Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Wamen Nezar menegaskan, pria yang dikenal dengan Rudi Valinka itu harus mengikuti aturan setelah dilantik dan menandatangani pakta integritas.

Meutya mengeklaim merekrut Rudy Susanto atau Rudy Valinka alias Kurawa karena kebutuhan organisasi dan tidak mengenal dari Twitter.

Presiden Prabowo Subianto ajak Pemerintah Jepang turut andil dalam program-program prioritas pemerintahannya.

KPK mengimbau agar para menteri dan wakil menteri melaporkan LHKPN sebelum batas pelaporan LHKPN pada 21 Januari 2025.

SPPG Kota Bandung mendistribusikan sekira 10.000 porsi MGB pada hari pertama pelaksanaan program tersebut.

Ekspansi industri sawit skala besar berpotensi memperpanjang konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga korupsi.

Mu’ti menjelaskan bahwa konsep pembelajaran dengan deep learning sudah rampung dikaji.

Penghapusan Kartu Tani tersebut dinilai penting demi menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menteri Desa dan PDT mencontohkan nantinya akan ada "desa padi" untuk desa yang memiliki sumber daya pertanian padi.

Yandri juga berkomitmen meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyelewengan terhadap dana desa.

Metode amnesti dengan Komcad dinilai bakal buka ruang bagi ekploitasi dan pelanggaran HAM.

INDEF menilai tanpa adanya fenomena frugal living, PPN naik 12 persen berpotensi besar membuat masyarakat menahan belanjanya.

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan pertemuan dengan para ketua umum parpol di KIM plus merupakan kegiatan rutin.

Hal itu karena Kemenkum belum memiliki sistem fitur pendaftaran perkumpulan pada kegiatan publik.

Menurut Menkum, arahan Prabowo merupakan niat yang bagus untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme napi.

Supratman menegaskan dalam Pasal 14 UUD 1945, Presiden RI berhak memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.

Pemerintah tidak bermaksud serta-merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, melalui denda damai.

Budi Gunawan minta layanan komunikasi di wilayah rawan bencana diprioritaskan untuk dukung koordinasi lapangan.

Akan ada konsekuensi apabila menteri hingga kepala daerah melakukan dinas luar negeri tanpa persetujuan Presiden.

Si calo mengimingi para calon PMI dengan uang Rp 9 juta supaya mau berangkat ke Uni Emirat Arab.