Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah adanya pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Adapun pengadaan Rp1,8 triliun tersebut menuai sorotan dari pihak DPR RI.
Menurut dia, angka yang ramai diperbincangkan itu bukan merupakan satu paket pengadaan barang, melainkan disalahartikan dari komponen anggaran pembangunan satu unit KDKMP.
"Sudah berkali-kali dijelaskan tidak ada Rp1,8 triliun," kata Zulhas saat konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026.
Ia menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk setiap unit Kopdes Merah Putih terdiri atas sejumlah komponen, mulai dari pembangunan gedung, kendaraan operasional, hingga perlengkapan pendukung.
Karena itu, Zulhas mengatakan, tidak tepat ketika seluruh anggaran tersebut dikaitkan dengan pengadaan kipas angin.
Di satu sisi, biaya pembangunan gedung Kopdes Merah Putih dengan luas sekitar 600 meter persegi rata-rata diklaim mencapai Rp1,6 miliar. Nilai ini disebut lebih rendah dibandingkan estimasi Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai sekitar Rp4 juta per meter persegi atau sekitar Rp2,4 miliar untuk bangunan seluas itu.
"Jadi, itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang, menurut PU itu kan Rp4 juta per meter. Itu kalau Rp4 juta kali 600 [unit], Rp2,4 miliar. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan, [jadi] Rp1,6 miliar. Ada yang di bawah Rp1,6 miliar, tapi ada juga yang di atas Rp1,6 miliar, rata-rata Rp1,6 miliar. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali," ujarnya.
Zulhas mengatakan, selain biaya pembangunan gedung, setiap KDKMP juga membutuhkan kendaraan operasional dengan nilai sekitar Rp1,1 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang telah teralokasi mencapai sekitar Rp2,7 miliar.
Adapun sisa anggaran sekitar Rp300 juta akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, seperti fasilitas klinik, rak penyimpanan, dan perlengkapan lainnya. Pengadaan barang-barang tersebut masih akan melalui proses verifikasi dan validasi.
"Nah, Rp300 jutanya sisanya, itu ada untuk klinik, macam-macam. Raknya, itu nanti akan di-anu-kan tersendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPKP dan BPK. InsyaAllah ini kami lakukan dengan transparan dan terbuka," tutur Zulhas.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
