Masuk tirto.id
tirto.id - Kemerdekaan Republik Indonesia baru berusia dua hari ketika Samsi Sastrawidagda ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di kabinet pertama. Jabatan ini diemban Samsi hanya dalam hitungan pekan, kurang dari dua bulan. Kendati menjabat kilat, aksi berani Samsi untuk mengamankan dana perjuangan demi tegaknya kedaulatan bangsa semestinya patut mendapatkan apresiasi.
Bukan tanpa alasan Samsi Sastrawidagda dipercaya menempati posisi penting sebagai bendahara negara RI perdana. Ia adalah doktor lulusan negeri Belanda di bidang ekonomi. Samsi Sastrawidagda juga berpengalaman dan punya relasi luas di sektor keuangan sebelum Indonesia merdeka.
Samsi Sastrawidagda menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 19 Agustus 1945 dalam Kabinet Presidensial pertama yang diputuskan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kala itu, pemerintahan RI yang baru berdiri belum memiliki perangkat dan administrasi ekonomi yang mapan.
Tanpa basa-basi, Samsi Sastrawidagda langsung beraksi. Di Surabaya, ia menggagas manuver pengambilan dana dari Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij atau Bank Escompto peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang kala itu berada di bawah penguasaan Jepang. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai "Operasi Penggedoran Bank".
Sayangnya, pada 26 September 1945 atau hanya 39 hari sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan, Samsi Sastrawidagda resmi meletakkan jabatan. Faktor kesehatan yang kian memburuk membuat Samsi undur diri dari kabinet pertama Republik Indonesia.
Pakar Ekonomi Lulusan Rotterdam
Samsi Sastrawidagda lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 13 Maret 1894. Ia bukan berasal dari keluarga pribumi ningrat kelas atas, melainkan dari kalangan priyayi rendahan. Dari situlah, Samsi punya kesempatan untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda.
Status dari keluarga priyayi -meskipun kelas bawah- membuat Samsi Sastrawidagda mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang cukup baik, yakni di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) lalu Kweekschool (sekolah pendidikan guru) di Yogyakarta dan tamat tahun 1912.
Samsi Sastrawidagda bisa meneruskan sekolah ke Belanda setelah mendapatkan beasiswa dari Boedi Oetomo, salah satu organisasi terbesar di Era Pergerakan Nasional. Semula, Samsi ingin menjadi guru karena ia adalah lulusan Kweekschool.
Pemberitaan Deli Courant (27/12/1915), yang tersusun dalam artikel karya Akhir Matua Harahap bertajuk "Sjamsi Widagda van Solo Studi di Belanda, Sarjana Ekonomi Bergelar Doktor; Tujuh Revolusioner ke Jepang 1933", menyebutkan, Samsi mengikuti program Bahasa Melayu dan Etnografi di Den Haag hingga Desember 1915.
Di Belanda, bukan berarti Samsi Sastrawidagda menjalani kehidupan yang mapan. Sebaliknya, ia mengalami fase-fase sulit di tanah rantau. Fragmen tersebut dicatat oleh Willem Otterspeer dalam Leiden Oriental Connections 1850-1940 (1989):
"Samsi had come to Holland about 1913 to obtain a teacher's diploma; his study was paid for by a foundation of the Javanese association Boedi Oetomo. When funds ran out a Dutch foundation took over. His appointment, at a salary of fl. 3000 a year, was a welcome way out of his predicament."
("Samsi awalnya datang ke Belanda sekitar tahun 1913 untuk mengejar ijazah guru. Mula-mula, studinya disokong sebuah yayasan milik Boedi Oetomo. Ketika kantong yayasan itu mengering, sebuah yayasan Belanda mengambil-alih. Pengangkatannya sebagai guru dengan gaji 3.000 gulden per tahun jadi jalan keluar yang melegakan dari impitan ekonomi.")
Setelah lulus ujian dan mendapatkan sertifikasi guru pada 1917, seperti yang termaktub dalam laporan Nederlandsche Staatscourant (29/8/1917), Samsi Sastrawidagda diangkat sebagai guru HIS dan akan ditempatkan di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda alias ia semestinya kembali ke tanah air.
Namun, Samsi Sastrawidagda tidak mengambil peluang itu. Ia memilih tetap di Belanda dan mengambil studi lanjut di Nederland Handelhoogeschool, sekolah tinggi ekonomi tingkat universitas yang berbasis di Rotterdam. Dikabarkan, Samsi juga pernah diangkat sebagai asisten dosen untuk Bahasa Jawa di Universitas Leiden.
