Gerakan Rakyat di Balik Kebijakan Doi Moi dan Kemajuan Vietnam

tirto.id - World Bank resmi menaikkan status Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income), bersanding dengan Malaysia, Thailand, dan Indonesia, di Asia Tenggara.

Sebelumnya, pada April 2026, World Steel Association mencatat, Vietnam menempati posisi ke-10 sebagai produsen baja mentah (crude steel) terbesar di dunia setelah memproduksi 2,1 juta ton baja, naik 4 persen. Berbagai jenama internasional menggelontorkan banyak dana investasi ke negara tersebut. Bahkan, beberapa pabrik yang awalnya berlokasi di Indonesia dipindahkan ke Vietnam.

Di sisi lain, perusahaan Vietnam mulai ekspansi ke pasar Internasional. Salah satunya merek otomotif, VinFast, yang juga sudah mengaspal di Indonesia sejak 2024 untuk bersaing di segmen mobil listrik.

Laporan Asian Development Outlook, yang dirilis Asian Development Bank pada 8 Juli 2026, memproyeksikan bahwa Vietnam bakal menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Perkiraan pertumbuhannya mencapai 7,2 persen untuk tahun 2026 dan 7,0 persen untuk tahun 2027.

Perkembangan Vietnam yang terlihat hari ini bukan hasil dari sistem kebut semalam. Itu merupakan hasil dari kebijakan revolusioner Doi Moi yang dibuat beberapa dekade lalu.

Kebijakan Pemerintah yang Memiskinkan Vietnam Pascaperang

Sebelum menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas, pada 1980, Vietnam merupakan salah satu negara termiskin di dunia, lebih miskin dari Somalia, Ethiopia, dan Madagaskar. Kondisi itu disebabkan oleh agresi militer Amerika Serikat (AS) dan diperparah dengan kebijakan pascaperang yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Usai AS angkat kaki, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu pada 1975. Mereka menerapkan sistem ekonomi terpusat, yang sebelumnya sudah dijalankan di wilayah Utara. Gagasan utamanya meliputi sistem pertanian kolektif, nasionalisasi industri dan perdagangan, serta mengontrol harga dan distribusi.

Dalam buku Socioeconomic Renovation in Viet Nam: The Origin, Evolution, and Impact of Doi Moi, pemerintah Vietnam memaksakan kebijakan pertanian kolektif di seluruh Vietnam tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan petani setempat. Padahal, sistem kolektif melalui koperasi pertanian di Utara menyebabkan menurunkan produksi.

Namun, alih-alih mengevaluasi sistem tidak efektif tersebut, pemerintah justru menerapkan model yang sama di Vietnam Selatan, yang sebelumnya terbiasa dengan sistem ekonomi pasar.

Nancy Napier dan Dau Thuy Ha, dalam buku The Bridge Generation of Viet Nam: Spanning Wartime to Boom Time, menulis bahwa penurunan produksi juga disebabkan oleh sistem kompensasi penggarap yang didasarkan pada hari kerja, bukan banyaknya hasil yang mereka produksi.

Akibatnya, penggarap yang bekerja keras memperoleh imbalan hampir sama dengan yang malas. Kondisi tersebut pun membuat para petani mengalami demotivasi untuk meningkatkan produksi.

Alhasil, penurunan produksi membuat Vietnam, yang sebelumnya menjadi produsen, harus mengimpor sekitar 5,6 juta ton bahan pangan pada periode 1976–1980.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat memperburuk keadaan dengan menginvasi tetangganya, Kamboja, pada 1978. Pietro P. Masina dalamVietnam's Development Strategies mencatat, invasi itu makin menyeret Vietnam ke jurang kemiskinan karena menguras anggaran negara. Padahal, Vietnam pada saat itu masih bergantung pada dana bantuan dari Soviet.

Kebijakan-kebijakan itu menyebabkan inflasi tinggi, kekurangan pangan, dan kemiskinan yang meluas di seluruh negeri.

Gerakan Akar Rumput yang Menyadarkan Pemerintah

Demi bertahan hidup, para petani secara diam-diam mulai membangun ekonomi pasar secara informal. Mereka melakukan berbagai aktivitas ekonomi di luar aturan resmi pemerintah.

Para petani fokus menggarap lahan pribadi ketimbang lahan koperasi atau kolektif. Meskipun sebagian besar lahan dikelola secara kolektif, setiap rumah tangga masih boleh mengelola sekitar 5 persen lahan secara individu. Ketika panen, mereka membuat sistem penjualan dengan menetapkan harga dan kontrak tidak resmi yang dikenal dengan "khoán chui" atau "kontrak rahasia".

