Belantara Macet Jakarta: Mengapa Galian Jalan Tak Ada Habisnya?

tirto.id - Pecahan bunyi klakson bersahut-sahutan di Jalan Raya Pasar Minggu, Kamis siang, 16 Juli 2026. Di bawah terik matahari Jakarta, deretan sepeda motor dan mobil nyaris tak bergerak. Sebagian pengendara menekan klakson panjang, seolah suara nyaring itu mampu mengurai simpul kemacetan yang mengunci jalan sejak beberapa ratus meter sebelumnya.

Sumbernya segera terlihat di tikungan menuju Jalan Kalibata Selatan. Sebidang ruas jalan dipagari seng putih yang mulai kusam oleh debu. Barikade kuning berjajar menutup hampir satu lajur. Sebuah papan proyek berdiri di depannya, lengkap dengan logo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PAM Jaya. Tulisan yang paling mencolok justru bukan nama proyek, melainkan permintaan maaf: "Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu. Sedang ada upaya peningkatan jaringan air perpipaan PAM Jaya."

Tak ada pekerja yang tampak siang itu. Hanya kendaraan yang bergantian merayap melewati ruang sempit di sisi proyek. Pengendara motor harus menurunkan kecepatan, menghindari pejalan kaki yang menyeberang, sekaligus berebut celah dengan kendaraan lain. Berkali-kali kaki mereka menapak aspal karena arus lalu lintas benar-benar berhenti.

Kemacetan sebenarnya sudah mengular jauh sebelum proyek itu. Titik simpul pertama berada di putaran balik dekat Robinson Pasar Minggu, tempat kendaraan dari arah utara memotong arus menuju Tanjung Barat, Cawang, hingga Depok. Ketika antrean panjang itu bertemu penyempitan jalan akibat proyek utilitas, laju kendaraan praktis lumpuh.

Belum selesai melewati proyek pertama, hambatan lain sudah menunggu sekitar 50 meter di depan. Sejumlah barikade oranye berdiri tak beraturan di dekat belokan Jalan Kalibata Tengah. Rupanya, barikade itu menandai bekas galian yang telah ditambal. Warna aspal baru masih kontras dengan permukaan jalan lama. Di beberapa titik, barikade bahkan diletakkan di atas trotoar tanpa pola yang jelas.

Perjalanan menuju Jakarta Pusat berubah menjadi semacam tur melewati proyek-proyek kota. Hampir setiap beberapa kilometer selalu ada ruas jalan yang menyempit, pagar seng yang dipenuhi debu, atau tumpukan barikade plastik yang memaksa kendaraan bergantian melintas. Di baliknya, pekerja justru jarang terlihat.

Memasuki kawasan Tebet, arus lalu lintas sempat mengendur. Kendaraan hanya melambat di sekitar sebuah rumah makan yang sebagian pengunjungnya memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat parkir. Namun kelonggaran itu tidak berlangsung lama. Begitu memasuki Jalan Sultan Agung, kemacetan kembali menghadang.

Kali ini penyebabnya adalah pembangunan jalur LRT Jakarta yang menghubungkan Velodrome dengan Manggarai. Dari dua lajur yang tersedia, satu di antaranya dipakai untuk area konstruksi. Jalan yang tersisa dipenuhi aspal bergelombang dan lubang-lubang yang memaksa pengendara motor mengurangi kecepatan. Di sisi proyek, puluhan barikade oranye berdiri berderet. Sebagian saling bertumpuk, sebagian lain dibiarkan begitu saja di pinggir jalan, seolah kehilangan fungsi.

Debu beterbangan setiap kali kendaraan besar melintas. Di salah satu sudut proyek, sebuah kontainer plastik putih tergeletak miring, tertutup lapisan debu yang tebal. Lagi-lagi, tak terlihat pekerja yang sedang beraktivitas.

Semakin dekat ke pusat pemerintahan, proyek justru semakin rapat. Di Jalan Teuku Cik Ditiro, kawasan Menteng, proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) menyisakan ruang sempit bagi kendaraan dari dua arah. Mobil harus bergantian melintas. Tak jauh dari sana, selepas lampu merah Tugu Tani menuju Medan Merdeka Barat, proyek lain kembali memperlambat arus kendaraan yang baru saja berusaha mempercepat lajunya setelah lampu berubah hijau.

