Mendikdasmen Bantah Pemerintah Antikritik & Tak Dengar Aspirasi

tirto.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, membantah bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pemerintahan antikritik atau tak terbuka akan aspirasi masyarakat.

“Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. Karena itu, tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat,” tutur Mu’ti dalam sambutannya di acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah di Gedung A Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Mu’ti mengatakan bahwa percepatan penyaluran Tunjangan ASN Langsung ke rekening guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan Presiden Prabowo. Mu'ti menerangkan, Presiden Prabowo berpendapat layanan publik harus bersifat mudah, cepat, tepat, hingga efisien.

"Bapak Presiden dan para tamu undangan saya melaporkan percepatan penyaluran tunjangan ASN langsung ke rekening guru atas realisasi dan arahan kebijakan Bapak Presiden, ini merupakan birokrasi dan layanan publik yang tidak birokratis, tapi harus memudahkan, tepat, cepat, efektif, efisien," ujar Mu'ti.

Di sisi lain, dia mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo dalam acara peluncuran ini adalah kali keduanya dalam acara guru yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Ia mengingat, Prabowo ikut hadir dan memberi sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang diselenggarakan pada bulan November tahun lalu.

“Hal itu semua menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk meningkatkan sejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru,” tutur pria yang juga menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Seperti yang dijanjikan sebelumnya, Mu'ti mengatakan transfer tunjangan guru nantinya tidak akan melalui pemerintah daerah seperti saat ini. Ke depan, Kementerian Keuangan [Kemenkeu] akan langsung mentransfer tunjangan itu ke guru penerima.

"Kami kan ada transfer langsung tunjangan guru yang selama ini melalui rekening pemerintah daerah. Nanti akan ditransfer langsung ke rekening guru tanpa ke pemerintah daerah, nanti langsung dari Kemenkeu," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).