Prabowo Ingin Pencegahan Karhutla Dimulai dari Masyarakat Desa

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menekankan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke depannya harus berbasis pada pencegahan presisi di tingkat desa.

Kendati demikian, Prabowo meminta agar pencegahan karhutla tetap menaruh perhatian besar pada mata pencaharian masyarakat di sekitar lahan gambut.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengungkapkan arahan Prabowo tersebut usai menghadiri pertemuan bersama jajaran menteri dan pakar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Namun ada hal yang menarik dalam pertemuan tadi bahwa Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa," kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026) malam.

Arif menjelaskan pendekatan ini didasari keyakinan Prabowo terhadap kepedulian warga desa dalam menjaga lingkungan sekitar, termasuk revitalisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

"Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Pak Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA," ujar Arif.

Di samping penguatan masyarakat dan dukungan teknologi pemadaman seperti injeksi air (water injection) serta pompa desa, Arif menggarisbawahi pentingnya solusi ekonomi bagi 41 juta warga yang mendiami kawasan hidrologis gambut.

"Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," tuturnya.

Ia memaparkan sejumlah komoditas yang disiapkan pemerintah untuk menopang perekonomian warga tanpa merusak ekosistem gambut.

"Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih delapan tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultura yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek," jelas Arif.

Demi mendukung kebijakan pencegahan tersebut secara nasional, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berada langsung di bawah Presiden.

BRIN, kata Arif, turut disiapkan untuk memperkuat sistem pemantauan.

"Ini solusinya saya kira sudah jelas, dan BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot," terang Arif.