Sejarah Indonesia

Sejarah Agresi Militer Belanda II: Latar Belakang, Tokoh, Dampaknya

Oleh: Alhidayath Parinduri - 3 Februari 2021
Dibaca Normal 2 menit
Sejarah Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19-20 Desember 1948 di Yogyakarta.
tirto.id - Agresi militer Belanda II dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi Perundingan Renville. Serangan yang tercatat dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan ini terjadi pada 19-20 Desember 1948 di Yogyakarta.

Pasca Agresi Militer I, Belanda kembali bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Ide Anak Agung dalam buku Renville’ – als keerpunt in de NederlandsIndonesische onderhandelingen (1983) menuliskan bahwa perundingan diinisiasi PBB dengan membentuk Komite Jasa Baik-Baik PBB atau Komite Tiga Negara (KTN) pada Oktober 1947.

Latar Belakang Agresi Militer Belanda II

Mengutip hasil penelitian R. Sarjono bertajuk "Peran Australia dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia dan Belanda Melalui Perundingan Renville" dalam Jurnal Ilmiah Guru “Cope” (Nomor 1, 1999), KTN beranggotakan Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paut Yan Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Frank Gratram.

Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Yuhan Cahyantara dalam hasil penelitiannya yang berjudul Renville 1947: Mencari Terang Diantara Sisi Gelap Perundingan (2007), perundingan Renville secara resmi dibuka pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang bersandar di Tanjung Priok.

Kesepakatan perundingan ini ditandatangani pada 19 Januari 1948. Namun, perdebatan masih saja terjadi pasca penandatanganan.

Kedua pihak saling klaim bahwa salah satu pihak mengkhianati perundingan. Alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya pada 19 Desember 1948.


Tokoh-Tokoh Agresi Militer Belanda II

Menukil dari Gerilya Wehrkreise III, aksi Agresi Militer II dipimpin oleh Letnan Jenderal S.H. Spoor dan Engels, ketika hari masih gelap sekitar pukul 05.45 WIB pada 19 Desember 1948.

Terdengar letusan bom pertama dari sebelah timur kota Yogyakarta, tepatnya di Wonocatur dan Maguwo. Suasana Yogyakarta pun mencekam.

Menyikapi serangan ini TNI menggunakan strategi pertahanan linier dengan menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan.

Batalion Sardjono dipersiapkan untuk menjaga beberapa daerah, kemudian pusat kota Yogyakarta dijaga oleh 2 pleton Brigade 10/III.

Mengutip dari A. Eryono dalam Reuni Keluarga Bekas Resimen 22 -WK.III Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta (1982: 90), Kolonel Latif Hendraningrat melapor kepada Jendral Soedirman bahwa pukul 14.00 Belanda telah berhasil masuk ke kota Yogyakarta.

Kemudian, Soedirman bersama pasukannya melakukan gerilya demi menghindari tangkapan pasukan Belanda.

Pada keesokan harinya, setelah menawan pemerintah RI, Belanda menghentikan serangannya dan pejabat pemerintah RI mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan.


Dampak Agresi Militer Belanda II

Dikutip dari Mohamad Roem dalam Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan HB IX (1982: 87-88), Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan yaitu Presiden bersama kabinet tetap berada di Yogyakarta.

Apabila Presiden ditangkap maka Menteri Kemakmuran Syafuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat, terakhir bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan.

Setelah sidang selesai, Syafruddin pun dikirimi telegram dari Yogyakarta. Berikut isi telegram kepada Syafruddin:

“Mandat Presiden kepada Sjafruddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PemerintahanDarurat di Sumatra.”

Situasi yang mendesak dan ditawannya pemerintah RI di Yogyakarta langsung disikapi Syafruddin dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Pemerintahan tersebut diketuai oleh dirinya dan dilengkapi dengan kabinet-kabinetnya.

Terbentuknya pemerintah darurat ini secara resmi menjadi penanggungjawab atas jalannya pemerintahan untuk sementara waktu hingga kondisi kembali kondusif.


Baca juga artikel terkait AGRESI MILITER BELANDA II atau tulisan menarik lainnya Alhidayath Parinduri
(tirto.id - Sosial Budaya)

Kontributor: Alhidayath Parinduri
Penulis: Alhidayath Parinduri
Editor: Maria Ulfa
DarkLight