tirto.id - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa wacana pembatasan BBM bersubsidi belum dibahas dalam RAPBN 2025. Saat ini, RAPBN 2025 sedang dibahas bersama DPR RI.
"[RAPBN] 2025 sedang dengan DPR, tidak ada pembahasan itu [pembatasan BBM bersubsidi]," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Presiden, Selasa (3/9/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belum ada pembahasan khusus mengenai pembatasan BBM bersubsidi di internal Kabinet Indonesia Maju.
"Belum dibahas," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dalam RAPBN 2025, volume BBM bersubsidi BBM ditetapkan sebesar 19,41 juta kilo liter (kl) BBM, turun dari target volume subsidi BBM tahun ini yang sebesar 19,58 juta kl.
Total subsidi untuk 19,41 juta kl BBM tersebut terdiri dari subsidi minyak tanah sebesar 525.000 kl (turun dari 580.000 kl pada 2024) dan BBM jenis solar sebanyak 18,88 juta kl.
"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM produksi," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Menurut Bahlil, turunnya volume BBM bersubsidi itu mengharuskan Kementerian ESDM dan Pertamina menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Hal itu seiring dengan implementasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor tertentu.
"Kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah yang penting dan perlu dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran sehingga efisiensi. Dan, langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi, jangan lagi mobil mewah pakai barang bersubsidi," imbuh Bahlil.
Selain subsidi BBM, Pemerintah Pusat juga membuat kebijakan subsidi energi untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan itu meliputi subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang dinaikkan menjadi 8,17 juta metrik ton dari semula target 2024 sebesar 8,03 metrik ton.
Bahlil mengatakan bahwa kenaikan subsidi gas “melon” itu didorong oleh peningkatan permintaan dari masyarakat.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
