusia dan kondisi iklim yang dipengaruhi El Nino.

"Faktor yang kedua menyebabkan sulitnya operasi pemadaman adalah aksesnya. Kita sulit menjangkau, ya, karena situasi di lapangan yang tidak memungkinkan. Itu ada terjadi kalau di lahan mineral misalnya di areal pegunungan atau kondisinya yang curam atau jurang ataupun danau yang tentunya juga karena ada faktor-faktor keselamatan yang kita pertimbangkan sehingga ini bisa dibantu dengan cara lain," kata Thomas.

Penjelasan Pakar: El Nino Bukan Penyulut Api

Sejumlah pengamat dan akademisi menilai El Nino serta musim kemarau panjang bukanlah penyebab utama karhutla. Kedua kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai faktor yang memperparah kebakaran karena membuat vegetasi dan bahan bakar di lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar.

Akademisi sekaligus pakar forensik kebakaran Indonesia dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, mengatakan tidak tepat jika El Nino dijadikan sebagai penyebab karhutla.

Menurut Bambang, kehadiran El Nino sebenarnya dapat diprediksi dan dampaknya telah diketahui sebelum fenomena tersebut terjadi. Karena itu, El Nino semestinya diposisikan sebagai peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan sebagai penyebab kebakaran.

"Menurut saya tidak tepat menjadikan El Nino sebagai penyebab karhutla. Karena kehadirannya sudah diramal, diingatkan dan hanya mempercepat proses pengeringan bahan bakar sehingga lebih mudah terbakar," kata Bambang kepada Tirto, Rabu (13/8/2026).

Bambang menegaskan karhutla tidak terjadi begitu saja. Tetap diperlukan pemicu, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Menurut dia, sekitar 99 persen karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, sementara sisanya dipicu faktor alam.

Kondisi tersebut terlihat ketika membandingkan sebaran karhutla dengan tingkat paparan El Nino di sejumlah wilayah. Kalimantan menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar pada semester pertama 2026. Di sisi lain, berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Papua, terutama bagian utara, justru mengalami tingkat panas yang lebih tinggi pada Agustus.

Menurut Bambang, perbedaan tersebut tidak terlepas dari kondisi ekologis masing-masing wilayah. Papua masih memiliki tutupan vegetasi yang relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan yang memiliki lebih banyak lahan terbuka akibat perubahan tata guna lahan.

Keduanya memang memiliki ekosistem gambut, tetapi tingkat kerentanannya berbeda. Gambut yang telah dibuka dan mengalami gangguan, kata Bambang, lebih sensitif terhadap kebakaran dibandingkan gambut yang masih dalam kondisi alami.

"Gambut yang sudah pernah dibuka lebih sensitif terhadap kebakaran, karena sudah terjadi gangguan dibandingkan dengan gambut yang belum dibuka. Oleh karena itu maka pengelolaan gambut, tata guna lahan dan aktivitas manusia pada wilayah yang sudah pernah terbuka akan lebih sensitif terhadap terjadinya kebakaran," ujar Bambang.

Penjelasan serupa disampaikan Profesor Riset dan Ahli Klimatologi Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin. Menurut Erma, jika dilihat dari indeks Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), Papua, terutama Papua bagian utara, justru menunjukkan tingkat panas yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan.

Namun, tingkat panas tersebut tidak berbanding lurus dengan sebaran karhutla. Erma mengatakan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat suhu yang relatif serupa. Akan tetapi, karhutla lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa panas dan kekeringan tidak dengan sendirinya menentukan lokasi terjadinya kebakaran. Ada faktor lain yang membuat suatu wilayah menjadi lebih rentan terhadap karhutla.

"Kalau dilihat dari indeks panas dan kering, Kalimantan Timur, Barat, dan Selatan memiliki warna yang sama. Tetapi karhutla lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat. Jadi, El Nino tidak menjadi faktor utama atau satu-satunya penyebab karhutla, terutama di Kalimantan Barat," ujar Erma.

Ia menambahkan, Kalimantan memang termasuk wilayah yang sensitif terhadap El Nino. Karakter alamnya membuat wilayah tersebut lebih cepat merespons perubahan menuju kondisi kering. Erma menyebut hal itu juga terlihat dalam kajian terhadap karhutla besar pada 1997 dan 2015.

