Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, merespons artikel The Economist yang mengkritisi kondisi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai, media asing tersebut seharusnya memuji Indonesia karena masih dapat menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—masih jauh dari batas yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.
Tak hanya rasio utang, kata Purbaya, pemerintah juga tetap disiplin dalam mengelola fiskal dengan menjaga defisit APBN hanya sebesar 2,92 persen pada 2025.
“Kan (defisit) fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya kepada awak media, di Lapangan Udara Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).
Bendahara Negara juga memastika, dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih—yang dinilai sebagai pemborosan belanja—pemerintah sudah menghitung berada defisit yang harus ditanggung keuangan negara. “Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” tambahnya.
Karena itu, menurut Purbaya, The Economist seharusnya menyoroti kebijakan fiskal negara-negara lain. Bahkan, banyak negara di Eropa yang memiliki tingkat defisit tinggi dan posisi utang hampir menyentuh 100 persen dari PDB.
“Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh liat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB,” ujar dia.
Karenanya, dengan melihat tingkat defisit yang masih terjaga di bawah 3 persen dari PDB dan posisi utang pemerintah di angka 40,75 persen dari PDB per akhir Mei 2026. The Economist seharusnya memuji Indonesia.
“(Utang pemerintah) kita masih 40 persen (dari PDB). Kita masih bagus. Harusnya The Economist muji kita,” tegas Purbaya.
Sementara itu, dalam laporannya bertajuk “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” yang dirilis 14 Mei lalu, The Economist mengatakan, MBG dan pembangunan 80 ribu jaringan Kopdes Merah Putih membuat pengeluaran negara jor-joran. Bagaimana tidak, dua program prioritas ini saja mampu menelan biaya setidaknya 320 triliun rupiah atau 18 miliar dolar AS tahun ini, setara dengan 10 persen dari target pendapatan negara.
Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan beban finansial bagi keuangan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, di balik proyeksi anggaran yang dinilai terlalu optimis, harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit telah menggerus penerimaan pajak, yang turun sebesar 3 persen pada 2025.
“Berbanding terbalik dengan asumsi kenaikan sebesar 7 persen. Namun, hal itu tidak menghentikan Prabowo, yang mendanai program-programnya dengan memangkas pos belanja lain dan membiarkan defisit anggaran membengkak,” tulis The Economist.
Tak heran jika kemudian defisit fiskal tahun lalu yang mencapai 2,9 persen dari PDB menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, di luar masa pandemi. Angka ini mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan oleh undang-undang sejak tahun 2003 demi menjaga disiplin fiskal.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
