tirto.id - Kepada Cindy Adams, Bung Karno menuturkan bagaimana ia membagi kehidupan masa mudanya dalam tiga fase. Semua fase itu, dalam perhitungan Sukarno, terjadi dalam hitungan windu. Windu pertama, antara 1901 sampai 1909, adalah masa kanak-kanak. Lalu windu kedua, antara 1910 sampai 1918, adalah masa pengembangan diri.
Windu ketiga, antara 1919 sampai 1927, barangkali merupakan yang terpenting dari masa mudanya. Itulah saat ia kuliah di Bandung dan bersemuka dengan serbaneka pemikiran. Masa ketika jiwa politiknya terpanggil.
“Demikianlah, di malam terang bulan yang penuh gairah aku malahan lebih memikirkan isme daripada memikirkan Inggit. Pada waktu anak-anak muda yang lain asyik memadu cinta, aku meringkuk dengan Das Kapital,” kata Sukarno sebagaimana dikutip Nyonya Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2014: 91).
Sukarno merasa bekal pengetahuan dan pengalamannya telah cukup untuk terjun pada politik pergerakan. 1926 adalah tahun momentum. Ia menyaksikan bagaimana dua kekuatan politik antikolonial yang pernah jaya tumbang. Sarekat Islam pecah dari dalam dan PKI diberangus.
Para aktivis pergerakan tiarap dan sebagian lainnya yang bertahan jalan sendiri-sendiri. Tiada gerakan yang padu di antara mereka, seringnya malah cek-cok. Itulah mengapa ia kemudian menulis artikel “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme”di majalah Indonesia Moeda pada akhir 1926.
Dalam artikel itu Sukarno mengimbau para penghayat ketiga ideologi tersebut untuk membenamkan perbedaan dan bersatu guna mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Ia percaya bahwa nasionalisme bisa jadi perekat kelompok yang terpecah-pecah itu. Maka, di awal usia 26, Sukarno telah memutuskan perannya dalam pergerakan nasional: sebagai pemersatu.
“Aku siap sekarang. Waktunya telah tiba bagiku untuk mendirikan partai sendiri,” demikian Bung Karno bertekad (hlm. 93).
Agitatif dan Nonkooperatif
Tak butuh waktu lama bagi Sukarno bertemu orang-orang yang juga memikirkan hal yang sama. Mereka adalah sarjana-sarjana lulusan Belanda yang sebelumnya aktif di Perhimpunan Indonesia. Seperti Sukarno, mereka juga tak sabar untuk ambil peran di tanah air.
Orang-orang bekas PI yang ambil inisiatif mula-mula adalah Sudjadi, Iskaq Tjokrohadisurjo, dan Budiarto Martoatmojo. Mereka bergerak sebagai kepanjangan tangan Mohammad Hatta untuk mendirikan suatu organisasi politik berbasis pendidikan dan kaderisasi.
“Sejauh ini persiapan-persiapan bagi suatu partai baru yang tidak didasarkan kepada Islam ataupun Komunisme, telah diadakan atas inisiatif PI, dan praktis sebahagian besarnya sesuai dengan gagasan dan rencana-rencana Hatta,” tulis John Ingleson dalam Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1934 (1988: 32).
Pada awal 1927 mereka sudah cukup yakin dengan rencana-rencana itu. Maka segera tersiarlah suatu kabar tentang akan dibentuknya Sarekat Ra’jat National Indonesia (SRNI). Mereka bahkan sudah berancang-ancang hendak berkongres dan meresmikan pendiriannya pada Juli mendatang.
Sukarno dan kawan-kawan yang berhimpun dalam Algemeene Studie Club menyambut hangat rencana itu. Hanya saja mereka kurang sreg dengan metode “pendidikan” ala Hatta yang dinilai terlalu lembek untuk situasi politik aktual di Hindia Belanda. Menilai diri sebagai aktivis yang lebih paham situasi Hindia Belanda daripada PI yang mengamati dari jauh, Sukarno dan kawan-kawan menghendaki organisasi yang lebih agitatif. Tapi pada pokoknya kedua kelompok tersebut sepakat bahwa partai baru ini haruslah bersifat nonkooperasi.
