Indeks Rapbn 2025

RAPBN 2025 memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan pada pemerintahan mendatang.

Dengan tambahan anggaran ini, total pagu indikatif yang diterima Kemenpora dalam RAPBN 2025 menjadi sebesar Rp2,3 triliun.

Perubahan asumsi kurs dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 per dolar AS membuat subsidi energi berkurang dari Rp204,53 triliun menjadi Rp203,41 triliun.

Pembatasan BBM bersubsidi tersebut juga belum dibahas di internal Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Banggar, Said Abdullah, menilai pemerintah bisa meningkatkan nilai mata uang rupiah lewat dongkrak kinerja ekspor dan investasi.

Kondisi itu masih jadi pertimbangan mematok nilai tukar rupiah di RAPBN 2025 sebesar Rp16.100 per dolar AS.

Pembuatan utang baru oleh pemerintah terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, terutama melalui penerbitan SBN.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan kembali membahas nilai tukar rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dengan Banggar dan Komisi XI DPR.

Sri Mulyani menerangkan, pemerintah bakal memberi insentif fiskal kepada industri seperti alas kaki, tekstil dan karet yang mengalami pelambatan kinerja.

Total tersebut berasal dari subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp131,3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, RAPBN 2025 dirancang dengan mengakomodir program unggulan pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Jokowi merinci, penerimaan pajak yang ditargetkan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.490,9 T dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 T.

Anggaran pembangunan IKN tetap masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Meski begitu, Menkeu masih enggan menyebut detailnya karena masih dalam proses penyusunan.

Selain program makan siang gratis, RAPBN 2025 juga difokuskan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan sistem kesehatan.

Program perbaikan gizi seperti MBG tak bisa bertumpu pada penyediaan makanan belaka. Yang juga penting adalah pemenuhan standar gizinya.

Salusra Wijaya mengatakan kebutuhan anggaran tersebut untuk mendukung peremajaan dan pengadaan aset kereta rel listrik (KRL).

Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Sidang Paripurna ke-21, Selasa (9/7/2024).

Aviliani mengatakan, dengan beratnya beban APBN 2205, maka tidak heran kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis dialokasikan bertahap Rp71 triliun.

Menurut Said, persoalan utama dari program MBG tersebut adalah Kementerian/Lembaga mana yang akan menjadi penanggung jawabnya.