Pemakzulan Trump Jilid 3 Bisa Terjadi Jika Demokrat Juara Pemilu

tirto.id - Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan agenda pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump jika berhasil merebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Republik dalam pemilu November mendatang.

Rencana tersebut mencakup penyelidikan terhadap Trump, keluarganya, pejabat pemerintahannya, hingga sejumlah perusahaan dan entitas bisnis yang terkait dengan dugaan pelanggaran. Demokrat juga tidak menutup kemungkinan menggunakan kewenangan Kongres untuk mengajukan pemakzulan terhadap presiden maupun pejabat kabinet.

Mengutip Associated Press (AP), agenda pengawasan itu diperkirakan melibatkan sejumlah komite DPR. Jika menguasai mayoritas kursi, Demokrat akan memiliki anggaran dan sumber daya staf yang lebih besar untuk menjalankan penyelidikan.

Kongres juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan subpoena atau panggilan paksa guna meminta dokumen dan kesaksian. Kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta tindakan pemerintah yang dinilai melanggar hukum atau merugikan masyarakat.

"Ada biaya yang harus ditanggung rakyat Amerika akibat korupsi yang sudah tidak terkendali," kata politikus Demokrat dari New York, Hakeem Jeffries, seperti dikutip AP, Sabtu.

Jeffries diperkirakan akan menjadi Ketua DPR jika Demokrat berhasil mengambil alih mayoritas. Ia mengatakan partainya akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti merugikan masyarakat.

"Jika ada pihak yang mencuri dari rakyat Amerika, merugikan rakyat Amerika, atau memperlakukan rakyat Amerika secara tidak adil, kami akan meminta para pelaku bertanggung jawab," ujarnya.

Soroti Bisnis Trump dan Keluarganya

Salah satu fokus Demokrat dalam pengawasan ini adalah aktivitas bisnis yang menghasilkan uang bagi Trump dan keluarganya. Partai tersebut mempertanyakan berbagai kegiatan ekonomi yang disebut telah meningkatkan kekayaan keluarga Trump sejak ia kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.

Demokrat juga tengah menyoroti dugaan pelanggaran hak-hak sipil dalam penanganan demonstran yang memprotes operasi U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Penyelidikan juga diarahkan pada perlakuan terhadap imigran yang ditahan maupun dideportasi ke negara-negara lain.

Sejumlah kebijakan pemerintahan Trump lainnya turut menjadi perhatian Demokrat. Mereka menentang penutupan Kennedy Center, menyelidiki pendanaan swasta untuk perayaan "America at 250", serta memantau penghentian sejumlah operasi pemerintah federal, termasuk U.S. Agency for International Development (USAID).

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan yang lebih luas terhadap cabang eksekutif.

Pemakzulan Trump Bisa Terulang?

Trump memiliki sejarah panjang dengan mekanisme pemakzulan. Pada masa jabatan pertamanya, ia menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dua kali dimakzulkan oleh DPR. Hanya saja, pada kedua proses tersebut, Senat menyatakan Trump tidak bersalah.

Jika Demokrat kembali menggunakan mekanisme pemakzulan, proses ini akan menjadi yang ketiga bagi Trump. Namun, Demokrat disebut dapat mengarahkan instrumen kepada pejabat pemerintahan selain presiden.

Salah satu pejabat yang telah menghadapi upaya pemakzulan adalah Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie dari Kentucky, sebelumnya mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Hegseth terkait kepemimpinannya di Pentagon dan penanganan perang dengan Iran.

Jeffries belum menutup kemungkinan penggunaan berbagai kewenangan Kongres jika Demokrat nantinya menguasai DPR.

"Kami tidak mengesampingkan apa pun," kata Jeffries. "Dan kami juga belum memutuskan untuk memasukkan sesuatu secara khusus."

Potensi Benturan dengan Gedung Putih

Agenda pengawasan Demokrat berpotensi menghadapi perlawanan dari Gedung Putih. Salah satu persoalan yang mungkin muncul adalah ketika pemerintahan Trump menolak memenuhi subpoena atau tidak menyerahkan dokumen yang diminta oleh anggota parlemen.

Demokrat juga berencana memperluas penyelidikan ke luar struktur pemerintahan. Perusahaan dan berbagai entitas bisnis yang diduga terlibat dalam pelanggaran dapat menjadi sasaran penyelidikan.

Dalam sistem pemerintahan AS, Kongres mempunyai kewenangan pengawasan terhadap cabang eksekutif. Kewenangan itu merupakan bagian dari mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara.

Peta jalan penyelidikan Demokrat disebut telah mulai terbentuk bahkan sebelum pemilu. Anggota parlemen dari partai itu secara rutin mengirimkan surat kepada pemerintah untuk meminta informasi dan dokumen. Mereka juga mengajukan amicus dalam sejumlah perkara di pengadilan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Trump.

Jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR pada November mendatang, langkah-langkah tersebut berpotensi berkembang menjadi agenda pengawasan yang lebih luas dengan dukungan anggaran, staf, dan kewenangan formal DPR.