Masuk tirto.id
tirto.id - Baru-baru ini, ribuan warga yang sebagian besar dari Maroko menerobos masuk ke Ceuta, Spanyol. Ragam pendapat bermunculan terkait siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Ada yang menyebut bahwa gelombang migrasi ini dipicu oleh kebijakan pro-migrannya Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Sebaliknya, Sanchez menyalahkan jaringan penyelundupan atau perdagangan manusia.
Pemerintah Maroko dianggap turut bertanggung jawab karena dianggap sengaja melonggarkan perbatasan sehingga mendorong warga masuk ke Ceuta. Wilayah Spanyol yang berlokasi di Afrika itu berbatasan darat dengan Maroko dan menjadi salah satu pintu masuk ke Eropa.
Nama Israel juga ikut terseret. Tel Aviv dituding berada di balik krisis perbatasan karena terjadi pada saat memanasnya hubungan kedua negara.
Pemerintah Amerika Serikat dan Israel geram terhadap Pemerintah Sosialis Spanyol. Madrid tercatat memberi dukungannya terhadap hak-hak Palestina dan menentang serangan AS-Israel ke Iran. Spanyol juga menolak permintaan AS yang ingin menggunakan pangkalan militer mereka saat perang dengan Iran.
Namun, ramainya perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis ini mengalihkan perhatian dari fakta yang paling mendasar, yaitu nasib tragis yang dialami warga sipil.
Ada yang tenggelam dan terinjak dalam kerumunan massa. Mereka juga berisiko kehilangan hak-hak dasar, keamanan, dan keselamatan.
Warga Sipil Dimanfaatkan untuk Kepentingan Negara
Imigran yang nekat berenang, menaiki perahu kecil, dan menerobos perbatasan untuk masuk ke Eropa sering kali untuk mencari perlindungan internasional, suaka, atau kesempatan hidup yang lebih baik akibat konflik bersenjata, kemiskinan, maupun instabilitas politik di negara asal mereka.
Stephen Zunes, Profesor Ilmu Politik di University of San Francisco, menulis di The Nation bahwa gelombang warga yang memasuki Ceuta sengaja dimobilisasi oleh Maroko.
Rekaman video menunjukkan bahwa hampir tidak ada satu pun dari mereka yang membawa tas atau barang pribadi lainnya. Ada juga video yang menunjukkan truk-truk berisi pemuda, yang tampaknya diorganisasi oleh Pemerintah Maroko, diangkut ke tepi Ceuta. Warga juga mengakui bahwa penjaga perbatasan Maroko mengizinkan mereka untuk lewat.
Menurut Stephen, provokasi ini dirancang untuk menekan pemerintahan Sanchez sebagai respons atas upaya Spanyol yang mempererat hubungan dengan Aljazair, musuh Maroko sejak lama. Arus migrasi ini menjadi tekanan politik yang digunakan Maroko untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Spanyol.
Pandangan serupa juga disampaikan Profesor Antropologi Sosial di University of Oxford, Ruben Andersson, yang menjelaskan bagaimana kondisi geografis dan sistem keamanan di Ceuta justru menciptakan peluang bagi strategi tersebut.
Ceuta dan Maroko dipisahkan oleh pagar tinggi yang dijaga ketat oleh militer Spanyol dengan sejumlah perlengkapan canggih militer, termasuk sensor gerak. Namun, menurut Ruben, pengamanan yang sangat ketat itu menjadikan Ceuta sebagai lokasi yang ideal bagi Maroko untuk menciptakan krisis migrasi.
Dalam tulisannya, Ruben memprediksi bahwa krisis perbatasan di Ceuta bakal kembali terjadi. Dan tentunya, warga sipil baik para imigran maupun warga Ceuta yang akan menanggung penderitaan dari kebijakan politik ini.
Organisasi nirlaba, ActionAid, mencatat sekitar 100 orang tewas dan ribuan lainnya terluka ketika berusaha memasuki Ceuta pekan lalu. Masih ada kemungkinan bertambahnya jumlah korban warga sipil.
"Di balik angka-angka tersebut terdapat orang-orang yang memiliki martabat dan nilai yang setara. Kematian mereka menuntut lebih dari sekadar respons darurat atau retorika politik," ujar Javier Garcia, Kepala ActionAid untuk wilayah Eropa dan Amerika.
