tirto.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun. Kesepakatan ini diambil setelah perwakilan pemerintah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beberaa waktu lalu.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Pihak pemerintah diwakili Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih (Prabowo Subianto) dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang, telah sepakat dan setuju dengan kesadaran makro yang sekarang dalam pembahasan DPR,” kata Airlangga.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, anggaran makan gratis akan diberikan secara bertahap. Bujet sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah anggaran tahap awal program.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.
Meski telah dialokasikan dalam RAPBN 2025 dan bakal dibahas lebih lanjut bersama DPR, tapi anggaran program ikonik ini belum dimasukkan ke dalam postur belanja dalam kementerian/lembaga tertentu.
Selain itu, kementerian/lembaga mana yang nantinya akan menjadi nakhoda program makan gratis ini juga belum disebutkan. Pasalnya, penempatan alokasi program makan gratis akan diserahkannya kepada pemerintahan baru.
Namun, Sri Mulyani memastikan, alokasi anggaran makan gratis sudah termasuk dalam defisit RAPBN 2025 yang telah disepakati bersama DPR sebelumnya, yakni 2,29 – 2,82 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 – 2,82 persen. Jadi angka Rp71 triliun bukan angka on top, di atas itu, tapi sudah di dalamnya. Dan nanti akan kita susun di saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, mengungkapkan, meski postur anggaran program makan gratis telah disepakati, tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian atau perubahan anggaran ke depannya. Meski begitu, pihaknya akan menunggu sampai siklus pembahasan APBN 2025 telah selesai dilakukan terlebih dulu.
Keponakan Prabowo itu juga menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkapkan jumlah total anggaran makan gratis dalam lima tahun pelaksanaan program, begitu juga dengan proses pelaksanaannya. Sebab, hal-hal tersebut juga masih dibahas dalam internal pemerintah terpilih Prabowo-Gibran.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