Dua begawan ekonomi Indonesia, Mohammad Hatta dan Soemitro Djojohadikoesoemo, juga merupakan lulusan Nederland Handelhoogeschool. Kini, lembaga ini telah bertransformasi menjadi Erasmus University Rotterdam (EUR), salah satu universitas paling bergengsi di dunia untuk bidang ekonomi, bisnis, dan manajemen.
Ben Anderson dalam Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 (1988) menyebutkan, Samsi Sastrawidagda meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Nederland Handelhoogeschoolpada pada 1925 lewat disertasi bertajuk
De Ontwikkeling v.d handels politic van Japan, penelitiantentang politik dagang Jepang.PNI & Politik Pergerakan Bersama Sukarno
Setelah menuntaskan studinya di Belanda, Samsi Sastrawidagda pulang ke tanah air. Pada dekade kedua abad ke-20 itu, gairah pergerakan sedang hangat-hangatnya. Samsi pun ikut terjun ke kancah intelektual, ia bergabung dengan Algemeene Studieclub di Bandung.
Berkecimpung di ranah pergerakan sebenarnya bukan hal yang asing bagi Samsi Sastrawidagda. Semasa masih di Belanda, demikian dinukil dari tulisan Akhir Matua Harahap, ia juga aktif sebagai anggota Indische Vereeniging, organisasi pelajar/mahasiswa asal Indonesia yang digagas sejak tahun 1908.
Pergaulan di Bandung mempertemukan Samsi Sastrawidagda dengan tokoh-tokoh intelektual muda masa itu, termasuk Sukarno dan Iskaq Tjokrohadisoerjo. Di situlah Samsi Sastrawidagda bersama Soekarno dan lainnya mulai merumuskan rencana dibentuknya organisasi pergerakan.
Sebuah foto dalam buku Soekarno: Architect of a Nation 1901-1970 karya (2001:14) karya Bob Hering, tersemat selembar foto bersejarah yang menampilkan sosok Samsi Sastrawidagda, Sukarno, dan Iskaq Tjokrohadisoerjo. Foto tersebut mengabadikan peran Samsi di lingkaran utama pendiri dan penggerak awal cikal-bakal Partai Nasional Indonesia (PNI) yang nantinya didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung.
Arsip koleksi KITLV Universitas Leiden juga menangkap momen historis Kongres Pertama PNI di Surabaya yang digelar tanggal 27-30 Mei 1928. Foto itu menampilkan tiga tokoh utama PNI duduk di meja pimpinan, kemungkinan Dr. Samsi Sastrawidagda, Ketua PNI Sukarno, dan Sekretaris-Bendahara Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo.
Aktivitas dan kegiatan Samsi Sastrawidagda bersama PNI pun terekam jelas dalam berbagai arsip surat kabar kolonial yang diterbitkan sejak tahun 1927.
Nonkooperatif di Era Kolonial Hindia Belanda
Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië edisi 28 September 1928 menyebut Samsi Sastrawidagda sebagai sekretaris Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Posisi tersebut membawa Samsi pada pembahasan ekonomi yang kelak relevan dengan tugasnya di pemerintahan.
Dalam kongres PPPKI di Surabaya pada 30 Agustus-2 September 1928, Samsi bertugas menyusun prae-advies mengenai perlunya pendirian bank nasional.
Laporan yang sama menyebut bahwa Samsi "bekerja terlalu keras" untuk menyiapkan materi itu sampai dirawat di rumah sakit militer di Cimahi. Dokter yang merawatnya, dr. Kits van Heiningen, menganggap Samsi perlu istirahat total. Ia bahkan sempat menjalani slaapkuur (terapi tidur).
Watak lurus dan kepribadian Samsi Sastrawidagda di panggung pergerakan nasional juga terekam dalam De Nieuwe Vorstenlanden edisi 29 September 1928. Saat diberitakan sedang sakit, surat kabar itu melukiskan Samsi sebagai lawan politik yang disegani karena kejujurannya, kendati tubuhnya ringkih dan hidupnya tetap melarat:
"Dr. Samsi was een nationalist uit diepe overtuiging; eerlijk en oprecht, een politieken tegenstander die eerbied afdwong door zijn karakter. Dr. Samsi is arm gebleven; een comité van vrienden is gevormd om voor zijn verpleging en verzorging te waken."