Belum sempat antrean terurai, pengendara kembali dihadapkan pada dua proyek yang berdiri berdampingan di sudut Jalan Medan Merdeka Barat menuju Medan Merdeka Selatan. Satu merupakan proyek JSDP, satunya lagi pembangunan MRT Jakarta. Dua proyek berbeda, dua pagar berbeda, tetapi menghasilkan akibat yang sama: kendaraan kembali mengerem, klakson kembali memekik, dan antrean kembali mengular.

Jakarta siang itu seperti kota yang tak pernah selesai dibangun. Dari Pasar Minggu hingga Medan Merdeka, jalan demi jalan dipenuhi lubang galian, pagar seng, dan barikade yang memaksa kendaraan bergantian melintas. Namun semua itu baru terasa sebagai prolog. Babak paling melelahkan menunggu di Jalan Kebon Sirih.

Dari kejauhan, deretan lampu rem kendaraan memanjang sejak kawasan Menara Danareksa. Bus Transjakarta, mobil pribadi, sepeda motor, taksi, hingga pengemudi ojek daring berebut masuk ke ruas jalan yang menyempit. Sebagian berhenti menunggu lampu lalu lintas menuju Tanah Abang, sebagian lain terjebak tepat di depan pagar proyek yang memakan satu dari tiga lajur Jalan Kebon Sirih.

Berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya, proyek di Kebon Sirih terbentang panjang. Mulai dari sekitar Menara Hanurata Graha hingga mendekati Gedung DPRD DKI Jakarta, satu lajur jalan dikupas sedalam sekitar setengah meter. Tanah merah terlihat jelas di bawah lapisan aspal yang diangkat alat berat. Sebuah ekskavator kuning terus mengeruk sisa material, sementara kendaraan dipaksa melintas di jalur yang dipenuhi kerikil.

Tak ada papan yang menjelaskan siapa pelaksana proyek itu. Yang terpampang hanya tulisan singkat bahwa kawasan tersebut sedang ditata ulang.

Setiap beberapa menit, pelican crossing di depan kantor DPRD berganti merah. Kendaraan yang baru saja lolos dari penyempitan jalan kembali berhenti. Ketika lampu berubah hijau, mereka serempak menekan gas. Namun hanya beberapa puluh meter sebelum kembali mengerem. Siklus itu berulang tanpa henti.

Kabar buruknya: belantara kemacetan itu masih akan menjadi teman pengguna jalan setidaknya hingga beberapa bulan ke depan. Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan proyek peningkatan Jalan Kebon Sirih belum mencapai separuh perjalanan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny mengatakan pekerjaan yang berlangsung saat ini baru memasuki tahap pertama, yakni peningkatan lajur tengah. Setelah itu, proyek akan bergeser ke lajur kanan sebelum akhirnya menyasar lajur kiri.

"Peningkatan jalan tersebut sedang berlangsung di tahap 1, yaitu peningkatan jalan di lajur tengah. Setelah tahap 1 selesai, pekerjaan akan berlanjut pada tahap dua, yaitu peningkatan jalan di lajur kanan, kemudian dilanjutkan di tahap ketiga, yaitu peningkatan jalan di lajur kiri," ujar Wenny, Kamis (16/7/2026).

Menurut dia, pekerjaan membentang dari Wisma Penta hingga Gedung Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dengan panjang sekitar 345 meter. Proyek yang dimulai pada 9 Juli itu ditargetkan rampung pada akhir September 2026.

Sebelum pekerjaan dimulai, kata Wenny, Dinas Bina Marga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar lokasi. Pemerintah berharap peningkatan jalan tersebut menghasilkan ruas yang lebih kuat, aman, dan nyaman, sekaligus memperlancar mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi di kawasan itu.

Bagi pengguna jalan, siapa pelaksana proyek mungkin bukan persoalan utama. Yang lebih penting adalah mengapa begitu banyak pekerjaan berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan hingga ruang jalan terus menyusut.

