Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden guna mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan keputusan pembentukan lembaga baru tersebut usai rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
"Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN," ujar Raja Juli dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026) malam.
Raja Juli menjelaskan, struktur lembaga ini berbeda dengan periode sebelumnya karena berada langsung di bawah komando Presiden dengan dukungan tenaga ahli dan pendanaan yang kuat.
"Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup, ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan," kata Raja Juli.
Ia menambahkan, badan ini dibentuk untuk memprioritaskan langkah pencegahan karhutla, khususnya di enam provinsi berbasis gambut.
"Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif reaksioner," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, memaparkan, pendirian BPGMN lahir dari kesimpulan diskusi panel para ilmuwan dan pakar lintas perguruan tinggi, seperti ITB, IPB, UI, dan Universitas Nottingham yang turut bertemu Prabowo dalam ratas hari ini.
"Tadi Bapak Presiden juga salah satu dari kesimpulan rapat para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional begitu ya," jelas Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam.
Menurut Brian, keberadaan satu badan terpusat sangat dibutuhkan untuk menyatukan basis data serta tata kelola izin gambut nasional.
"Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui, karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting, data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan," tuturnya.
Brian mengungkapkan bahwa Presiden meminta kalangan akademisi dan saintis terus mendampingi badan tersebut, termasuk dalam memetakan peruntukan lahan gambut di lapangan.
"Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan, dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini," ujar Brian.
Ia menegaskan, para peneliti sepakat bahwa mitigasi sejak dini jauh lebih murah dan efektif ketimbang melakukan pemadaman saat lahan gambut terbakar.
"Tadi hampir semua ilmuwan ini sepakat bahwa mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalisir," tegas Brian.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