("Dr. Samsi adalah seorang nasionalis dengan keyakinan yang dalam; jujur dan tulus, seorang lawan politik yang dihormati lantaran karakternya. Dr. Samsi tetap miskin; sebuah komite kawan-kawan dibentuk untuk menjaga perawatan dan kesejahteraannya.")
Surat kabar tersebut turut mencatat bagaimana gelar akademis dan keahlian ekonomi Samsi Sastrawidagda tak banyak memberinya keuntungan materiil, sebab ia menolak bekerja untuk dinas pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Tak hanya itu, Samsi juga konsisten menampik tawaran untuk menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat bentukan pemerintah kolonial). Bagi para tokoh pergerakan nasional yang berhaluan nonkooperatif, Volksraad dianggap hanya sebagai dewan boneka yang tidak memberikan kedaulatan nyata bagi rakyat Indonesia.
Samsi Sastrawidagda memilih mengabdikan ilmunya bagi bangsa sendiri. Laporan itu menuturkan sikap tanpa basa-basi Samsi saat berhadapan dengan H.O.S. Tjokroaminoto dalam rapat Sarekat Islam (SI) di Yogyakarta terkait gagasan bank nasional:
"'Als U,' zoo zei hij tot de volgelingen, 'het nemen van 5% rente als rente-roof beschouwt en dit volgens den Koran niet mag, dan heeft het geen nut meer over deze bank te spreken, want die komt er zoo nooit.' Dat was zijn geheele inleidende rede, meer niet."
("Jika Anda sekalian," demikian ia berkata, "menganggap pengambilan bunga 5 persen sebagai riba dan hal ini menurut Al-Qur'an tidak boleh, maka tidak ada gunanya lagi membicarakan bank ini, sebab bank itu tidak akan pernah berdiri." Hanya itulah seluruh pidato pembukanya, tidak lebih.)
Silang Strategi pada Zaman Pendudukan Jepang
Ketika Jepang mengambil-alih pendudukan di Indonesia dari Belanda sejak 1942, strategi Samsi Sastrawidagda tidak sama lagi. Ia bersama beberapa tokoh pergerakan yang semula non-kooperatif saat pemerintahan Hindia Belanda, kini mulai "melunak", tapi bukan tanpa alasan.
Para tokoh pergerakan melihat kedatangan Jepang sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan Belanda yang menutup celah kemerdekaan, Jepang datang dengan propaganda sebagai "Saudara Tua" yang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari.
Maka, bekerja di dalam birokrasi Jepang dipandang sebagai langkah realistis untuk mengonsolidasikan kekuatan bangsa secara legal. Oleh karena itulah, pada era pendudukan Jepang, Samsi Sastrawidagda menerima tawaran sebagai Kepala Administrasi dan Kantor Pajak di Surabaya yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan di era pendudukan Jepang atau Gunseikanbu Zaimubu.
Samsi Sastrawidagda mengambil posisi itu untuk memastikan bahwa pos-pos strategis pemerintahan tidak jatuh atau dikendalikan sepenuhnya oleh kepentingan militer Jepang. Keputusannya tersebut kelak membuahkan hasil dalam "Operasi Penggedoran Bank" untuk menyokong dana perjuangan dan pemerintahan awal Republik Indonesia.
Menyerahnya Jepang kepada Sekutu menjadi pembuka terwujudnya Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pemerintah RI pun segera membentuk sejumlah kementerian atau departemen untuk menjalankan roda pemerintahan.
Beberapa kementerian yang sudah berdiri sejak zaman Hindia Belanda, yang berlanjut ke era pendudukan Jepang, dialihkan menjadi milik pemerintahan awal RI. Salah satunya adalah Gunseikanbu Zaimubu yang bersulih rupa menjadi Departemen Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana tercatat dalam Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa (2020, hlm. 20-21).
Segenap pengetahuan dan gelar doktor bidang ekonomi serta pengalamannya bekerja di Gunseikanbu Zaimubu membuat Samsi Sastrawidagda dinilai sebagai sosok yang paling pantas menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan RI kala itu.
Tanggal 19 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Samsi Sastrawidagda secara resmi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pertama RI dalam Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Aksi Berani Menkeu RI yang Menjabat 38 Hari
Sebagai Menteri Keuangan di kabinet pertama, Samsi Sastrawidagda harus mencari dana darurat untuk membiayai perjuangan dan menggerakkan roda pemerintahan yang baru lahir. Di sinilah, pengalaman dan jejaring relasinya saat bekerja di Gunseikanbu Zaimubu pada era Jepang menjadi kunci penyelesaian krisis modal awal Republik Indonesia.
