Masuk tirto.id
tirto.id - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional, menilai bangsa Indonesia saat ini belum sepenuhnya merdeka.
Acara Sarasehan Kemerdekaan yang digelar di Graha Pemuda, Kompleks Gereja Katedral Jakarta, Selasa (11/8/2026), mempertanyakan apakah kemerdekaan Indonesia saat ini sudah benar-benar terwujud?
Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, tidak memilih kata-kata halus. Ia mengeluarkan satu ungkapan yang lazim terdengar di mimbar gereja, “pertaubatan”, dan menariknya ke tataran bernegara.
“Ketika ada pertemuan para uskup seluruh Asia, judul pertemuan itu adalah konversi, konversi, konversi, bertaubat. Gereja harus bertaubat seluruhnya,” ujar Suharyo. saat menyambut pertanyaan wartawan.
“(Hal itu) saya aplikasikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya—baik warga negara yang menjadi pemimpin, pengambil keputusan, dan seluruh warga bangsa—terus harus menjalani pertaubatan ini,” lanjutnya.
Sinta Nuriyah, salah satu pendiri GNB dan istri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menilai kondisi bangsa Indonesia kini tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Menghitung hari menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, ia melihat bangsa yang sedang tidak sehat dari dalam.
“Akhir-akhir ini bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan: rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tidak kunjung henti, kelompok keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, tindakan-tindakan amoral yang kian hari kian marak dan merebak, bahkan sampai membawa korban jiwa,” kata Sinta Nuriyah.
Namun, yang paling ia risaukan bukan sebatas kondisi di luar. Ia menarik pengamatannya masuk ke dalam diri, tentang kondisi watak manusia Indonesia saat ini.
“Sensitivitas-sensitivitas kemanusiaan sebagai cermin tingginya peradaban telah hilang. Kondisi seperti ini yang merupakan tantangan yang harus dipikirkan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Kekuasaan sebagai Amanah
Halida Hatta, putri Wakil Presiden ke-1 RI, Mohammad Hatta, turut angkat bicara. Baginya, bangsa ini dibangun dengan dua kekuatan sekaligus, yakni fisik dan moral. Dituturkannya, keduanya haruslah terus dirawat bersamaan.
“Kita sekarang berada pada satu titik di mana kita harus memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama para pemimpinnya. Agar sadar bahwa kekuasaan adalah amanah bagi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," terangnya.
Ia mengajak seluruh kalangan untuk memandang Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga.
“Kita harus sadarkan diri kita masing-masing bahwa Indonesia adalah rumah kita. Di situ adalah rasa memiliki, menjaga, dan menjaga kelangsungan hidup dan peradaban kita sebagai bangsa yang bermartabat," jelasnya.
PPHN: Perdebatan yang Menyusul
Satu isu yang turut mencuat dalam sarasehan ini adalah terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang menjadi usulan MPR RI untuk membuat panduan pembangunan nasional jangka panjang yang mengikat presiden.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengurai dua hal yang menurutnya harus dijawab lebih dahulu sebelum membicarakan hal ini.
“Menyangkut isu PPHN ini ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Pertama, wadah hukumnya harus jelas. Apakah dalam konstitusi, TAP MPR, atau Undang-Undang? Karena masing-masing memiliki implikasi hukum yang tidak sederhana,” katanya.
“Yang kedua, apakah isi PPHN itu punya kekuatan memaksa atau tidak? Kalau tidak, lalu apa maknanya? Kalau iya, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Apakah kembali kepada MPR?” sambungnya tegas.
GNB, kata Lukman, memang belum membahas PPHN secara khusus dalam sarasehan. Namun ia menegaskan GNB terbuka untuk terlibat jika diajak berdiskusi resmi oleh MPR.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Bayu Septianto
