Beda Sukarno dan Sjahrir tentang Partai Politik

Oleh: Ivan Aulia Ahsan - 27 Oktober 2017
Dibaca Normal 4 menit
Perbedaan mencolok antara Sukarno dengan Sjahrir pada awal kemerdekaan adalah pandangan mereka mengenai partai politik.
tirto.id - Gagasan tentang partai di Indonesia sudah muncul jauh sebelum kemerdekaan. Di era pergerakan nasional, topik kepartaian sudah memicu sejumlah diskusi dan perdebatan. Kelahiran Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, misalnya, bukan hanya sebagai jawaban atas Partai Nasional Indonesia (dan kemudian Partindo) saja, melainkan juga dapat diletakkan dalam konteks perdebatan tentang model-model kepartaian.

Perdebatan itu terus berlangsung dan memuncak pada awal-awal kemerdekaan. Beberapa elit politik mulai memikirkan perlunya Indonesia menjadi negara demokratis. Dan untuk itu, perlu dibangun pula infrastruktur demokrasi agar aspirasi dan suara rakyat bisa tersalurkan lewat jalur yang demokratis pula.

Di sisi lain, beberapa elit tidak menghendaki adanya banyak partai. Mereka menginginkan sistem partai tunggal yang diharapkan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Partai, bagi mereka, hanyalah pemecah belah rakyat dan menjadi batu sandungan bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sukarno, misalnya, masih merawat hasrat keberadaan sebuah partai pelopor, yang menjadi satu-satunya partai. Dalam bayangan Sukarno, partai semacam itu akan menjadi wadah bagi seluruh spektrum politik yang ada.

Baca juga:
Ia sebenarnya sempat merealisasikan gagasan partai pelopor ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyetujui desakannya soal pembentukan partai negara pada 22 Agustus 1945. Lima hari berikutnya, 27 Agustus, PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. Dalam pengumuman itu, disebutkan juga mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjalankan fungsi parlemen.

PNI cuma bertahan sangat singkat, hanya empat hari. Pada 1 September, partai tersebut dibubarkan lantaran dikhawatirkan bisa menjadi pesaing KNIP. Dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952), George Kahin mengungkapkan, "Partai Nasional yang monolitik itu dibubarkan karena dirasa menyamai dan menyaingi KNIP sehingga mungkin kelak akan menimbulkan perpecahan" (hlm. 186).

Hanya tiga bulan berselang, akibat dinamika yang begitu hebat, kondisi politik berubah arah.

Dari mereka yang memiliki gagasan perlunya pembentukan partai-partai politik, dan tidak hanya satu partai, terbitlah sebuah keputusan pemerintah yang terkenal dengan nama “Maklumat Pemerintah 3 November 1945”. Maklumat ini berisi anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka, seperti disebutkan dalam maklumat itu, “memperkuat perdjuangan… mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat.”

Maklumat itu adalah sebuah turning point bagi proses demokrasi dan kehidupan kepartaian di Indonesia. Sejarah memperlihatkan, perbedaan pandangan mengenai sistem partai tunggal dan multipartai sama menariknya dengan proses lahirnya partai-partai politik itu sendiri. Sebab dari situlah dapat terlihat bagaimana pergulatan pemikiran para founding father, terutama dalam hal cara mereka memberi makna pada demokrasi.

Dalam pergulatan soal partai politik tersebut, dua tokoh memegang peranan kunci dalam panggung politik Indonesia masa itu: Sukarno dan Sutan Sjahrir.

Sukarno yang Eklektis & Sjahrir yang Westernized

Sebelum menjadi presiden, Sukarno tak pernah tinggal di luar Indonesia. Meski ia memperoleh pendidikan Barat, pengalamannya diserap dari pergumulan kehidupan sehari-hari di negeri terjajah. Ia tak pernah merasakan dan dan mengamati sendiri bagaimana liberalisme dan demokrasi berjalan di suatu negara yang bebas.

Ciri paling khas dari karakter Sukarno yang tumbuh dalam lingkungan macam itu adalah prasangkanya terhadap Barat dan sistem politik liberal. Ia memang tak menampik demokrasi, tapi lebih menghendaki demokrasi yang sesuai dengan adat Indonesia.

“Indonesia,” serunya pada suatu kali, “carilah demokrasimu sendiri!”

Baginya, demokrasi yang “asli Indonesia” adalah demokrasi yang bernafaskan asas musyawarah mufakat, bukan “demokrasi pemungutan suara” seperti di negeri-negeri Barat. Musyawarah mufakat dianggap lebih mampu memelihara persatuan dan kesatuan seperti yang (diasumsikan) berlangsung dalam masyarakat Nusantara selama ratusan tahun.

Sukarno sedari muda memang terobsesi dengan gagasan persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara integralistik. Sebuah negeri seperti Indonesia, yang terdiri dari bermacam suku bangsa, mesti diikat dengan tali persatuan yang kokoh agar tidak tercerai berai di masa depan.

Dari gagasan pokok macam itu, tak mengherankan jika Sukarno lebih menghendaki sistem partai tunggal daripada multipartai. Apalagi, selama tiga setengah tahun di bawah kekuasaan Jepang, Sukarno menyaksikan sendiri betapa kuatnya Jepang sebagai sebuah negeri yang bersatu dengan menggunakan sistem partai tunggal. Ini makin menambah tebal keyakinannya bahwa sistem partai tunggal mesti diterapkan di Indonesia agar dapat menjadi negeri yang tangguh.