Gerakan paling terkenal berasal dari provinsi Vinh Phuc, yang berjarak 50 km dari Hanoi. Beberapa petani, pada 1963, melakukan gerakan percontohan Household Contract. Mereka mengelola lahan secara mandiri, lalu mengonsumsi atau menjual hasil panennya di “pasar abu-abu” yang mereka ciptakan.

Sistem tersebut membuat petani merasa memiliki keterikatan dengan lahannya sehingga bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Hasilnya, 5 persen lahan yang dikelola secara mandiri justru menghasilkan 60-70 persen dari total pendapatan para petani. Sebaliknya, 95 persen lahan yang dikelola koperasi hanya menyumbang 30-40 persen dari total pendapatan anggota koperasi.

Sistem kontrak itu sempat dikritik keras karena bertentangan dengan kebijakan sosialis di wilayah Utara, tetapi kemudian pelan-pelan diadopsi di wilayah Hai Phong di akhir tahun 1970-an.

Pemimpin tertinggi Partai Komunis untuk Provinsi Vinh Phuc, Kim Ngoc, menyadari bahwa sistem tersebut berhasil meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Alih-alih melarang, ia justru mendukung Household Contract.

Berkaca dari Provinsi Vinh Phuc, Ketua Koperasi di Doan Xa (Hai Phong), Pham Hong Thuong, mengadakan pertemuan pada 1977 dengan tujuan "melanggar aturan”. Melalui sistem “Kontrak Bawah Tanah”, ia mulai membagi lahan sewaan agar masyarakat dapat mengolah secara individu.

Informasi tentang sistem kontrak tersebut akhirnya sampai ke pemerintah pusat. Melihat potensi ekonominya, sistem kontrak kemudian disebar ke berbagai wilayah melalui kebijakan Instruction 100 yang dikeluarkan Partai Komunis pusat pada 1981.

Para petani kembali mendapatkan hak untuk mengontrol beberapa mata rantai dalam proses produksi pertanian, terutama penanaman, perawatan, dan panen. Proses lainnya berada di bawah kendali koperasi.

Selain gerakan dari para petani, perusahaan milik negara atau State-Owned Enterprises (SOE) juga mulai melakukan praktik-praktik yang berlawanan dengan kebijakan ekonomi negara. Gerakan itu dikenal sebagai Pha Rao atau Mendobrak Batasan. Para manajer BUMN Vietnam mulai membeli bahan baku langsung dari pasar dan menjual hasil produksi di luar harga resmi pemerintah.

Gerakan petani hingga pegawai BUMN itu menjadi salah satu bukti tumbuhnya ekonomi pasar di bawah sistem sosialis Vietnam.

Transformasi Vietnam Melalui Doi Moi

Setelah lebih dari tiga dekade, kebijakan Doi Moi melahirkan empat transformasi besar dalam pembangunan ekonomi Vietnam,berdasarkan laporan Vo Tri Thanh bertajuk Viet Nam: Transition to a Socialist Oriented Market Economy (2023).

Pertama, Vietnam berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi berpendapatan menengah pada 2009. Kini, mereka bahkan masuk dalam jajaran negara berpenghasilan menengah ke atas.

Kedua, dari negara yang bertumpu pada sektor pertanian, Vietnam kini juga ditunjang oleh sektor industri, khususnya manufaktur dan jasa.

Ketiga, dari negara dengan perekonomian yang tertutup, Vietnam berkembang menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling terbuka di dunia, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI).

Keempat, dari negara yang menerapkan ekonomi terpusat, Vietnam beralih menjadi negara dengan ekonomi berorientasi pasar. Vietnam berhasil melakukan transisi tersebut tanpa revolusi politik atau konversi ideologis.

Upaya masyarakat Vietnam, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi kebijakan, membuat ucapan Richard F. Elmore, profesor sekaligus peneliti senior di Consortium for Policy Research in Education, menjadi relevan. Setelah melakukan kajian soal implementasi dan keputusan kebijakan, ia berkesimpulan bahwa kebijakan publik yang efektif tidak melulu harus berasal dari pendekatan top-down.

Mereka yang berada paling dekat dengan sumber permasalahan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi lapangan sehingga inovasi kebijakan bisa muncul dari tingkat lokal.