Menteri PU Geram Lihat Sawah Kering: di Dashboard Hijau Semua

tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo geram setelah menemukan sejumlah persawahan di Jawa Barat masih kekurangan air saat meninjau empat titik di Bekasi dan Cirebon, Sabtu (26/9/2026). Padahal, data di dashboard Kementerian PU menunjukkan kondisi ketersediaan air di wilayah tersebut masih berstatus hijau.

“Data kami yang dashboard-nya itu hijau semua, enggak ada merahnya, itu bisa dibuktikan bahwa sebenarnya tidak terlalu tepat, karena beberapa titik juga masih ada kekeringan,” kata Dody seusai peninjauan di Cirebon, seperti dikutip Antara, Sabtu (26/9/2026).

Temuan tersebut membuat Dody meminta jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperbaiki pemantauan kondisi irigasi dengan memperkuat data lapangan. Menurut dia, informasi dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) perlu digunakan untuk melengkapi data yang tercatat dalam sistem kementerian.

Dody mengatakan persoalan yang ditemukan di lapangan tidak selalu karena sumber air mengering. Di sejumlah lokasi, air masih tersedia di sungai, tetapi tidak dapat mengalir ke sawah karena posisi sumber air lebih rendah atau jaringan irigasi belum menjangkau lahan.

“Sumber airnya ada, sungai, dan sungai itu enggak kering juga,” ujar Dody.

Salah satunya ditemukan di Desa Kedongdong, Cirebon. Posisi sungai di kawasan tersebut lebih rendah daripada persawahan sehingga air tidak dapat dialirkan secara gravitasi.

Menurut Dody, pompa bertenaga listrik dapat digunakan untuk mengangkat air dari sungai menuju saluran irigasi. Pilihan tersebut memungkinkan karena jaringan listrik tersedia di sekitar persawahan sekaligus dapat mengurangi beban biaya petani dibandingkan penggunaan pompa berbahan bakar solar.

“Kalau di situ saya lihat banyak tiang listrik, jadi bisa pakai listrik. Pasang saja pompa yang bertenaga listrik,” kata dia.

Air yang dipompa kemudian dapat dialirkan melalui pipa menuju saluran sekunder yang sudah tersedia. Adapun jaringan tersier yang membawa air hingga lebih dekat ke lahan pertanian masih perlu dibangun.

Dody mengatakan pembangunan saluran tersier sederhana dapat dilakukan bersama petani.

“Ajak petani itu bikin bersama-sama. Murah itu, enggak mahal,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, Dody memperkirakan hampir 400 hektare sawah di kawasan Kedongdong dapat memperoleh pasokan air.

“Hampir 400 hektar bisa dialiri dengan mudah,” katanya.

Untuk kebutuhan jangka panjang, Dody membuka opsi pembangunan sumur bor dan embung di wilayah yang terus menghadapi persoalan distribusi air. Di kawasan sekitar 400 hektare tersebut, misalnya, dua atau tiga sumur bor dapat menjadi salah satu pilihan apabila kajian teknis menunjukkan opsi tersebut memungkinkan.

Namun, Dody mengatakan penanganan permanen harus disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah.

“Kalau strategi ke depan memang kita perlu waktu untuk mengkajinya lebih dalam lagi,” ucap dia.

Fokus ke Lumbung Pangan

Dody mengatakan Kementerian PU akan meningkatkan penanganan kekeringan, terutama di wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi perhatian karena ketiganya merupakan sentra produksi pangan sekaligus termasuk wilayah yang menghadapi tekanan kekeringan.

“Tempat-tempat yang memang menjadi lumbung-lumbung pangan nasional akan kita utamakan,” ujar Dody.

Peninjauan serupa, kata dia, dapat diperluas ke sentra pangan di wilayah lain, termasuk Sulawesi, Lampung, dan Jambi. Pemerintah ingin memastikan ketersediaan air di lahan pertanian tidak hanya terlihat baik dalam sistem pemantauan, tetapi juga sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani.

Kementerian PU mencatat hingga 24 September 2026 telah menangani kekeringan di 3.288 lokasi secara nasional. Dari jumlah tersebut, 358 lokasi berada di area persawahan dengan luas sekitar 141.440 hektare.

Penanganan dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pemompaan air dari sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, pembuatan saluran darurat, pengaturan giliran air, optimalisasi saluran, hingga pemasangan pipa.

Kementerian PU juga memiliki anggaran Instruksi Presiden terkait irigasi dan anggaran reguler untuk menangani persoalan ketersediaan air pertanian.

“Dana Inpres irigasi ada, dana irigasi yang reguler juga ada,” kata Dody.