Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Pendidikan Negeri Gratis

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan tim khusus lintas kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Tim ini ditugaskan untuk menelaah secara mendalam skema pembiayaan dan tahapan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan, tim tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

"Presiden menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam, dibentuk tim khusus dibentuk Pak Menko Pratikno, hitungan-hitungan yang termasuk di dalamnya menteri lain akan terlibat. Ada Mensesneg, Menag, Menkeu, dan lain-lain," kata Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Sementara itu, Menko PMK, Pratikno, menyampaikan bahwa rapat terbatas hari ini menindaklanjuti visi Presiden Prabowo dalam menghadirkan terobosan di sektor pendidikan, baik dari sisi mutu maupun keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Sebagaimana kita tahu, Presiden punya program yang sangat banyak dengan terobosan-terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tapi juga aksesibilitas bagaimana pendidikan menjangkau seluruh anak di semua lapisan ekonomi," tutur Pratikno dalam kesempatan yang sama.

Terkait skema anggaran, Brian menjelaskan, pemerintah tengah membedah berbagai komponen operasional kampus, mulai dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga iuran seleksi mandiri, agar perhitungannya selaras dengan kemampuan fiskal negara.

"Tadi beberapa hitungan sudah dilakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri. Selanjutnya angka yang sudah dihasilkan tentu kita juga akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita," ujar Brian.

Brian menambahkan, kementeriannya telah memiliki acuan standar biaya perkuliahan per program studi dan wilayah per tahun yang dirumuskan sejak 2024.

Dasar kalkulasi inilah yang memunculkan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun yang kini dimatangkan kembali oleh tim khusus pimpinan Pratikno.

"Kita memang sudah ada hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, wilayah setiap mahasiswa per tahun itu ada hitungannya. Sejak tahun 2024 sudah dihitung oleh kementerian, itu yang kita gunakan untuk standar acuan," jelasnya.

Brian menegaskan seluruh opsi dan simulasi perhitungan tersebut ditargetkan rampung paling lambat dalam satu bulan sebelum diserahkan kembali kepada Kepala Negara.

"Harapannya dalam waktu dua minggu sampai satu bulan akan dapatkan lagi hitungan yang rasional, tahapan yang lebih baik, sehingga nanti akan kita laporkan kembali kepada Presiden untuk menetapkan langkah-langkah tahapan-tahapan, sehingga keinginan Presiden untuk menggratiskan PTN ini bisa dilakukan," tutup Brian.