Masuk tirto.id
tirto.id - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah melalap sekitar 742,70 hektare kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) hingga Senin (10/8/2026) malam, menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, bukan semata bencana musiman di tengah kemarau panjang. Kebakaran di kawasan konservasi itu adalah pengulangan pola yang sama untuk kesekian kalinya dalam lebih dari satu dekade terakhir. Pertanyaan besar muncul, mengapa kawasan dengan status perlindungan ketat ini terus-menerus menjadi korban "amukan" api tahun demi tahun?
Karhutla tercatat melanda Bromo hampir setiap tahun sejak lebih dari satu dekade terakhir, dengan skala yang bervariasi. Pada 2017, kebakaran melanda kawasan seluas 76 hektare yang tersebar di Kabupaten Malang, Probolinggo, dan Pasuruan. Kebakaran kembali terjadi pada 2019, bahkan sempat dianggap yang terparah pada masanya karena melahap sebagian besar padang sabana berumput ilalang di Bromo.
Rekam jejak berlanjut pada 2021, saat titik api muncul di wilayah Lundan Abang dan Pondok Kawat, serta pada 2022 ketika sekitar 10 hektare kawasan hutan di bawah objek wisata B29, Lumajang, terbakar akibat sisa pembakaran yang tidak padam sempurna.
Puncak kerusakan tercatat pada September 2023, saat kebakaran di Blok Savana Watangan atau "Bukit Teletubbies" dipicu penggunaan suar (flare) oleh rombongan foto prewedding. Insiden itu menghanguskan sedikitnya 504 hektare lahan vegetasi—versi lain mencatat luas terdampak mencapai 989 hektare bila dihitung akumulatif dari beberapa titik kebakaran pada periode yang sama—dan memaksa penutupan total kawasan wisata Bromo selama 13 hari.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sebelum dipisah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif) pada 2023 menghitung potensi kerugian sektor pariwisata mencapai Rp89,7 miliar, sementara BPBD Jawa Timur mencatat jaringan pipa air bersih sepanjang 11.600 meter yang menghubungkan sumber air dengan permukiman warga di empat desa rusak parah. Pemulihan ekosistem pascakebakaran 2023 diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp3,5 miliar dengan masa pemulihan tiga hingga lima tahun.
Sementara itu, kebakaran kali ini bermula pada Senin (3/8/2026) pekan lalu, sekitar pukul 17.00 WIB di Blok Bantengan, dan terus meluas hingga menembus 742,70 hektare pada Senin (10/8/2026) malam. Situasi ini memaksa Balai Besar TNBTS menutup total seluruh akses wisata Bromo dari empat pintu masuk—Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang—sejak Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB.
Keterangan resmi soal dugaan penyebab kebakaran sudah disampaikan Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, pada Jumat (7/8/2026). Ia menyebut titik awal api muncul di puncak Tebing Bantengan, yang selama ini menjadi jalur tradisional penghubung Desa Arjosari dan Ranu Pani dan hanya lazim dilintasi warga setempat. Berdasarkan lokasi itu, Rudijanta menyimpulkan sumber api berasal dari punggungan Bantengan ke arah Argosari, dan menyebut dugaan itu mengarah pada faktor manusia, bukan karena peristiwa alamiah.
Dugaan yang berkembang adalah adanya aktivitas membuat perapian untuk menghangatkan badan di cuaca dingin yang kemudian tidak dipadamkan sempurna, sementara faktor cuaca kering dan angin mempercepat api membesar dan merambat.
TNBTS menyatakan penyebab pasti masih menunggu penelusuran lebih lanjut yang baru akan dilakukan setelah proses pemadaman rampung, sementara pengelola kawasan tengah mengkaji kemungkinan sanksi bagi pihak yang terbukti lalai atau sengaja memicu kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menginstruksikan pengerahan seluruh sumber daya lintas sektor untuk memadamkan titik api agar tidak meluas. Dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026), Prasetyo menyampaikan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, Kementerian Kehutanan, dan Balai Besar TNBTS untuk mempercepat penanganan, dan menegaskan pihaknya "terus melakukan upaya sekeras-kerasnya" agar api segera padam.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang operasi modifikasi cuaca (OMC). Namun, Prasetyo menyebut pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan di seluruh wilayah, karena adanya keterbatasan teknis.
"Memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam," ujar Mensesneg.
Anatomi Krisis dan Kegagalan Mitigasi
Di balik angka-angka luasan lahan yang terbakar, terdapat perdebatan mengenai penyebab utama. Pemerintah kerap mengaitkan karhutla dengan fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrem. Namun, para aktivis lingkungan dan pakar memiliki pandangan yang lebih mendalam dan struktural soal fenomena kebakaran berulang di Bromo.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Uli Artha Siagian, menilai ada simplifikasi berbahaya ketika kebakaran di Bromo hanya dikaitkan dengan faktor cuaca. Bagi Uli, El Nino hanyalah pemantik, sementara krisis iklim yang diperparah eksploitasi sumber daya alam secara sistematis adalah akar persoalan sebenarnya.
"Kita tidak bisa menyalahkan fenomena iklim atau karakter sabana begitu saja. Masalahnya terletak pada absennya negara dalam melakukan proteksi, pengawasan, serta menyediakan fasilitas mitigasi yang sebanding dengan tingkat kerentanan kawasan. Selama tren eksploitasi sumber daya alam global tidak dikendalikan, suhu bumi akan terus naik dan kekeringan ekstrem akan menjadi tamu tetap yang sulit dihindari," ujar Uli kepada wartawan Tirto, Senin (10/8/2026).
Uli menyoroti bahwa manajemen kawasan selama ini cenderung reaktif, terjebak dalam pola respons darurat saat api sudah membesar. Padahal, ekosistem sabana memerlukan sistem peringatan dini yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga integrasi sosial yang kuat.
Menurut Uli, negara tidak bisa terus-menerus bersikap reaktif hanya saat api sudah meluas. Ia mendesak pemerintah melakukan upaya radikal dalam proteksi kawasan yang bersifat preventif, alih-alih sekadar memadamkan api yang sudah terlanjur membakar.
Pandangan teknis yang lebih tajam datang dari pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. Ia menyebut ada celah menganga antara risiko lapangan dan kesiapan sarana prasarana. Menurut Bambang, peralatan pemadaman saat ini masih jauh dari layak untuk medan seberat Bromo.
Selain itu, kemampuan personel pemadam di tingkat tapak juga perlu dievaluasi lebih dalam.
"Kondisi Bromo sangat sensitif terhadap kebakaran. Bahan bakar alami seperti rumput kering dan semak belukar tersebar merata. Ketika kebakaran terjadi di titik yang sulit dijangkau, dan petugas tidak memiliki perlengkapan atau mobilitas yang mumpuni, maka kebakaran akan meluas tanpa kendali. Ini adalah masalah manajemen lapangan yang serius," tutur Bambang kepada Tirto, pekan lalu.
Bambang menekankan perlunya perombakan total pada sistem manajemen pengunjung dan penegakan aturan di lapangan. Ia mendorong pemerintah tidak lagi menganggap perlengkapan seperti drone dan peralatan pemadaman modern sebagai barang mewah.
Menurutnya, keberadaan personel pemadam terlatih khusus serta penggunaan teknologi pemantauan adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap jengkal kawasan terlindungi dari kelalaian manusia, baik yang disengaja maupun tidak.
"Harus ada pengetatan jalur keluar-masuk pengunjung untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal di dalam kawasan. Gunakan drone untuk patroli darat dan pastikan pergerakan wisatawan sesuai dengan panduan. Sarpras harus dilengkapi, pasukan pemadam ditambah, dan ketersediaan air di titik-titik rawan harus ditingkatkan secara permanen," tegasnya.