Bagi Faza Aliya, 25 tahun, pertanyaan itu bukan sekadar rasa penasaran. Warga Depok tersebut harus menghadapinya hampir setiap hari ketika berkendara menuju tempat kerjanya di Jakarta Pusat. Dari Lenteng Agung hingga Manggarai, proyek demi proyek membuat perjalanan yang seharusnya rutin berubah menjadi lintasan yang dipenuhi kemacetan, debu, dan penyempitan jalan.

"Saya yang saat ini berdomisili di Depok dan bekerja di Jakarta harus melewati jalanan sekitar Stasiun Lenteng Agung yang penuh perbaikan. Entah proyek apa yang menyebabkan kemacetan di sini," kata Faza kepada Tirto.

Bukan hanya waktu tempuh yang bertambah. Menurut Faza, sejumlah proyek juga menyisakan persoalan keselamatan. Di beberapa lokasi, area pekerjaan dinilainya belum dipagari dengan baik. Debu beterbangan, kabel-kabel terlihat semrawut, sementara ruang bagi kendaraan semakin sempit.

"Saya melewati proyek sekitar Manggarai yang penuh sekali debu dan kabel-kabel yang cukup berantakan," ujarnya.

Perjalanan yang biasanya melelahkan pun terasa semakin berat ketika harus dilakukan pada siang hari. Hampir di setiap beberapa kilometer, kata Faza, selalu ada proyek yang memperlambat laju kendaraan dan memaksa pengendara kembali mengantre.

"Bisa dibayangkan setiap beberapa titik ada proyek yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan, apalagi harus kita lewati di siang hari yang lagi panas-panasnya seperti ini," sambung dia.

Yang membuatnya heran, kepadatan lalu lintas tetap terjadi meski ia berangkat di luar jam sibuk. Ia pun membayangkan kemacetan akan jauh lebih parah ketika memasuki jam berangkat maupun pulang kerja.

"Sebagai pengguna, cukup bingung juga dengan keadaan jalanan sekarang. Padahal saya keluar bukan pada office hour. Tidak terbayang kalau saya melewati jalanan ini pada jam berangkat dan pulang orang kerja, pasti lebih padat," kata dia.

Sebagai pengendara sepeda motor, Faza berharap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jakarta lebih memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan tidak mempersempit ruang lalu lintas lebih dari yang diperlukan.

"Bagi saya pengguna motor, hal ini sangat membuat khawatir dan terlihat membahayakan bagi pengguna jalan jika banyak proyek yang dikerjakan dan membuat kemacetan seperti ini," ucapnya.

Keluhan seperti yang dirasakan Faza bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, proyek utilitas di Jakarta kerap dikerjakan secara terpisah oleh berbagai instansi. Akibatnya, satu ruas jalan bisa dibongkar berulang kali untuk pekerjaan yang berbeda.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pola tersebut menjadi persoalan yang terus berulang dan kini berupaya mengubah cara pengerjaannya. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan seluruh pekerjaan utilitas di jalan milik pemerintah daerah dikerjakan secara terintegrasi.

Kebijakan tersebut ditujukan agar pekerjaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, hingga proyek penyediaan air bersih tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri. Pemprov juga mengubah standar operasional prosedur (SOP) pekerjaan galian agar seluruh instansi menyusun perencanaan secara bersama sebelum pekerjaan dimulai.

"Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini sudah mempunyai SOP untuk galian, terutama galian SDA, galian Bina Marga, semua galian yang muara tanggung jawabnya ada di Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono saat meninjau pembangunan Prasarana Sungai Grogol di Jakarta Barat, 2 Juli lalu.

Lewat aturan baru itu, proyek lintas sektor diharapkan dikerjakan dalam satu waktu sehingga jalan yang sudah selesai dibangun tidak kembali dibongkar untuk pekerjaan utilitas lain.

"Yang selalu menjadi persoalan dulu limbahnya sendiri, kemudian air bersihnya sendiri, kemudian Bina Marganya sendiri. Sekarang saya minta untuk digabungkan, enggak boleh lagi sendiri-sendiri dan perencanaannya harus dibuka bersama-sama," ujar Pramono.