Indeks Subsidi Bbm

Skema penyaluran BBM bersubsidi direncanakan berbentuk blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

Bahlil mengaku pemerintah masih melakukan penelaahan karena ojol bukan angkutan umum berplat kuning sehingga masih perlu pengkajian penerima BBM subsidi.

Bahlil diminta melihat langsung kondisi ojol di lapangan, sehingga bisa membuat kebijakan yang sesuai realitas.

Kemensos masih menunggu keputusan yang akan menjadi pedoman menentukan penerima BBM subsidi.

Bahlil menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian karena ingin mendapat asas keadilan dalam pemberian subsidi BBM bagi masyarakat.

Bahlil menilai pengemudi ojek online menggunakan bahan bakar minyak untuk usaha, maka itu menurutnya tak layak mendapatkan subsidi. 

Ketiga skema tersebut antara lain seluruh subsidi berubah jadi BLT, sebagian subsidi menjadi BLT atau pemberian subsidi dengan kenaikan harga barang.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, telah memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Pengelolaan dan penyaluran dana BLT dapat menjadi sasaran praktik korupsi jika tidak dilakukan dengan transparan dan pengawasan yang ketat.

Dua opsi ini disiapkan karena ada BBM bersubsidi yang disalurkan tepat sasaran, salah satunya yang dikonsumsi mobil berpelat kuning atau taksi daring.

Fahmy Radhi menyambut baik rencana ini karena menurutnya, skema subsidi energi kepada barang memang masih salah sasaran.

Bahlil beralasan, pemerintah masih mencari strategi yang tepat agar subsidi tepat sasaran dan mencerminkan keadilan.

Heppy Wulansari mengungkapkan, penggunaan AI ini dimaksudkan untuk mempercepat proses verifikasi data konsumen penerima subsidi BBM.

Pembatasan BBM bersubsidi tersebut juga belum dibahas di internal Kabinet Indonesia Maju.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan Pertamina bersama pemerintah belum berencana menghentikan distribusi pertalite.

Subsidi LPG 3 kg 8,17 juta metrik ton, naik dari 8,03 metrik ton. Sementara subsidi listrik sebesar Rp90,22 triliun, naik dari Rp75,83 triliun.

Menurut Jokowi, rencana pembatasan BBM bersubsidi belum dipikirkan dan belum dibahas dalam rapat. 

Masalah subsidi BBM harus melibatkan kerja sama lintas sektor, bukan berlomba menjadi yang pertama muncul ke publik.

Jika harga BBM subsidi dinaikkan, maka akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Arifin menuturkan, penambahan subsidi BBM diperlukan karena tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan disumbang salah satunya dari konsumsi BBM.