Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto, Selasa (28/7/2026) sore memanggil sejumlah menteri dan kepala badan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas antisipasi dampak El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) imbas cuaca ekstrem.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan dirinya dihubungi pada pagi hari untuk menghadiri rapat terbatas khusus membahas karhutla. Ia menjelaskan siklus El Nino biasanya terjadi setiap empat tahun, seperti pada 2015, 2019, dan 2023, sehingga secara pola semestinya kembali terjadi pada 2027.
"Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat, dan berakhirnya lebih lambat," kata Raja Juli ketika tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7).
Ia mengatakan karhutla berdampak pada kesehatan masyarakat berupa ISPA, serta merugikan perekonomian karena berpotensi menutup bandara dan sekolah serta menghentikan aktivitas pusat-pusat perekonomian.
Raja Juli mengklaim tren luas karhutla nasional menurun dalam satu dekade terakhir.
"Dari tahun 2015 itu 2,6 juta, kemudian 4 tahun kemudian menjadi 2,1 juta. 4 tahun kemudian 2023 menjadi 1,1 juta," ujarnya.
Ia juga menambahkan luas karhutla tahun lalu juga turun dari 375 ribu menjadi sekitar 350 ribuan hektare.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla pada 2019 sebenarnya tercatat 1,64 juta hektare, bukan 2,1 juta hektare seperti disebutkan Raja Juli.
Sementara data luas karhutla 2015 (2,6 juta hektare) dan 2023 (1,16 juta hektare) yang ia sampaikan sesuai dengan catatan resmi. Adapun luas karhutla 2024 tercatat 376.806 hektare dan turun menjadi 359.619 hektare pada 2025.
Raja Juli menyebut titik panas tradisional berada di wilayah gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, ia mengatakan ada tren baru kebakaran cukup masif di luar enam provinsi tersebut, seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Ia menambahkan isu bencana banjir turut akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat hari ini.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan rapat terbatas sore ini membahas antisipasi cuaca ekstrem, khususnya El Nino yang berhimpitan dengan musim kemarau.
Ia menyebut dua isu utama yang perlu diantisipasi, yakni kekurangan air serta ancaman karhutla.
"Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita," kata AHY ketika tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna menjaga debit air waduk dan danau tetap aman.
Selain itu, AHY menyebut lahan gambut perlu dijaga tetap basah untuk memitigasi potensi kebakaran.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengatakan lembaganya dipanggil Presiden sore ini untuk membahas langkah antisipasi cuaca ekstrem ke depan.
Ia menyebut BRIN diminta menyelesaikan pengembangan teknologi ketahanan air guna menyediakan sumber air alternatif bagi sektor pertanian dan kebutuhan sehari-hari selama El Nino.
Arif menegaskan BRIN telah menyiapkan sejumlah teknologi untuk mendukung antisipasi tersebut.
"Inilah yang sekarang kita koordinasikan dengan BMKG nanti, melihat peta El Nino di mana saja dan kemudian apa risiko-risikonya, dan kemudian kami siap menerima arahan dari Bapak Presiden," ujar Arif ketika tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.
Sejauh ini, sembilan pejabat tercatat hadir dalam rapat terbatas sore ini, yakni Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto; Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Arif Satria; serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
