Legislator DPR Ingatkan Skema Kuliah Gratis Jangan Rugikan PTS

tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah menyiapkan skema yang jelas terkait rencana menggratiskan sekolah hingga pendidikan tinggi. Katanya, jangan sampai hal ini berdampak kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Pernyataan ini disampaikan Lalu menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan.

“Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Lalu menyebut menyambut baik rencana dari Prabowo ini dan pihaknya mencoba merumuskan skema tersebut. Salah satu usulan yang dibahas adalah mengalihkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang selama ini diberikan kepada mahasiswa PTN dan PTS.

Menurut dia, apabila biaya kuliah di PTN nantinya digratiskan, KIP Kuliah dapat difokuskan untuk mahasiswa PTS.

"Contoh misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," katanya.

Selain bantuan kepada mahasiswa, pemerintah juga diminta memperhatikan biaya operasional PTS. Lalu mengatakan meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak secara eksplisit mengatur pemberian biaya operasional kepada PTS, pemerintah tetap perlu menyiapkan skema pendanaan jika kebijakan kuliah gratis untuk PTN diterapkan.

"Tidak hanya KIP Kuliah, pemerintah juga harus memikirkan biaya operasional PTS," ujarnya.

Menurutnya, pendidikan tinggi gratis juga tidak cukup hanya dengan membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebab, mahasiswa masih menghadapi kebutuhan lain selama menjalani pendidikan.

Karena itu, Komisi X meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera menyusun formula pelaksanaan pendidikan tinggi gratis untuk kemudian dibahas bersama DPR.

"Kalau memang niatan baik dari Presiden Prabowo ini harus kita laksanakan, ya, berarti harus segera kita sama-sama menyusun formula yang paling pas tanpa merugikan salah satu kelompok mana pun atau dalam hal ini tanpa merugikan PTS," ujarnya.

Terkait sumber anggaran, Lalu mengatakan postur anggaran pendidikan masih memungkinkan untuk membahas pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi gratis. Namun, ia menyebut mekanisme pendanaannya masih perlu menunggu formula dari pemerintah.