tirto.id - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri, Rabu (23/7/2026). Nanik mengundurkan diri karena mengalami masalah kesehatan yang mengharuskan dia menjalani pengobatan di luar negeri.
"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui," tulis Nanik dalam unggahan Facebook-nya, Rabu (22/7/2026).
Sebelum dilantik, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Sudaryono dipilih karena dinilai sudah sangat akrab dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan Sudaryono juga tidak lepas juga dari perannya sebagai Wakil Menteri Pertanian yang mendukung program MBG.
Hingga saat ini, Istana belum mengantongi nama pengganti Sudaryono yang meninggalkan posisi Wamentan. Menurut Prasetyo, posisi kosong tersebut menyusul akan dibicarakan.
Apa Janji Sudaryono soal Program MBG?
Tidak lama setelah dilantik, Sudaryono berjanji membenahi tata kelola program MBG dengan menjanjikan transparansi serta menolak segala bentuk praktik 'orang dalam' yang mencatut namanya.
Sudaryono menyebut, jabatan Kepala BGN merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan program prioritas nasional.
"Kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola," kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dia mengaku akan menghapus praktik tidak transparan dan melakukan digitalisasi sistem untuk meminimalisasi penyelewengan.
Sudaryono pun memberi peringatan keras kepada pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan membawa-bawa namanya. Dia juga menegaskan posisinya jika kelak ada calo yang mencatut namanya.
Eks Wakil Menteri Pertanian itu juga memastikan tidak memiliki kepentingan bisnis atau keterlibatan dengan Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Menurut dia, segala urusan pekerjaan harus diselesaikan melalui mekanisme sistem yang formal, bukan melalui lobi-lobi tertutup.
Saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan keluarganya dalam penyediaan dapur atau SPPG, ia menjawab tak ada sama sekali.
"Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa. Kami melihat langsung bagaimana manfaatnya kepada ekonomi kita di desa-desa yang dirasakan secara penuh oleh para masyarakat kita, khususnya petani, peternak, dan nelayan," terangnya.
Selain fokus pada gizi, program MBG di tangan Sudaryono akan dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dengan melibatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dia berharap dana APBN dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.
"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya," katanya.

Pekerjaan Rumah Sudaryono Sebagai Kepala BGN Baru
Sudaryono mengaku telah mengidentifikasi berbagai persoalan internal di tubuh BGN yang harus segera dibenahi. Dia meyakini, masih terdapat sengkarut tata kelola hingga dugaan penyelewengan hukum di internal BGN. Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra ini berkomitmen merombak total sistem kerja yang dinilainya berjalan "gelap" demi memastikan program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tepat sasaran.
"Kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal ketidaktransparanan yang selama ini ada," ujar Sudaryono saat menemui awak media di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Terhadap para pegawai BGN yang saat ini berstatus terperiksa, saksi, maupun tersangka akibat tata kelola lembaga masa lalu, Sudaryono menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang. Pria lulusan SMA Taruna Nusantara itu berjanji BGN akan memberikan dukungan penuh untuk kebutuhan investigasi dan penegakan hukum.
Meski demikian, Sudaryono melarang keras jajarannya larut dalam pesimisme dan kesedihan. Dia mengatakan, para pegawai yang tidak tersangkut kasus untuk tetap bekerja optimal dengan asas praduga tak bersalah.
Pria kelahiran 1985 itu pun mempersilakan pegawai yang merasa beban dan tekanannya terlalu berat untuk mengajukan pengunduran diri atau pindah instansi agar BGN dapat langsung bergerak efektif dan cepat.
Sudaryono juga menyentil secara spesifik praktik-praktik pertemuan tertutup yang menurutnya mencurigakan dan berpotensi memunculkan penyimpangan. Baginya, tata kelola lembaga negara harus berjalan secara terang benderang.

Di awal masa kepemimpinannya, Sudaryono berkomitmen untuk terbuka pada kritik dan meminta publik serta awak media turut menjadi pengawas eksternal. Oleh karena itu, pria yang pernah menjadi asisten pribadi Prabowo ini berjanji melakukan pembenahan secara bertahap agar pelaksanaan program lebih tertib dan akuntabel.
Formasi Baru Badan Gizi
Sudaryono bukan lah satu-satunya orang baru di BGN. Pada Senin (20/7/2026) Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru di lingkungan BGN. Salah satu di antaranya merupakan pengganti pejabat yang sebelumnya terjerat korupsi. Agustina Arumsari menyebut lima pejabat baru ini ditunjuk melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Latar belakang para pejabat ini juga beragam, bahkan beberapa merupakan pegawai lembaga lain yang ditarik ke BGN.
Pejabat baru BGN yang pertama diumumkan adalah Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea. Ia ditunjuk jadi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Dalam catatan, alumni USU ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan.
Kemudian, pejabat yang juga telah dilantik adalah Zainuri. Ia kini menjabat Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran untuk menggantikan Suardi Samiran. Sebelum di BGN, Zainuri menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP.
Lalu, ada Mariman Darto yang dilantik sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama. Ia ditunjuk untuk menggantikan tersangka kasus korupsi BGN Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan. Darto sebelumnya Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen.
Pejabat keempat adalah Ketut Sumedana. Ia ditunjuk sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN yang baru. Ketut merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan.
Terakhir, adalah Lili Khamiliyah yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama BGN. Ia ditunjuk untuk menggantikan Brigjen (Purn) TNI Sarwono. Lili merupakan Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN.

Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id
































