Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah akan mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada triwulan IV 2026. Uji coba tersebut akan dilakukan di sekitar 900 titik KDMP yang telah siap beroperasi.
Menurut Ipul, skema baru ini tidak akan mengubah mekanisme penyaluran bansos yang selama ini berlaku. Pemerintah tetap akan menyalurkan bansos melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selama ini penyalurannya itu kan lewat dua. Kalau enggak lewat Himbara, lewat PT Pos. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa. Sehingga penerima manfaat jauh lebih mudah mengakses," katanya di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pada tahap awal, kata Ipul, pemerintah hanya akan memindahkan titik layanan pencairan bansos ke KDMP. Adapun proses penyaluran tetap dilakukan melalui agen-agen bank Himbara yang bertugas melayani penerima manfaat di koperasi tersebut.
Skema tersebut akan lebih dulu disimulasikan di sekitar 900 KDMP yang telah siap beroperasi sebelum diterapkan secara lebih luas.
"Yang pertama ini nanti kita akan simulasikan di 900 titik yang sudah siap operasi itu. Kita akan coba simulasikan untuk bisa diambil di KDMP. Tentu yang akan melayani adalah agen-agen dar Himbara," ujarnya.
Ipul mengatakan uji coba ditargetkan dimulai setelah penyaluran bansos triwulan III selesai, yakni pada periode penyaluran triwulan IV 2026.
"Sekarang ini sudah penyaluran triwulan III, mungkin nanti pada triwulan IV, kita akan mencoba," urainya.
Adapun bantuan yang akan masuk dalam simulasi tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan yang selama ini disalurkan setiap tiga bulan sekali.
Meski demikian, Ipul menegaskan uji coba ini tidak berarti seluruh penyaluran bansos akan dialihkan ke KDMP. Penyaluran melalui PT Pos Indonesia tetap dipertahankan, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bagi penerima manfaat lanjut usia maupun penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan pengantaran ke rumah.
"Yang non-tunai itu kan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk dibelanjakan di tempat-tempat yang dekat dengan tempat tinggal penerima manfaat. Sekarang sudah ada KDMP, jadi tentu ini juga akan membuat penerima manfaat mendapatkan barang-barang yang mungkin harganya nanti kompetitif," ujar Ipul.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