Erma memperkirakan El Nino akan semakin kuat pada September dan Oktober 2026. Indonesia juga belum memasuki puncak fenomena tersebut, yang diprediksi terjadi pada Desember 2026.Artinya, risiko karhutla masih dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Terlebih, ketika kondisi kering bertemu dengan sumber api, terutama yang berasal dari aktivitas manusia.

"Kalau ada pemicu seperti ulah manusia, maka karhutla akan lebih sulit dipadamkan pada beberapa bulan ke depan," kata Erma.

Gambut Rusak Jadi Bahan Bakar Karhutla

Jika El Nino memperbesar risiko melalui kondisi yang semakin kering, persoalan lain muncul dari kondisi lahan, terutama gambut yang telah kehilangan fungsi hidrologis alaminya. Senada dengan Bambang dan Erma, Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, mengatakan persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan cuaca kering akibat El Nino.

Menurutnya, salah satu faktor dominan justru dikarenakan banyak ekosistem gambut telah mengalami pengeringan, perubahan tutupan lahan, dan pembangunan kanal yang membuatnya kehilangan kemampuan alami untuk menyimpan air.

"Dalam kondisi alami, gambut merupakan ekosistem basah yang menyimpan air dalam jumlah besar. Ketika dikeringkan, gambut kehilangan kemampuan tersebut dan berubah menjadi material organik yang mudah terbakar," kata Putra.

Berdasarkan data Pantau Gambut pada Januari-Juli 2026, terdapat 45.428 titik panas di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Sebanyak 25.364 titik berada di fungsi lindung ekosistem gambut, sedangkan 20.064 titik lainnya berada di fungsi budidaya.

Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan sebaran titik panas terbesar. Pantau Gambut mencatat 14.458 titik panas berada di Kalimantan Barat, 3.423 titik di Kalimantan Tengah, 193 titik di Kalimantan Selatan, 210 titik di Kalimantan Utara, dan 139 titik di Kalimantan Timur.

Menurut Putra, data tersebut memperlihatkan hubungan antara kondisi iklim dan kondisi lahan. Seperti yang telah diungkap sebelumnya, Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan luasan karhutla terbesar saat ini. Ia menjelaskan El Nino memang membuat cuaca lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran. Namun, gambut yang sebelumnya telah dikeringkan dan mengalami degradasi menjadi jauh lebih mudah terbakar ketika kondisi kering datang.

Temuan Pantau Gambut dalam studi "Dari Konsesi ke Konsekuensi" juga menunjukkan persoalan lain, yakni praktik kanalisasi yang masih berlangsung. Dalam studi tersebut, Pantau Gambut menemukan jaringan kanal sepanjang 281.253,51 kilometer yang membentang di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

"Kami menemukan jaringan kanal sepanjang 281.253,51 km yang membentang di regional Sumatera, Kalimantan dan Papua. Angka ini setara dengan bolak-balik Banyuwangi-Merak via Tol Trans Jawa sebanyak lebih dari 120 kali," ujar Putra.

Kanal-kanal tersebut membuat air lebih cepat keluar dari ekosistem gambut. Akibatnya, gambut kehilangan kelembapannya dan menjadi lebih mudah terbakar ketika berhadapan dengan kondisi kering.

Risiko tersebut semakin besar ketika melihat sebaran titik panas di wilayah konsesi. Putra menyebut terdapat 10.510 titik panas yang berada di area dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan 3.384 titik panas lainnya berada di area dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Menurut Putra, persoalan gambut yang rusak bukan hanya membuat lahan lebih mudah terbakar, tetapi juga menyebabkan api lebih sulit dikendalikan. Dalam kondisi alami, gambut yang basah menyimpan air sehingga berfungsi sebagai penghambat alami bagi api.

Namun, ketika air dikeluarkan melalui kanal, material organik gambut mengering. Api pun dapat bergerak bukan hanya di permukaan, melainkan merambat hingga ke lapisan bawah gambut.

"Tetapi ketika air dikeluarkan melalui kanal, material organik gambut mengering. Api kemudian tidak hanya bergerak di permukaan, tetapi dapat merambat ke bawah permukaan gambut. Karena itu, pemadaman di lahan gambut tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat. Api bisa tetap membara dan menjalar di bawah tanah dan muncul kembali," tutur Putra.

Putra menegaskan, El Nino sendiri tidak menyebabkan kerusakan gambut. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika iklim yang mengubah pola curah hujan dan membuat sejumlah wilayah menjadi lebih kering.

