Mengenal Partai Kecoak India, Simbol Perlawanan Kaum Pemalas

tirto.id - Partai kecoak tengah jadi buah bibir di India. Dengan nama “resmi” Partai Rakyat Kecoak (Cockroach Janta Party/CJP), partai ini jadi sarana publik untuk mengungkap aspirasi mereka secara satire. Jutaan pengikut secara daring dengan cepat didapatkan “partai” ini.

Partai Rakyat Kecoak menjadi fenomena di kalangan anak muda India dalam sepekan terakhir. Komunitas daring ini dibentuk beberapa waktu yang lalu yang menyebut dirinya perwakilan para pemalas dan pengangguran. Partai menjadikan umpatan sebagai salah satu syarat bagi seseorang untuk bisa bergabung.

“Sebuah partai politik untuk kaum malas, pengangguran, dan kaum yang selalu benar. Berkantor pusat di mana pun [selama] wifi berfungsi,” tulis Partai Rakyat Kecoa dalam laman resminya.

Dengan cepat, pengumuman pembentukan Partai Rakyat Kecoa mendapat dukungan positif dari jutaan anak muda India. Menukil BBC, politisi veteran India sampai terkejut dengan protes satire anak muda ini dan ikut memperhatikan perkembangan inisiatif penyampaian pendapat.

Fenomena kemunculan Partai Rakyat Kecoa bermula pada pekan lalu. Saat itu Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, menyebut kaum muda India yang punya haluan ke jurnalisme dan aktivisme sebagai kecoa dan parasit. Pernyataan Kant di sidang resmi Mahkamah Agung tersebut kemudian memantik kemarahan banyak anak muda India.

Surya Kant telah mengklarifikasi pernyataannya setelah menerima reaksi yang keras. Sayangnya, pernyataannya telah menyebar luas secara daring dan membuat marah kaum muda India. Kemarahan itu lalu dilampiaskan melalui ide protes politik yang baru, yaitu pembentukan Partai Rakyat Kecoa (CJP).

Nama CJP merupakan plesetan dari BJP (Bharatiya Janata Party), partai penguasa sejak 2014 yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Pemerintahan BJP telah lama dituduh para kritikus melakukan pelanggaran kebebasan pers dan hak-hak sipil, dan kini jadi sasaran ketika protes melalui CJP terjadi.

Lantas, apa sebenarnya Partai Rakyat Kecoa di India ini? Siapa yang membuat aksi protes yang tengah jadi sorotan di India ini?

Profil Partai Rakyat Kecoak di India, Tuntutan, dan Syarat Gabung

Publik Indonesia sebenarnya punya gambaran yang cocok untuk membayangkan apa itu Partai Rakyat Kecoak di India. Bayangan itu adalah kemunculan pasangan calon presiden-wakil presiden fiktif Nurhadi-Aldo (Dildo) pada Pemilu 2019 lalu.

Dildo sebenarnya adalah kritik atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang terpolarisasi dan sarat akan kampanye hitam. CJP juga platform fiktif untuk menyuarakan kritik di internet, namun kemunculannya lebih politis.

CJP dibentuk oleh Abhijeet Dipke, seorang ahli strategi komunikasi politik dan mahasiswa Universitas Boston. Ia merupakan orang India yang kini menetap di Amerika Serikat.

Dipke turut marah dengan pernyataan Surya Kant yang menyamakan aktivisme kaum muda India sebagai gerombolan kecoak. Dipke kemudian menciptakan CJP sebagai lelucon.

Akan tetapi, yang terjadi kemudian adalah CJP berkembang melampaui apa yang dibayangkan. Dukungan terus berdatangan dari kaum muda lain.

Hanya dalam beberapa hari, CJP yang dibikin Dipke menerima kiriman puluhan ribu formulir pendaftaran anggota. Tagar #MainBhiCockroach (#SayaJugaSeekorKecoak) ramai di internet. CJP menjelma sebagai panutan simbol kritik kepada penguasa.

Pada Kamis (21/5), akun Instagram CJP telah diikuti 10 juta orang. Akun X (sebelumnya Twitter) CJP juga mendapat banyak pengikut hingga 200.000 sebelum X memblokir akun tersebut sebagai “tanggapan atas tuntutan hukum”.

“Orang-orang frustrasi karena mereka tidak merasa didengar atau terwakili,” kata Dipke dalam wawancaranya untuk BBC.

Partai fiktif ini kemudian menjadi platform protes. “Laman resmi” CJP dibuat, memuat sejumlah tuntutan publik, manifesto, kanal pendaftaran anggota, hingga syarat untuk menjadi anggota partai ini.

“Sebuah partai politik untuk rakyat yang lupa dihitung oleh sistem. Lima tuntutan. Nol sponsor. Segerombolan besar orang keras kepala,” bunyi slogan CJP di laman resminya.

CJP juga memiliki misi. Dalam laman resminya, misi utama partai ini adalah “membangun partai politik bagi generasi muda yang sering disebut sebagai pemalas, chronically online, dan — yang terbaru — kecoak. Itu saja. Itulah misinya. Selebihnya adalah satir”.

Partai fiktif ini memiliki manifesto yang sebenarnya merupakan kritik dan tuntutan atas lima isu yang sedang jadi polemik di India.

Tuntutan pertama adalah penghentian praktik pemberian jabatan parlementer kepada pejabat hakim yang baru pensiun. Sejak 2020, pemerintahan Narendra Modi rajin "menghadiahi" jabatan parlementer kepada pejabat hakim yang pensiun, namun dikritik karena berisiko memengaruhi independensi para hakim.

Tuntutan kedua adalah penolakan kebijakan penghapusan status pemilih. Pada tahun ini, komisi pemilihan umum India (ECI) menerapkan pendataan ulang pemilih dan telah menghapus puluhan jutaan daftar pemilih.

CJP mengkritik kebijakan itu. Mereka menilai bahwa “pencabutan hak pilih warga negara sama saja dengan terorisme”.

Tuntutan ketiga, CJP menghendaki kuota 50 persen perempuan di parlemen dan kabinet. Mereka menolak pemberlakuan kuota 33 persen perempuan di parlemen.

Tuntutan keempat adalah menuntut larangan konglomerat India memonopoli kepemilikan media massa arus utama. Hal ini telah jadi isu menahun di India, kepemilikan media oleh konglomerat pro-pemerintah disebut telah membuat media massa kehilangan independensinya.

Tuntutan terakhir adalah penolakan CJP atas praktik kutu loncat para politikus. Selama puluhan tahun, politik India telah diwarnai fenomena para politisi anggota parlemen bergonta-ganti partai selama menjabat demi meloloskan sejumlah agenda tertentu.

Tuntutan itu adalah manifesto bagi para anggota partai kecoak ini. Sementara setiap orang dapat bergabung jika memenuhi empat syarat, yakni “pengangguran, malas, chronically online, dan dapat mengumpat secara profesional”.