Kritik atas Ketergantungan Teknologi
Kritik mengenai keterbatasan teknologi datang dari peneliti Auriga Nusantara, Vicky Soerjono. Ia mengingatkan bahwa data satelit dan hotspot yang sering diandalkan pemerintah memiliki keterbatasan resolusi yang kerap gagal menangkap dinamika api secara real-time.
Vicky menyoroti bahwa data hanyalah alat bantu, bukan jaminan deteksi dini yang mutlak.
"Masalah sesungguhnya adalah rantai komando. Peringatan dini sering kali terhenti di tingkat notifikasi, tanpa ada prosedur operasional standar yang jelas mengenai siapa yang memverifikasi dan kapan keputusan tindakan cepat harus diambil. Teknologi secanggih apa pun akan menjadi mubazir apabila tidak ada respons cepat yang terukur dari otoritas yang berwenang," ungkap Vicky kepada wartawan Tirto, Senin (10/8/2026).
Vicky juga menyoroti pentingnya memperbaiki koordinasi lintas lembaga. Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 memang telah menyediakan kerangka kerja, namun efektivitasnya di tingkat tapak masih dipertanyakan.
Ia mendesak adanya mekanisme respons cepat yang tidak terikat birokrasi berbelit, sehingga setiap informasi mengenai titik api dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan fisik di lapangan dalam hitungan menit, bukan jam.
Di tengah tarik-ulur kebijakan ini, masyarakat Tengger yang selama ini menjadi bagian dari bentang alam Bromo justru belum dioptimalkan perannya secara struktural.
Selama ini, masyarakat sekitar kawasan kerap hanya diposisikan sebagai pendukung di luar struktur formal pengendalian kebakaran. Padahal, masyarakat Tengger memiliki pemahaman intuitif terhadap lanskap kawasan yang tidak dimiliki bahkan oleh satelit tercanggih sekalipun.
Vicky Soerjono menyarankan agar pengetahuan lokal mengenai pola angin, musim, dan karakter medan diintegrasikan ke dalam sistem pencegahan nasional. Masyarakat, menurutnya, bukan sekadar pendukung, melainkan garda depan yang harus diberi kapasitas, pendampingan, serta dukungan peralatan yang mumpuni agar bisa bertindak sebelum api merambat ke area yang lebih luas.
"Sistem deteksi dini yang ideal harus menggabungkan teknologi, data, kelembagaan, dan pengetahuan masyarakat lokal. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengetahui ketika terjadi perubahan suhu atau bau asap yang tidak biasa. Pelibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) pun harus diubah paradigmanya; bukan sekadar kelompok formal, melainkan bagian integral yang memiliki kewenangan dan dukungan sumber daya nyata," papar Vicky.
Menatap ke depan, Uli Artha Siagian dari WALHI menegaskan bahwa pola penanganan yang hanya mengandalkan anggaran darurat adalah jalan buntu bagi kelestarian Bromo. Baginya, pemerintah harus berani mengubah paradigma dari sekadar memadamkan api menjadi membangun ketahanan ekosistem yang radikal.
"Kita tidak bisa terus terjebak dalam siklus respons darurat. Negara harus melakukan upaya radikal untuk menjawab problem krisis iklim. Tanpa itu, dampak yang dirasakan di lapangan akan terus memburuk dan Bromo akan selalu berada dalam ancaman yang sama," tegas Uli.
Senada dengan itu, Vicky Soerjono menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla di masa depan tidak bisa lagi hanya diukur dari luas area yang berhasil dipadamkan, namun dari seberapa cepat dan tepat sistem peringatan dini dapat dikonversi menjadi aksi nyata di tingkat tapak.
"Keberhasilan sistem bukan hanya diukur dari kemampuan mendeteksi, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut menghasilkan tindakan di lapangan. Tanpa adanya pembenahan pada rantai komando dan integrasi pengetahuan lokal, investasi teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi formalitas belaka di tengah ancaman api yang kian ekstrem," pungkas Vicky.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
