Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator baru dalam jajaran kabinetnya. Lembaga ini diberi nama Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di bawah Bahlil Lahadalia.
Merespons hal itu, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat reindustrialisasi dan mengejar target investasi nasional yang menembus Rp2.322 triliun di 2027.
Josua menyoroti keberadaan nomenklatur baru tersebut sebagai intervensi pemerintah untuk mengatasi macetnya perizinan atau debottlenecking serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Dengan nomenklatur baru ini, harapannya target-target investasi bisa lebih tercapai lagi, karena kan targetnya Rp2.000 triliun lebih tahun ini dan tahun depan. Jadi ini harus dinyatakan dengan peningkatan akselerasi investasinya," kata Josua di Hotel Rancamaya, Bogor, Kamis (1/10/2026).
Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan target realisasi investasi yang mencapai Rp2.041,3 triliun pada 2026 dan naik 13,8 persen menjadi Rp2.322 triliun pada 2027.
Menurut Josua, daya dorong pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter dan insentif fiskal. Reformasi struktural di sektor produktif, seperti pertanian, perindustrian, dan perdagangan, turut menjadi kunci utama agar arus modal asing maupun domestik masuk lebih deras dan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.
Ia menambahkan bahwa nilai investasi bukanlah akhir dari tujuan ekonomi, melainkan seberapa besar nilai tambah (value added) yang dihasilkan untuk menggerakkan sektor manufaktur yang sempat melambat.
"Hilirisasi ini menjadi salah satu pilar penting sebagai sumber investasi dan mendorong reindustrialisasi. Kenapa harus ada nomenklatur ini, tentunya untuk koordinasi antar kementerian, streamlining aturan, dan mempercepat perizinan hingga ke daerah," jelasnya.
Nomenklatur Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sendiri dipimpin oleh Bahlil Lahadalia yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah merangkap jabatan ini diambil mengingat besarnya porsi sektor ESDM dalam ekosistem investasi hilirisasi di Indonesia.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