Maka bertemulah kedua kelompok ini sejak April 1927 untuk membicarakan rencana pembentukan partai baru dengan lebih saksama. Rapat pertama di rumah Sukarno dihadiri oleh Iskaq, Sunarjo, Budiarto, J. Tilaar, dan Sudjadi. Ikut pula dalam rapat itu Dokter Tjipto Mangunkusumo sebagai seorang yang dituakan. Lalu kawan Sukarno, yaitu Anwari dan Mr. Sartono, ikut pula bergabung dan jadi panitia pembentukan partai.
“Tidak ada seorang ketua rapat yang khusus memimpin pertemuan-pertemuan mereka. Mereka lebih banyak membicarakannya sebagai teman-teman dekat dalam suasana informal,” tulis John D. Legge dalam Sukarno: Sebuah Biografi Politik (1996: 110).
Pada pertengahan Mei para aktivis yang penuh semangat itu memutuskan untuk menanggalkan rencana SRNI. Sebagai seorang senior dan kaya pengalaman, Dokter Tjipto sering menunjukkan keraguannya atas ide ini. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah kolonial pastinya tak akan sungkan menggebuk mereka. Tapi rencana sudah bulat dan mereka jalan terus.
Lalu tibalah saatnya partai baru itu dideklarasikan. Pada 4 Juli 1927, tepat hari ini 92 tahun lampau, suatu rapat penting digelar di Regentsweg nomor 22, Bandung. Hadir dalam rapat itu Sukarno, Iskaq, Sartono, Budiarto, Sunarjo, Anwari, dokter Tjipto, dan Samsi Sastrowidagdo. Rapat berakhir dengan pendirian organisasi bernama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).
"Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan sepenuhnya--SEKARANG. Bahkan pengikut-pengikutku yang paling setia gemetar mendengar sikapku yang radikal ini," ujar Sukarno kepada Nyonya Adams menjelaskan sikapnya pada waktu itu.
Dalam rapat itu pula Sukarno dipilih sebagai ketua. Alasannya praktis saja: di antara para pendiri dialah yang paling populer, paling aktif, dan punya segala kemampuan untuk menggaet massa. Sementara itu Iskaq duduk sebagai sekretaris merangkap bendahara.
“Terbentuknya PNI bukan hanya merupakan suatu langkah maju baru yang penting bagi perjuangan nasional Indonesia. Bagi diri Sukarno, ini berarti suatu pengakuan baru. Di sini akhirnya ia mendapatkan suatu wadah organisasi yang kemampuan kepemimpinannya dapat diuji dan dikembangkan,” tulis Legge (hlm. 111).
Kampanye Kemerdekaan di Bawah Represi
Meski dideklarasikan dengan semangat tinggi, PNI mengelola organisasinya dengan hati-hati. Ingleson mencatat bahwa selama Juli hingga Desember 1927, PNI baru punya tiga cabang: Bandung, Batavia, dan Yogyakarta. Lalu pada awal 1928 sebuah cabang baru berdiri di Surabaya dan Surakarta.
Pemerintah kolonial tentu saja memperhatikan pertumbuhan PNI dengan saksama. Tapi dalam setahun pertama berdirinya PNI, belum ada tindakan-tindakan represif dari pemerintah kolonial. Penasihat Urusan Pribumi pun membiarkan PNI selama ia tidak melewati batas-batas politik yang ditetapkan.
Pemerintah kolonial mulai mengambil tindakan lebih keras pada akhir 1928. Saat itu Sukarno dan juru pidato PNI lainnya kian gencar mengampanyekan kemerdekaan. PNI juga berhasil menghimpun organisasi-organisasi politik lain dalam wadah Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Rapat-rapat umum yang digelar PNI dan dihadiri Sukarno selalu penuh sesak. Otoritas Hindia Belanda juga kian jengkel karena orang-orang PNI semakin berani menyanyikan "Indonesia Raya" dalam rapat-rapat itu. Tidak salah jika pemerintah kolonial menganggapnya sebagai tantangan.
“Semenjak dinyanyikan pertamakali pada bulan Oktober 1928, lagu ini telah menjadi pokok-pangkal keluhan yang terus-menerus dari pejabat-pejabat setempat kepada jaksa agung dan gubernur jenderal,” tulis Ingleson (hlm. 111).
Sukarno dan kawan-kawannya harus membayar mahal sikap radikal mereka itu. Pada akhirnya sikap itulah yang kemudian jadi musabab dijebloskannya Sukarno dan kawan-kawan ke penjara kolonial.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
