tirto.id - Sebelum diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958) memutuskan untuk melestarikan kamp interniran Tanah Merah di Boven Digoel. Tempat buangan bagi kaum pergerakan nasional yang ada sejak era Gubernur Jenderal Andries Cornelies Dirk de Graeff itu dirasa penting untuk mempertahankan rust en orde di Hindia Belanda.
Takashi Shiraishi, dalam Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial (2015;13), menyebut de Jonge sebagai sosok yang otoriter, bahkan lebih reaksioner ketimbang gubernur jenderal yang dia gantikan, de Graeff.
“Sebagai seorang yang otoriter dan tidak toleran ia tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan kritik,” demikian John Ingleson menggambarkan de Jonge dalam Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1934 (1983:176).
Selain sikap otoriternya, semangat kolonialismenya tak perlu diragukan lagi. “Kami telah memerintah di sini selama tiga ratus tahun dengan cambuk dan tongkat dan kami harus tetap melakukannya untuk tiga ratus tahun lagi,” katanya, suatu kali.
Terhadap kaum pergerakan nasional, de Jonge jelas gubernur jenderal yang sangat tidak bersahabat. “Dia pasti tidak dapat diharapkan akan sabar dengan nasionalis flamboyant tipe Sukarno,” tulis Rudolf Mrazek dalam Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia (1996:187-188).
Pada era de Graeff, hanya orang-orang yang dicap komunis karena pemberontakan PKI 1926 yang dijebloskan ke Boven Digoel. De Jonge lebih ganas. Tak hanya membuang komunis, ia juga mengasingkan para pimpinan dari Pedidikan Nasional Indonesia alias PNI Baru seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Bondan, dan lainnya.
Rudolf Mrazek menyebut juga bahwa lulusan Utrecht ini tak suka segala hal berbau Leiden. Menurut De Jonge, seperti dikutip Mrazek dalam Herenningen van Jhr Mr BC de Jonge (1968:105), “bahaya bukan di kandung dalam rahim nasionalisme, akan tetapi dalam mental orang-orang Eropa tertentu, seandainya ada revolusi, itu tidak datang dari bawah sini (Hindia Belanda), akan tetapi dari arah yang berlawanan.”
Orang macam Hatta dan Sjahrir yang pernah tinggal dan belajar di negeri Belanda nampaknya dianggap aparat rezim de Jonge sebagai orang yang membawa revolusi masuk ke Indonesia. Akhirnya, pada ujung 1934, Hatta, Sjahrir, dan kawan-kawannya dikirim ke Boven Digoel yang sepi itu.
Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Ia juga bersikap keras kepada para pelaut yang memberontak pada awal 1933 dalam Pemberontakan Kapal Zeven Provincien (Kapal Tujuh). Memang, disebut-sebut bahwa dalam pemberontakan ini, PNI Baru juga terkait.
Pemicu pemberontakan itu adalah pengurangan gaji pada pelaut yang berstatus sebagai anggota Angkatan Laut Kerajaan (Koninklijk Mariene). Akhirnya, para pelaut dibawah komando Martin Paradja, Jordoaz Kolendam Kawilarang, Hendrik Mintje, dan lain-lain itu menyandera perwira Belanda dan membawa kapal mereka ke Surabaya, dengan jalur melewati Betawi.
Kegemparan pemberontakan kapal itu sampai ke kota Betawi, yang jadi pusat Hindia Belanda. Buku Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan: Seri Pemberontaken di Atas Kapal Hr. Ms. De Zeven Provincien (1980:89) menyebut bahwa, “pemberontakan tersebut mengakibatkan orang-orang Belanda di Batavia ketakutan.”
Orang-orang Eropa yang berkumpul di Waterlooplein, sekarang Lapangan Banteng, pada 7 Februari 1933 itu menuntut Gubernur Jenderal de Jonge menjamin keamanan mereka.
“Aku akan bertahan,” kata de Jonge dalam pidatonya, seperti dikutip Elly Touwen-Bouwsma dalam buku De Zeven Provincien: Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933 (2015:63). Pidatonya yang membakar massa yang terdiri dari orang-orang Belanda itu untuk tetap setia kepada Ratu Belanda Wilhelmina. Apel kesetiaan itu memberi semangat kepada de Jonge untuk bertindak keras.
Kuasa Ratu Singa pun ditunjukkan de Jonge kepada mereka yang mengeluh karena gaji-gaji yang dipotong ini. Ia mengirimi para pelaut pribumi pemberontak itu dengan pesawat-pesawat bermuatan bom ke atas kapal di sekitar Selat Sunda. Pemberontakan lumpuh. Usaha persuasif lewat negosiasi dengan serikat pekerja sebagai penengah ditolak pemerintah.
Ia juga unjuk kedigdayaan ketika kaum pergerakan nasional hendak membangun dunia pendidikan. Dibuatnya suatu peraturan yang disebut ordonansi sekolah liar alias Wilde Scholen Ordonnantie.
“Tanggal 1 Oktober 1932, pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal De Jonge mengeluarkan ordonansi sekolah liar yang bersifat preventif,” tulis Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional; Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid 1 (2008:109).
Dengan jurus ini, pemerintah bisa menolak permohonan izin penyelenggaraan pendidikan dari kelompok tertentu, dengan dugaan bisa membahayakan Hindia Belanda. Bisa ditebak, ordinansi ini banyak ditentang kaum pergerakan nasional, baik ia yang bergerak di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara atau mereka yang berada di Dewan Rakyat (Volksraad) seperti Muhammad Husni Thamrin.
De Jonge akhirnya tak bisa membuat ordonansi ini diterapkan seterusnya di Hindia Belanda. Seperti kebanyakan gubernur jenderal lain, jabatannya tidak abadi, bahkan tidak lebih dari 10 tahun.
Gubernur jenderal nan otoriter ini digantikan oleh Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, yang menjadi gubernur jenderal era kolonial terakhir di Nusantara. Pada akhirnya, de Jonge, penggantinya, dan para pelanggeng kolonialisme lain gagal membuat Hindia Belanda berjaya 300 tahun lagi. Ketika de Jong tutup usia pada 24 Juni 1958, Hindia Belanda yang dulu dia pimpin sudah bubar dan menjadi Indonesia.
Editor: Maulida Sri Handayani