Baca juga: Kegagapan Belanda Memahami Aspirasi Kemerdekaan

Pandangannya mengenai konstitusi dan struktur pemerintahan—meski kita tak bisa mengelakkan kenyataan bahwa keluasan bahan bacaannya jauh melampaui batas sempit negerinya—Sukarno hanya pernah melihat secara langsung struktur negara Hindia Belanda. Dalam struktur negara kolonial ini, kekuasaan berada di tangan satu orang (gubernur jenderal) dan peran badan perwakilan sebagai penasihat semata.

Tak mengherankan jika pada awal berdirinya Republik, Sukarno dengan tegas menyatakan bahwa sistem yang berlaku di Indonesia adalah partai tunggal. Ketika itu ia mendukung didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berfungsi sebagai staatspartij (partai negara). Pola partai tunggal macam ini adalah ciri khas negara-negara fasis dan komunis totaliter.

Sukarno tidak melihat bahwa partai tunggal yang dikehendakinya bisa jatuh ke dalam kubangan totaliterisme. Ia hanya melihat partai tunggal sebagai instrumen terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang tercerai berai karena sekat-sekat partai hanya akan membuat ricuh proses persatuan itu. Ia juga melihat partai tunggal sebagai yang paling cocok dengan adat dan tradisi Indonesia.

Baca juga:
Keengganan Sukarno atas partai-partai makin memuncak tatkala ia menyaksikan zaman demokrasi liberal pada dekade 1950-an. Zaman ini memang ditandai menguatnya peran partai politik dalam pemerintahan. Bagi Sukarno, partai-partailah, karena kepentingan masing-masing yang saling bertentangan, yang menyebabkan instabilitas politik berkepanjangan. Sukarno muak dengan keadaan itu sampai ia akhirnya mengeluarkan sebuah dekrit yang mengakhiri sistem demokrasi liberal pada 1959.

Sjahrir, sementara itu, memiliki ideal demokrasi yang jauh berbeda. Dengan gagasan-gagasannya mengenai demokrasi parlementer dan sistem multipartai, Sjahrir bisa dibilang representasi “pemikiran Barat” dalam jajaran bapak pendiri republik. Ia mewakili garis politik sosial-demokrat yang sangat populer di kalangan intelektual Eropa sejak awal abad ke-20. Gagasannya tentang politik dilandasi oleh hal ini.

Ia percaya kepada sistem demokrasi Barat yang tidak menerima gagasan partai tunggal yang monolitik. Secara teoritis, ia memang mengakui bahwa staatspartij bisa saja memiliki komposisi yang beraneka rupa dan merepresentasikan berbagai ideologi serta aliran yang ada dalam masyarakat. Tetapi selalu terbuka kemungkinan bahwa partai itu akan diselewengkan, terutama oleh penguasa. Baginya, partai tunggal cenderung merepresi berbagai perbedaan-perbedaan politik yang pokok, bukannya sebagai medium untuk mengakomodasi segala macam perbedaan itu.

Hal lain yang dikhawatirkan Sjahrir adalah jika nantinya partai tunggal hanya menjadi alat penguasa untuk mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat. Ia menganggap hal ini jauh bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan segala perbedaan dalam masyarakat bisa berjalan berbarengan.

Baca juga: Sepak Terjang Sjahrir, Amir, dan Tan Jelang Proklamasi

Infografik Sukarno vs syahrir


Sjahrir mencurigai gagasan partai tunggal sebagai warisan fasisme Jepang—ide yang ia tuduh sedang tumbuh subur di kalangan elit nasionalis. Sebelumnya, memang banyak kaum pergerakan yang bekerja sama dengan pemerintahan balatentara Jepang. Ia sendiri memilih jalur berbeda dengan Sukarno-Hatta dengan cara bergerak secara klandestin di luar kerangka Jepang.

Karena itu ia dianggap “bersih” dari noda fasisme Jepang dan lebih bisa diterima oleh Sekutu dan Belanda. Selain itu, ia juga punya kecerdasan politik tersendiri yang membuatnya mudah diterima pihak lawan.

Idenya yang menolak partai tunggal sebenarnya berasal jauh dari masa mudanya. Beda Sjahrir dengan Sukarno terletak pada pengalaman masa lalunya sebagai intelektual berpendidikan Belanda.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana demokrasi parlementer dijalankan di Belanda tatkala kuliah di sana. Pergaulannya dengan kelompok sosial-demokrat Belanda juga turut memberi warna pada pemikirannya itu. Dalam hal ini, ia sebenarnya lebih cocok dengan gagasan Hatta.

Baca juga: Cara Legendaris ala Hatta Mengkritik Sukarno

Sedangkan Sukarno tidak pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Ia tak pernah melihat sendiri bagaimana realitas sistem multipartai dalam kerangka demokrasi parlementer dijalankan. Penolakan Sjahrir terhadap gagasan nasionalisme ala Sukarno juga mencerminkan pokok perbedaan di antara kedua bapak bangsa ini.

Sjahrir menolak gaya nasionalisme menggebu-gebu yang baginya sangat berbahaya karena bisa mengarah kepada fasisme. Gagasan-gagasan Sjahrir yang sangat Barat ini jelas tidak sesuai dengan ide-ide Sukarno yang cenderung sinkretik dan percaya kepada demokrasi yang bersendikan ke-Indonesia-an.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Ivan Aulia Ahsan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Ivan Aulia Ahsan
Penulis: Ivan Aulia Ahsan
Editor: Zen RS