Samsi Sastrawidagda tahu bahwa di Bank Escompto Surabaya tersimpan dana peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang disita pihak Jepang. Berkat hubungan dekatnya dengan pimpinan militer Jepang di Surabaya, ia berhasil membujuk Laksamana Yaichiro Shibata dan jajarannya agar menyerahkan dana itu kepada pemerintah RI.
Namun, untuk menghindari komplikasi diplomatik dan tuduhan pelanggaran status quo oleh Sekutu terhadap pihak Jepang, Samsi dan pimpinan Jepang menyepakati sebuah rekayasa kompromi.
Disepakati bahwa pasukan Indonesia akan mengambil uang tersebut seolah-olah melalui aksi kekerasan atau perampasan senjata. Hal ini dijelaskan dalam Catatan Suparto Brata (2008) yang merujuk dari buku berjudul R. Mohamad dalam Revolusi 1945 Surabaya: Sebuah Biografi (1993) karya Moehkardi.
Untuk menjalankan operasi, Samsi berkoordinasi dengan Mustopo, komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Surabaya. Mustopo lantas menugaskan Mohamad Mangundiprodjo, bendahara BKR, untuk melaksanakan "Operasi Penggedoran" di Bank Escompto Surabaya.
Operasi rekayasa tersebut berjalan lancar. Dalam waktu singkat, berpeti-peti uang kertas gulden berhasil dikeluarkan dari Bank Escompto, lalu dipindahkan ke markas BKR.
Jelang pendaratan pasukan Sekutu di Surabaya, Mohamad Mangundiprodjo memindahkan peti-peti berisi uang itu ke luar kota dan menitipkannya kepada seorang haji di Porong, Sidoarjo. Baik sang pemilik rumah maupun pengawal yang mengantar sama sekali tidak tahu peti-peti kayu itu berisi uang tunai jutaan gulden.
Aksi taktis ini semula dirahasiakan rapat-rapat dan hanya diketahui oleh empat orang, yakni Samsi Sastrawidagda, Mustopo, Mohamad Mangundiprodjo, serta wartawan kantor berita Antara, Syamsul Arifin.
Di kemudian hari, Mustopo dan Mohamad Mangundiprodjo mengungkapkan bahwa total uang yang berhasil diselamatkan dari penggedoran tersebut mencapai fl. 100.000.000,00 (seratus juta gulden).
Dari dana raksasa tersebut, sebesar 35 juta gulden dikirim langsung ke Pemerintah Pusat RI sebagai modal awal kas negara. Sementara itu, sisa dana sebesar 65 juta gulden dialokasikan sebagai dana perjuangan daerah yang dikelola melalui Dewan Pertahanan Rakyat Indonesia (DPRI) di Surabaya.
Dana hasil penggedoran bank ini berdampak krusial bagi peta perjuangan Pertempuran Surabaya. Lewat dana ini, BKR dan DPRI membiayai logistik milisi bersenjata, mendirikan jejaring dapur darurat di seluruh pelosok kota, serta mendukung operasional laskar-laskar rakyat.
Wartawan Syamsul Arifin memuji habis integritas para tokoh yang terlibat. Menurutnya, jika Samsi Sastrawidagda, Mustopo, atau Mangundiprodjo Mohamad berniat curang, mereka bisa saja memperkaya diri sekaligus jadi jutawan pertama di negeri ini, tapi hal itu sama sekali tidak mereka lakukan.
Berkat gebrakan kilat Samsi Sastrawidagda, keuangan negara yang baru berdiri seumur jagung terselamatkan, sekaligus untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia yang terancam lagi akibat kembalinya Belanda dengan membonceng pasukan Sekutu.
Dikutip dari tulisan Hendri F. Isnaeni berjudul "Kementerian Keuangan di Masa Perang" di laman Media Keuangan Kemenkeu RI, Samsi Sastrawidagda mengundurkan diri tanggal 26 September 1945. Sebagai gantinya, ditunjuklah A.A. Maramis untuk melanjutkan estafet selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia berikutnya.
Samsi Sastrawidagda menghabiskan hari-hari pensiunnya di Surabaya, menepi dari hingar-bingar politik dan dentum peperangan, hingga akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya pada 1963 dalam usia 69 tahun. Hingga saat ini, Samsi Sastrawidagda belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional.Penulis: Rofi Ali Majid
Editor: Iswara N Raditya
