Nakhoda Baru BGN Sudaryono Bongkar Borok Internal: Ada Masalah

tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, secara terbuka mengakui adanya sengkarut tata kelola hingga dugaan penyelewengan hukum di internal lembaganya.

Mengikuti instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk berani menghadapi masalah, Sudaryono berkomitmen merombak total sistem kerja yang dinilainya berjalan "gelap" demi memastikan program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tepat sasaran.

"Kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal ketidaktransparanan yang selama ini ada," ujar Sudaryono saat menemui awak media di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

"Sistem Gelap" Biang Borok Internal

Sebagai nakhoda baru BGN, Sudaryono menegaskan dirinya tidak akan lari dari masalah. Membawa arahan langsung dari Presiden Prabowo agar run into the problem, ia menginstruksikan jajarannya untuk berani menghadapi dan mengurai benang kusut di internal institusi.

Terhadap para pegawai BGN yang saat ini berstatus terperiksa, saksi, maupun tersangka akibat tata kelola masa lalu, ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang. Sudaryono berjanji BGN akan memberikan dukungan penuh untuk kebutuhan investigasi dan penegakan hukum.

Meski demikian, ia melarang keras jajarannya larut dalam pesimisme dan kesedihan. Ia menuntut para pegawai yang tidak tersangkut kasus untuk tetap bekerja optimal dengan asas praduga tak bersalah.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu bahkan mempersilakan pegawai yang merasa beban dan tekanannya terlalu berat untuk mengajukan pengunduran diri atau pindah instansi agar BGN dapat langsung bergerak efektif dan cepat.

Fokus utama Sudaryono saat ini adalah perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Ia menyoroti budaya kerja di BGN yang sebelumnya sangat bergantung pada arahan individu tertentu, bukan pada sistem yang baku.

"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama orang-orang, tidak boleh lagi. Harus bisa by system, trust in system," tegas Sudaryono.

Sudaryono juga menyentil secara spesifik praktik-praktik pertemuan tertutup yang menurutnya mencurigakan dan berpotensi memunculkan penyimpangan. Baginya, tata kelola lembaga negara harus berjalan secara terang benderang.

Garansi Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan

Terkait pelaksanaan program MBG, Sudaryono menegaskan bahwa program tersebut adalah "tender politik" Presiden Prabowo yang tidak akan dihentikan atau dibubarkan lembaganya meski dibanjiri kritik dan masalah internal.

Fokusnya saat ini adalah memastikan penyediaan gizi yang aman bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, sekaligus memberikan efek ganda pada perekonomian desa.

Merespons efisiensi anggaran dan operasional di lapangan, Sudaryono membela langkah pelibatan TNI dan Polri dalam distribusi program gizi.

Sudaryono berkaca dari pengalamannya mendistribusikan 70.000 pompa air di masa paceklik kemarau saat masih menjabat sebagai Wamentan.

Menurutnya, pelibatan aparat menjadi jalan keluar paling logis ketika negara tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk ongkos distribusi. Ia bahkan menceritakan pengalamannya saat berdebat dengan mahasiswa terkait hal ini.

"Kemarin ada mahasiswa nanya ke saya, 'Ya sudah kalau gitu tentaranya sama polisinya enggak usah bantu deh.' Saya jawab, 'Ya sudah, nanti saya kerahkan mahasiswa enggak pakai gaji, mau enggak?' Enggak mau, kan?" cerita Sudaryono.

Bagi Sudaryono, hal terpenting bukanlah siapa yang mendistribusikan, melainkan bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai target, anak-anak mendapatkan gizi yang cukup dan aman, serta ekonomi lokal berputar dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak.

Namun, ia memberikan satu syarat mutlak terkait keamanan pangan, merujuk pada rentetan kasus keracunan yang sempat terjadi.

"Semua bahannya itu harus benar. Masalah standar keamanannya juga harus benar. Kita belajar dari faktor keracunan dan lain-lain, itu kan selain cara mengolahnya, ada juga dari bahan bakunya yang barangkali tidak terstandar atau kualitasnya enggak bagus," tegasnya.

Terkait potensi penipuan atau makelar proyek di lapangan, politikus Gerindra ini memperingatkan dengan keras agar tidak ada pihak mana pun yang berani mencari keuntungan pribadi dengan mencatut namanya.

"Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saudaranya Mas Dar [Panggilan Sudaryono], ngaku keluarga, teman, alumni, kemudian minta atensi, minta perlakuan khusus, minta duit, atau menekan internal kita, silakan laporkan saja ke pihak berwajib. Saya tidak peduli siapa pun itu," tegasnya.

Di awal masa kepemimpinannya, Sudaryono berkomitmen untuk terbuka pada kritik dan meminta publik serta awak media turut menjadi pengawas eksternal.

Sudaryono berjanji akan langsung melakukan investigasi jika ada laporan dapur umum yang bermasalah. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mencari sensasi demi keviralan dengan menyebarkan hoaks, fitnah, atau sabotase yang merugikan program pengentasan gizi buruk di Indonesia.