Secara keseluruhan, selama enam bulan pertama tahun ini, sudah 1.570 imigran meninggal dunia di jalur laut saat berupaya mencapai pesisir Eropa. Angka tersebut meningkat 27 persen dibandingkan tahun lalu--saat 1.232 orang tewas pada periode yang sama--berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh badan migrasi PBB, IOM, pada 8 Juli 2026.
Selama Migrasi Dipolitisasi, Insiden Ceuta akan Terus Berulang
Prediksi Ruben bahwa insiden Ceuta bakal kembali terjadi, bukan tanpa dasar. Krisis serupa pernah terjadi tahun 2021 saat Spanyol mengizinkan Pemimpin Sahara Barat, Brahim Ghali, masuk ke Spanyol untuk perawatan medis.
Seminggu berselang, sebanyak 8.000 orang mencoba masuk ke Ceuta yang disebut sebagai pembalasan atas tindakan Spanyol. Sebagian besar yang melintas bahkan anak-anak di bawah umur.
"Dengan masuknya lebih dari 8.000 orang secara tidak teratur ke Ceuta, Pemerintah Maroko ingin menunjukkan apa yang akan terjadi apabila Pemerintah Spanyol tidak mengandalkan Maroko dalam pengelolaan migrasi. Ini merupakan salah satu contoh weaponization of migration, yaitu penggunaan migrasi sebagai senjata dalam perang politik," tulis Blanca Garces Mascarenas dari lembaga think tank, Barcelona Centre for International Affairs.
Kelly Greenhill membedakan beberapa bentuk rekayasa strategis terhadap migrasi. Pertama, dengan tujuan koersif, yaitu ketika migrasi digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mendorong perubahan atau memperoleh konsesi dari negara lain.
Kedua, dengan tujuan perampasan, yaitu dengan mengusir kelompok tertentu untuk mengambil alih wilayah tertentu atau memperkuat kekuasaan. Ketiga, untuk kepentingan ekonomi, yaitu ketika migrasi dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial.
Menurut Blanca, kasus di Ceuta merupakan contoh untuk tujuan koersif. Meski beberapa pengamat politik mengatakan bahwa krisis terbaru di Ceuta berbeda dengan tahun 2021, tetapi mereka sepakat bahwa tetap ada kepentingan negara di situasi tersebut.
Strategi menggunakan arus migrasi ini pernah digunakan oleh Pemerintah Belarus pada akhir tahun 2021. Belarus berupaya membalas sanksi Eropa--adanya pemilihan presiden yang tidak sah di negara tersebut--dengan cara memancing para migran untuk datang ke negaranya, lalu mendorong mereka melintasi perbatasan menuju negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu Latvia, Lithuania, dan Polandia.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada akhir Februari 2020 juga menggunakan strategi ini. Ia memperingatkan Uni Eropa bahwa mereka akan "menanggung akibatnya" karena tidak menambah bantuan dana dan mendukung operasi militer Turki di Suriah utara.
Beberapa hari kemudian, muncul pengumuman kebijakan pelonggaran perbatasan sehingga 13.000 orang termasuk banyak keluarga berupaya melintasi perbatasan Yunani-Turki. Kebijakan itu memicu terjadinya kekerasan di perbatasan Yunani-Turki hingga jatuhnya korban jiwa menurut Amnesty International. Aparat perbatasan Yunani dilaporkan menembakkan peluru tajam dan gas air mata ke arah para pencari suaka.
Pergeseran kebijakan ini menyebabkan para imigran tidak lagi dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai ancaman yang harus dibendung. Akibatnya, warga sipil yang benar-benar mencari perlindungan atau suaka serta memenuhi syarat perlindungan dapat berisiko kehilangan akses perlindungan hak asasi manusia.
Insiden terbaru di Ceuta seharusnya dijadikan sebagai pengingat. Ketika manusia dijadikan instrumen politik, yang berulang bukan hanya krisis di perbatasan, tetapi juga penderitaan imigran atau warga sipil yang terus menjadi korban dari kepentingan negara.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
