Indeks Kabinet Prabowo-gibran

Prabowo menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis menaikkan rasio pajak.

Sri Mulyani menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang mengelola APBN secara profesional.

Airlangga Hartarto menyatakan isu dirinya dan Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih adalah bohong.

Prabowo mengatakan melalui pembangunan stadion, pemerintah pusat bertekad mengembangkan kemampuan sepak bola di Indonesia.

Gibran meminta bonus demografi dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Menurut Dasco pertemuan empat mata antara Prabowo dengan Sri Mulyani dalam rangka memperhatikan kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto tercatat baru satu kali melakukan reshuffle kabinet, yakni pada Februari 2025.

Gibran meminta Kadin melanjutkan hilirisasi tapi tetap menjaga aspek lingkungan dan sosial.

Gibran mengaku senang dengan langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berani menindak perusahaan yang tak patuh peraturan dan merusak lingkungan.

Prabowo berkelakar bahwa Jaksa Agung, ST Burhanuddin, sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana.

Prabowo mengajak para rektor PTN dan PTS membahas kondisi global dari hati ke hati.

Dengan adanya satgas ini, kata AHY, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia bisa dikonversi menjadi energi.

Kementerian Pekerjaan Umum akan mempersiapkan teknologi pengelolaan sampah yang bisa dikonversi untuk tenaga listrik.

Wapres Gibran mengatakan Indonesia harus segera beradaptasi dengan penerapan AI di lingkungan sekolah.

Prabowo dinilai memiliki kewenangan penuh melantik atau menaikkan pangkat prajurit TNI, karena statusnya panglima tertinggi dalam kesatuan TNI dan Polri.

Menurut Bahlil, sebagai mahasiswa, dia akan mengikuti keputusan kampus terkait penyusunan disertasinya.

Raja Juli harus membuka transparansi rekrutmen para kader PSI menjadi bagian dari tim FOLU Net Sink 2030.

Raja Juli bertukar pikiran dengan Jokowi terkait keinginan pemerintah pusat yang hendak menanam pohon aren.

Usulan perubahan nomenklatur ini dilakukan karena status BP2MI yang telah berubah menjadi kementerian di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.