Masuk tirto.id
tirto.id - Hasil survei yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting yang dilaksanakan pada 3 hingga 12 Oktober 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 63,1 persen.
Jajak pendapat ini melibatkan 12.200 responden dengan tingkat margin of error sebesar 2,83 persen.
Temuan tersebut disampaikan dalam rilis survei nasional bertajuk Evaluasi 2 Tahun Kinerja Pemerintah, Program Prioritas, dan Isu Aktual yang disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube Voxpol Center pada Kamis (22/10/2026).
“Level of confidence-nya adalah 63,1%, baik yang sangat percaya kita kalau collab dengan yang percaya 56,4%, mereka sangat percaya dengan pemerintahan sekarang,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
Sementara 35,7 persen responden kurang percaya atau bahkan sangat tidak percaya dengan pemerintahan sekarang. Sehingga, dari data tersebut terlihat angka kepercayaan responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tergolong kuat.
“Tingkat kepercayaan responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tergolong kuat, mencapai 63,1%, sementara 35% menyatakan kurang atau tidak percaya,” tutur Pangi.
Meski demikian, persoalan harga kebutuhan pokok yang mahal dan sulitnya lapangan kerja menjadi keluhan mendesak yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat.
Peneliti Voxpol Center merinci bahwa sebanyak 89,5 persen responden menilai harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai masalah yang paling mendesak untuk segera ditangani.
Masalah lain yang turut dikeluhkan warga secara berturut-turut adalah upah minimum yang rendah sebesar 89,3 persen, lapangan pekerjaan yang sulit sebesar 88,8 persen, ketimpangan ekonomi sebesar 86,9 persen, serta tarif pajak yang mahal dan banyaknya pungutan sebesar 84,1 persen.
Di tengah tingginya tekanan biaya hidup tersebut, mayoritas publik tercatat masih memiliki optimisme terhadap prospek perekonomian nasional ke depan.
Sebanyak 53,5 persen responden menyatakan optimis bahwa kondisi ekonomi beberapa tahun mendatang akan menjadi jauh lebih baik atau lebih baik. Sementara itu, 32,6 persen menilai kondisi ekonomi akan sama saja, dan hanya 12,8 persen yang menilai akan menjadi lebih buruk.
Pangi menegaskan bahwa masalah tingginya biaya hidup harus menjadi perhatian utama pemerintah agar tidak membebani daya beli masyarakat secara berkepanjangan.
Pangi menyatakan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali menjadi persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan.
Pangi menambahkan, hasil survei ini diharapkan dapat menjadi rujukan objektif bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas kebijakan agar tidak kehilangan fokus pada masalah mendasar yang membebankan rakyat.
"Ini adalah sesuatu yang paling mendesak untuk harus dipenuhi. Dan beberapa lembaga survei termasuk kita survei beberapa kali survei data ini enggak terlalu berubah, tidak terlalu berubah secara ekstrem," ujar Pangi.
Ia menjelaskan bahwa konsistensi persoalan tersebut terlihat dari berbagai riset berkala yang telah dilakukan lembaganya sepanjang tahun berjalan.
"Sering kali data-data kita yang kita survei nasional tahun ini itu menunjukkan relatively tidak jauh beda. Persoalan mainstream-nya masalahnya adalah masalah kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, lemahnya penegakan hukum, pajak yang mahal, dan ketimpangan ekonomi," lanjut Pangi.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Bayu Septianto