Dalam studi kerentanan karhutla Pantau Gambut, El Nino-Southern Oscillation (ENSO) bahkan disebut sebagai salah satu faktor dominan yang memengaruhi variabilitas curah hujan dan kekeringan di Indonesia.

Sementara itu, kerusakan gambut lebih berkaitan dengan intervensi manusia, termasuk aktivitas korporasi yang membutuhkan pembukaan dan pengeringan lahan dalam skala besar. Bentuknya antara lain pembangunan kanal, pembukaan hutan, perubahan tutupan lahan, hingga ekspansi perkebunan.

Lalu, apa langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah?

Langkah Mitigasi Pemerintah

Thomas dari Kementerian Kehutanan, mengatakan pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system). Salah satunya melalui deteksi dan peringatan berdasarkan pemantauan hotspot dan fire spot yang tercatat dalam sistem Sipongi milik Kementerian Kehutanan.

Menurut Thomas, informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera berkomunikasi dengan tim di lapangan. Ketika ditemukan titik yang berpotensi mengalami karhutla, tim darat akan diarahkan untuk melakukan patroli dan pengecekan.

Selain mengandalkan pemantauan titik panas, pemerintah juga melakukan kampanye bersama Masyarakat Peduli Api. Kampanye tersebut mencakup edukasi mengenai perubahan iklim serta pengendalian dan penanganan karhutla pada tahap awal.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah preventif menghadapi dampak El Nino.

Pelaksanaan OMC dilakukan dengan memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah di kawasan gambut, serta pemantauan titik panas. Upaya tersebut, kata Faisal, salah satunya ditujukan untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.

"Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar," jelas Faisal.

Erma dari BRIN menilai mitigasi seharusnya tidak baru dilakukan setelah El Nino diumumkan. Menurutnya, potensi karhutla sebenarnya dapat diperkirakan jauh sebelumnya berdasarkan data perubahan iklim yang tersedia.

Karena itu, pemerintah perlu terus menyesuaikan dan memperbarui data serta dokumen perencanaan agar strategi mitigasi dapat mengikuti perubahan kondisi iklim.

"Jadi perbaikannya itu ada pada dokumen strategis, perencanaan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka menengah. Jangka menengah itu berarti 1 sampai 5 tahun ke depan harus diperbaiki, harus di-adjust. Tiap tahun harus dua kali di-adjust. Karena bisa jadi dokumen itu sudah nggak berlaku lagi, karena El Nino ini ditemukan tahun ini," kata Erma.

Erma juga mengingatkan bahwa modifikasi cuaca memiliki keterbatasan. OMC membutuhkan keberadaan awan yang dapat disemai. Jika kondisi atmosfer terlalu kering dan langit berada dalam kondisi clear sky, teknologi tersebut tidak dapat bekerja secara optimal.

Karena itu, menurut Erma, mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan OMC ketika ancaman kekeringan sudah datang. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air, antara lain melalui pembangunan embung dan rainwater harvesting, sebagai bagian dari persiapan menghadapi anomali iklim ekstrem.

Persiapan tersebut dinilai semakin penting karena Indonesia diprediksi kembali menghadapi fenomena iklim ekstrem pada tahun-tahun mendatang.

Menurut Erma, mitigasi juga perlu menyentuh aspek penganggaran. Pemerintah harus menyiapkan pos anggaran kebencanaan berdasarkan riset dan proyeksi perubahan iklim, bukan semata berdasarkan kondisi setelah bencana terjadi.

"Tak ada cara selain pemerintah yang responsif dan menganggap bahwa hal ini merupakan emergency serta mengurangi birokrasi yang berbelit," ujar Erma.

Kritik terhadap pola penanganan karhutla juga datang dari Bambang Hero. Menurutnya, pemerintah masih lebih dominan melakukan penanganan ketika kebakaran sudah terjadi dibandingkan mencegah api sejak awal.

Padahal, kata Bambang, karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan antarnegara ketika asap kebakaran melintasi batas wilayah.

Karena itu, pengendalian karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

"Sehingga ketika ada kabupaten/kota yang tidak mengendalikan kebakaran sehingga merugikan masyarakatnya sendiri dan orang lain, maka perlu diberikan solusinya dan tidak dibiarkan membiarkan kebakaran itu terjadi tanpa kendali. Kegiatan pengendalian yang terdiri dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca perlu dilakukan secara benar dan bertanggung jawab," kata Bambang.