tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana menyelenggarakan Sensus Kebudayaan Bali pada 2026 dengan menggunakan APBD Provinsi Bali. Sensus tersebut dilakukan untuk mencatat seluruh kekayaan adat, seni, dan kearifan lokal yang ada di Bali.
“Basisnya di desa adat. Ada 1.500 desa adat di Bali. Ini akan kami sensus karena desa adat ini adalah lembaga yang menjadi penjaga pelestarian kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali ini sangat kaya, unik, unggul, tapi berapa banyak jumlahnya, ragamnya apa saja, di mana saja, kita enggak tahu. Kaya, tapi enggak tahu kekayaan kita ada berapa banyak,” ucap Gubernur Bali, Wayan Koster, ketika menghadiri Pengukuhan Kepala BPS Bali di Denpasar, Kamis (17/04/2025).
Menurut Koster, karakteristik Bali berbeda dengan provinsi lainnya, sementara asesmen yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersifat nasional dengan parameter yang sama. Selain itu, keberagaman budaya Bali merupakan aset yang menjadi daya tarik wisatawan dunia.
“Itulah sebabnya ini (kebudayaan Bali) harus menjadi prioritas penanganan serius karena Bali tidak memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, emas, dan sumber daya alam lainnya. Bali hanya punya kekayaan budaya,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Bali sudah memasukkan rencana sensus kebudayaan tersebut di anggaran perubahan, sehingga dapat dibuatkan perencanaan oleh pihak BPS. Nantinya, sensus budaya tersebut akan diletakkan di anggaran induk tahun 2026 untuk pelaksanaan sensus secara langsung.
Di sisi lain, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut positif rencana Pemprov Bali untuk melakukan sensus kebudayaan.
Menurutnya, inisiasi tersebut akan menjadi yang pertama di Indonesia dan akan menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Apabila sensus budaya tersebut sukses diselenggarakan di Bali, maka terdapat kemungkinan sensus tersebut akan direplikasi ke provinsi lainnya.
“Di nasional tidak ada sensus budaya itu, tetapi karena ini kebutuhan spesifik Bali, maka kami akan layani melalui kantor BPS Bali,” kata Amalia di tempat yang sama.
Menurut Amalia, Pemprov Bali dapat memetakan dan memberi intervensi yang tepat untuk kebudayaan yang ada di Bali, termasuk dalam sektor pariwisata atau apabila hendak dikemas menjadi ekonomi kreatif. Di tataran pusat, BPS RI akan mendorong pembangunan dashboard data dan sistem sensus dengan data by name dan by address.
“Tahun ini kami siapkan perencanaan dari sensus itu. Karena memang untuk sensus kita harus desain dulu, kita punya naskah akademiknya, kita punya kerangka sensusnya, kemudian desain metodologinya, dan desain monitoring dan evaluasinya agar dipastikan punya kualitas,” pungkasnya.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Bayu Septianto
