Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo turut menyoroti mahalnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ketiga, kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara yang pada tahun lalu masih berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim yang kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Muzani menuturkan, Prabowo pada prinsipnya menyerahkan kepada MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk satu periode pemerintahan, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode.
"Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya," ujar Muzani.
Muzani mengatakan, Prabowo menyambut baik gagasan tersebut dan memberikan perhatian besar terhadap sejumlah poin dalam konsep PPHN, salah satunya soal proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Presiden, kata Muzani, menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui proses demokrasi selama ini berjalan mahal, unik, dan melelahkan.
"Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi," kata Muzani.
Prabowo, lanjut Muzani, meminta agar persoalan kepala daerah yang terjerat korupsi tersebut menjadi perhatian serius untuk dipikirkan bersama.
Selain menyerahkan konsep PPHN, Muzani menyampaikan, kedatangan pimpinan MPR ke Istana juga merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarpemimpin lembaga negara.
Muzani turut mengundang Prabowo untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR 2026 yang rencananya digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026, guna menyampaikan laporan tahunan kinerja lembaga-lembaga negara.
Muzani juga mengundang Prabowo menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada 18 Agustus, sekaligus Hari Ulang Tahun MPR pada 29 Agustus.
Kedua peringatan itu rencananya akan digabung dan diselenggarakan pada 29 Agustus.
"Pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini, pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai," kata Muzani.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
